SUARAGEMPUR.COM | OPINI – Demokrasi sering dipahami sebagai pesta lima tahunan yang ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum. Namun, sejatinya demokrasi tidak berhenti ketika masyarakat selesai memberikan hak pilihnya di bilik suara. Demokrasi merupakan proses panjang yang menuntut integritas penyelenggara, kepatuhan terhadap hukum, partisipasi masyarakat, hingga komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga nilai-nilai konstitusi.

Pemikiran tersebut tergambar dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1 Tahun 2009 yang diterbitkan melalui kerja sama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Antasari dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Meskipun diterbitkan pada momentum Pemilu 2009, substansi yang diangkat masih memiliki relevansi kuat dengan dinamika demokrasi Indonesia saat ini.

Salah satu tulisan yang menarik perhatian adalah karya H. Suriansyah Murhaini yang menegaskan bahwa pemilihan umum legislatif merupakan refleksi nyata dari sistem pemerintahan demokrasi. Menurutnya, perubahan ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung melalui mekanisme pemilu. Namun, cita-cita tersebut akan kehilangan makna apabila persoalan administratif, seperti ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih terus berulang dan menghambat hak konstitusional warga negara.

Persoalan demokrasi tidak hanya berhenti pada aspek administrasi. Abdul Halim Barkatullah mengupas praktik politik uang melalui pendekatan hukum perjanjian. Ia menjelaskan bahwa transaksi jual beli suara memang tampak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, tetapi tetap batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Analisis tersebut memberikan sudut pandang baru bahwa politik uang bukan hanya pelanggaran etika politik, melainkan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pembahasan mengenai penyelenggaraan pemilu semakin berkembang melalui tulisan Tina Sabriantina yang mengangkat persoalan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kebebasan dalam menyusun regulasi tanpa intervensi pemerintah. Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah merupakan peserta sekaligus produk dari proses politik, sehingga keterlibatannya dalam menentukan aturan teknis pemilu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Tidak hanya membahas aspek kelembagaan, jurnal ini juga memperluas perspektif dengan mengangkat isu partisipasi perempuan dalam politik. Neila Susanti menilai organisasi perempuan Islam perlu lebih berperan dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat, bukan sekadar menjadi alat mobilisasi suara menjelang pemilu. Keterlibatan perempuan dinilai harus diarahkan pada penguatan kualitas demokrasi melalui peningkatan kapasitas politik yang berkelanjutan.

Sementara itu, Rahmat Sholihin dan H. M. Mujar Ibnu Syarif menghadirkan pembahasan mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern. Konsep musyawarah (syura), kepartaian, hingga perdebatan mengenai kepemimpinan dalam perspektif fikih politik dibahas secara argumentatif. Kehadiran dua artikel tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dialog antara hukum positif, nilai agama, serta realitas masyarakat yang majemuk.

Secara keseluruhan, Jurnal Konstitusi ini berhasil menghadirkan pembahasan yang kritis dan tidak sekadar mengulas norma hukum secara tekstual. Para penulis mampu menghubungkan teori konstitusi dengan berbagai persoalan nyata yang dihadapi bangsa, mulai dari buruknya tata kelola pemilu, politik uang, independensi penyelenggara, hingga pendidikan politik masyarakat. Pendekatan normatif dipadukan dengan analisis empiris sehingga menjadikan isi jurnal tetap relevan meskipun telah diterbitkan lebih dari satu dekade lalu.

Meski demikian, terdapat beberapa catatan yang layak menjadi perhatian. Dari sisi penyuntingan, masih ditemukan sejumlah kesalahan penulisan dan inkonsistensi teknis yang sedikit mengurangi kualitas tampilan jurnal. Selain itu, transisi pembahasan dari analisis hukum positif menuju kajian fikih politik terasa kurang mulus karena belum terdapat tulisan penghubung yang mampu menjelaskan keterkaitan keduanya secara sistematis.

Pada akhirnya, jurnal ini mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur memilih pemimpin atau wakil rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem hukum yang kuat, penyelenggara yang profesional, masyarakat yang kritis, serta budaya politik yang menjunjung integritas. Tanpa fondasi tersebut, pemilu hanya akan menjadi rutinitas politik yang kehilangan substansi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan demokrasi yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini, membaca kembali Jurnal Konstitusi menjadi refleksi penting bahwa perjuangan membangun negara hukum dan demokrasi konstitusional adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Demokrasi harus terus dijaga, dievaluasi, dan diperbaiki agar tetap menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar legitimasi bagi kepentingan kekuasaan.

Penulis: Mutikoh Marlina Putri

The post Demokrasi Tidak Berhenti di Bilik Suara: Membaca Ulang Jurnal Konstitusi sebagai Cermin Pemilu Indonesia appeared first on .

SERANG, BANTEN| SUARAGEMPUR.COM– PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Utara dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cikande akan melaksanakan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV pada Senin, 29 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah pelayanan, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan pemeliharaan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan pada jaringan distribusi listrik sekaligus menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Surat Pemberitahuan Nomor 106/DIS.01.01/F32030200/2026 tertanggal 26 Juni 2026.

Selama proses pemeliharaan berlangsung, PLN akan melakukan penghentian sementara aliran listrik mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi cuaca maupun perkembangan teknis di lapangan.

Adapun wilayah yang terdampak pemadaman sementara meliputi Jalan Kampung Sadik, Pageragung, Simangu, Jalan Akses Gedung, Komplek P, Tegalsari, serta sejumlah kawasan di sekitarnya. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik selama pekerjaan berlangsung.

PLN mengimbau pelanggan agar mempersiapkan segala kebutuhan operasional yang memerlukan listrik sebelum waktu pemadaman dimulai. Langkah antisipasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan gangguan terhadap aktivitas rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Bagi pelanggan yang menggunakan genset cadangan, PLN mengingatkan agar instalasi genset dipastikan terpisah sepenuhnya dari jaringan PLN. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya arus balik yang dapat membahayakan keselamatan petugas saat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan di lapangan.

Melalui pemberitahuan resmi yang ditandatangani Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cikande, Ridho Kurnia, PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penghentian sementara pasokan listrik tersebut.

PLN menegaskan bahwa pekerjaan pemeliharaan akan dilaksanakan secara maksimal agar dapat selesai sesuai jadwal. Setelah seluruh proses selesai dan dinyatakan aman, aliran listrik akan dinormalkan kembali secara bertahap sehingga pelanggan dapat menikmati pasokan listrik dengan sistem yang lebih andal dan berkualitas.

Reporter: Bani Latif

Editor: Fachri

The post PLN ULP Cikande Laksanakan Pemeliharaan Jaringan SUTM 20 kV, Sejumlah Wilayah Alami Pemadaman Sementara 29 Juni 2026 appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | OPINI — Pancasila bukan sekadar dasar negara atau hafalan yang diucapkan saat upacara bendera, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam bersikap, bertindak, mengambil keputusan, serta menjalin hubungan dengan sesama. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai, adil, dan harmonis di tengah keberagaman.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan setiap warga negara untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Penerapan sila ini dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah secara rutin, menghormati kebebasan orang lain dalam beribadah, tidak menghina atau merendahkan agama lain, serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Sikap saling menghormati tersebut menjadi dasar terciptanya toleransi dan persaudaraan di lingkungan masyarakat.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini dapat diwujudkan dengan membantu orang yang membutuhkan, bersikap sopan dan santun kepada siapa pun, tidak melakukan perundungan atau diskriminasi, menghargai hak-hak orang lain, serta menunjukkan rasa empati terhadap sesama. Dengan demikian, hubungan antarmanusia akan terjalin dengan penuh rasa saling menghormati dan kepedulian.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai ini dapat diterapkan dengan menghargai perbedaan, tidak menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian, aktif mengikuti kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial di lingkungan, serta mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan mengutamakan persatuan, masyarakat dapat menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan bahwa setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya dapat dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, serta menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Sikap demokratis ini akan menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh keadilan. Implementasinya dapat dilakukan dengan menghargai hasil karya orang lain, menjaga fasilitas umum, mengantre dengan tertib, hidup sederhana, tidak bersikap boros atau berlebihan, serta peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sikap tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan keinginan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak memerlukan tindakan yang luar biasa, tetapi dapat dimulai dari perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, peduli terhadap sesama, menjunjung tinggi persatuan, mengutamakan musyawarah, serta berlaku adil merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila. Apabila seluruh masyarakat konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, berkeadilan, serta mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Penulis: Zazat

The post Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | OPINI – Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akses informasi yang semakin mudah membuka peluang bagi kemajuan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan seperti menurunnya rasa nasionalisme, meningkatnya sikap individualistis, serta maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk penyimpangan moral. Dalam situasi seperti ini, pendidikan Pancasila memiliki peran yang semakin penting sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa.

Pendidikan Pancasila bukan hanya mengajarkan sejarah lahirnya dasar negara atau menghafalkan lima sila, melainkan membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pendidikan ini, masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan, menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, pendidikan Pancasila menjadi sarana untuk memperkuat semangat persatuan. Nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan harus terus ditanamkan agar keberagaman menjadi kekuatan yang memperkokoh bangsa, bukan sumber perpecahan. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, masyarakat akan mampu hidup berdampingan secara damai di tengah berbagai perbedaan.

Kemajuan teknologi digital juga menuntut masyarakat memiliki kecerdasan dalam menggunakan media sosial dan berbagai platform informasi. Pendidikan Pancasila memberikan landasan moral agar setiap individu mampu berpikir kritis, menyaring informasi sebelum menyebarkannya, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari perilaku yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Pemanfaatan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila akan menciptakan ruang digital yang lebih sehat, produktif, dan bertanggung jawab.

Lebih dari itu, pendidikan Pancasila menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan juga dari kualitas moral dan karakter masyarakatnya. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila harus terus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, maupun kehidupan bermasyarakat.

“Di era modern, Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan kompas moral yang membimbing setiap warga negara agar mampu menghadapi perubahan zaman dengan tetap menjaga persatuan, menjunjung nilai kemanusiaan, dan membangun Indonesia yang maju serta berkarakter.”

Penulis: Anton Sulistio

The post Pendidikan Pancasila: Pilar Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi appeared first on .

TANGERANG| SUARAGEMPUR.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang kembali menegaskan sikap politik organisasinya melalui sejumlah deklarasi dukungan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Dalam pernyataan terbarunya, organisasi tersebut juga menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jum’at (27/6/2026).

Pada 23 April 2024, DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang mendeklarasikan dukungan kepada Moch Maesyal Rasyid sebagai calon Bupati Tangerang periode 2024–2029. Deklarasi tersebut digelar di Kantor DPC KSPSI (MJH) Balaraja dan disebut sebagai bentuk dukungan politik organisasi terhadap calon kepala daerah tersebut.

Sebelumnya, pada 3 Februari 2024, DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang bersama sejumlah buruh di Banten juga menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Selanjutnya, pada 20 September 2024, organisasi itu kembali menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Andra Soni–H. Achmad Dimyati Natakusumah sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2024–2029.

Selain menyampaikan dukungan politik, DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang juga menyatakan sikap menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut organisasi tersebut, anggaran negara dinilai lebih tepat diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperluas lapangan kerja yang layak, memperkuat jaminan sosial, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Ketua DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, Rustam Efendi, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal aspirasi pekerja dan memperjuangkan kebijakan yang dinilai berpihak kepada kaum buruh serta masyarakat kecil.

DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang sebelumnya juga aktif menyampaikan berbagai aspirasi pekerja dalam sejumlah momentum, termasuk peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh di Kabupaten Tangerang.

Catatan redaksi: Agar berita memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebaiknya ditambahkan tanggapan atau klarifikasi dari pihak pemerintah terkait alasan dan tujuan pelaksanaan program MBG sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh ruang pemberitaan yang seimbang.

Redaksi

The post DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang Tegaskan Sikap Politik, Sampaikan Penolakan terhadap Program MBG appeared first on .

LAMPUNG| SUARAGEMPUR.COM— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) mendukung penuh langkah penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu dalam upaya mengusut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana hibah senilai Rp. 13 milyar yang diterima dan dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu dari alokasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2024,Sabtu(27/6/2026).

Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S. Sos, S. H, M.H, dalam keterangan persnya pada Jumat (26/6/2026) menyikapi upaya Kejari Pringsewu yang telah membentuk tim penyelidikan dan turun guna mengumpulkan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket).

“Sebagai elemen masyarakat yang memiliki tugas sebagai control sosial tentunya kita sangat mendukung langkah dan kinerja tim penyelidik Kejari Pringsewu dalam upaya mengusut dugaan Tipikor dana hibah yang diterima dan dikelola kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 13 milyar dari alokasi APBD tahun 2024, karena ini merupakan salah satu tugas konstitusional Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah penyelenggaraan pilkada, yang mana kabarnya tim penyelidik Kejari Pringsewu turun langsung ke lapangan, menggali informasi dan data dari sejumlah pihak yang dinilai dapat memberikan informasi dan data akurat”, kata Seno Aji.

Sosok Aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga menyatakan pihaknya selain memberikan dukungan penuh kepada Kejari Pringsewu, DPP KAMPUD turut memberikan apresiasi atas kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pringsewu.

“Selain memberikan dukungan penuh, kita juga turut mengapresiasisi atas langkah dan kinerja Kajari Pringsewu di bawah kepemimpinan, Bapak Anggiat AP Pardede, S.H, M.H dalam mengusut sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi di sejumlah badan publik di wilayah Kabupaten Pringsewu, salah satunya upaya mengusut dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Pringsewu tahun 2024, kita yakin dan percaya dengan upaya serta integritas tim penyelidik dalam mengusut skandal dugaan korupsi ditubuh Bawaslu Kabupaten Pringsewu, harapannya dapat diusut secara tuntas”, jelas Seno Aji.

Seno Aji juga memiliki keyakinan kuat atas kinerja tim penyelidik Kejari Pringsewu dapat mengusut dugaan tipikor pengelolaan dana hibah di Bawaslu Kabupaten Pringsewu secara transparan dan konsisten.

“Dengan integritas kuat, kita sangat yakin tim penyelidik Kejari Pringsewu dapat terus konsisten untuk bekerja secara transparan terkait tahap dan perkembangan penanganan dalam mengusut tuntas dugaan tipikor pengelolaan dana hibah oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu, agar kepercayaan publik kepada pihak Kejaksaan dapat dipertahankan”, pungkas Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji.

Diketahui, sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda, S.H, MH, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatApps pada Jumat (19/6/2026) membenarkan dengan langkah penyelidikan yang sedang dilakukan tim Pidsus.

“Iya benar, kami sedang ada penyelidikan terkait dengan dana hibah yang diterima Bawaslu dari Pemda Kabupaten Pringsewu”, jawab Annas.

Namun, ia tidak menepis, adanya dua orang dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang sudah dimintai keterangannya.

“Iya, kalau soal pihak-pihak terkait, kita panggil untuk dimintai klarifikasi dan keterangan,” ucap Annas seraya berjanji, akan mengundang wartawan saat penyelidikan dinaikan statusnya menjadi penyidikan.

Redaksi

The post DPP KAMPUD Minta KEJARI Pringsewu Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 13 Milyar Ke Bawaslu Tahun 2024 appeared first on .

SURAGEMPUR.COM | OPINI — Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan berbagai informasi. Melalui media sosial, berita dapat tersebar hanya dalam hitungan detik tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa maraknya penyebaran hoaks atau berita bohong yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Hoaks bukan sekadar informasi yang tidak benar, tetapi juga dapat menjadi alat provokasi yang memicu konflik sosial, menumbuhkan kebencian, hingga mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, kesalahpahaman semakin meluas dan kepercayaan antarwarga menjadi terkikis.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku menyebarkan hoaks jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, namun hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan etika.

Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk meningkatkan literasi digital dan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kesadaran masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Di era digital seperti saat ini, kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat harus membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan media yang kredibel, dan tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul sensasional yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian.

Pada akhirnya, menjaga persatuan bangsa bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing, mengedepankan etika dalam bermedia sosial, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia dapat membangun ruang digital yang sehat, aman, dan mampu memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Penulis: Ridho Dwi Prakoso

The post Hoaks Menggerogoti Persatuan Bangsa: Saatnya Bijak Bermedia Sosial appeared first on .

TULANG BAWANG| SUARAGEMPUR.COM – Kuasa hukum istri Almarhum Joni Iskandar, Moh Asnawi, S.H., menuding adanya penyalahgunaan kewenangan oleh jajaran Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Alih-alih merespons somasi yang diajukan, menurutnya oknum kepolisian justru melakukan pendekatan yang dianggap melanggar prosedur hukum, Jum’at (26/6/2026).

Menurut keterangan Moh Asnawi, informasi ini diperoleh dari ibu kandung dan keterangan resmi Kepala Desa Sungai Nibung, Tejo, Kecamatan Dante Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Diduga melalui panggilan telepon, oknum dari Polresta Bandar Lampung meminta Kepala Desa menyampaikan pesan kepada Apriliya Niken Pratiwi, istri Almarhum Joni Iskandar. Pesan tersebut berisi iming-iming akan diberikan modal usaha sebagai bantuan setelah suaminya meninggal dunia.

“Seharusnya setelah menerima somasi, mereka menjawab sesuai aturan. Ini justru manipulasi prosedur, mengabaikan SOP demi agenda kelompok tertentu. Tindakan ini jelas upaya membujuk dengan menjanjikan sesuatu yang menguntungkan,” tegas Moh Asnawi, S.H.

Apriliya Niken Pratiwi juga menyampaikan tangkapan layar percakapan lewat pesan singkat kepada awak media. Pada pukul 12.32 tanggal 26 Juni 2026, tertulis: “Dari Polresta Bandarlampung kalo tidak salah Intinya beliau ingin komunikasi langsung dengan ibuk Niken, terkait permasalahan yg ada agar dapat di bicarakan secara kekeluargaan. ”

Kuasa hukum menegaskan bahwa pendekatan dengan cara mengiming-imingi atau memberikan janji manis adalah pelanggaran etika kepolisian. Ia mengingatkan bahwa oknum yang terbukti melakukan hal serupa dapat dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Jika unsur yang dilakukan masuk kategori penyuapan atau pemerasan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana di samping sanksi etik yang tegas.

Sampai berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Polda Lampung maupun Polresta Bandar Lampung terkait tuduhan yang disampaikan pihak keluarga dan kuasa hukum.

Redaksi

The post Oknum Polisi Polda dan Polresta Lampung Diduga Salah Gunakan Kewenangan, Janjikan Modal Usaha Lewat Kepala Desa   appeared first on .

BANDARLAMPUNG| SUARAGEMPUR.COM – Kuasa hukum keluarga almarhum Joni Iskandar kembali melayangkan somasi ketiga sekaligus peringatan terakhir kepada Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Jumat (26/6/2026). Somasi tersebut dikirim setelah dua somasi sebelumnya disebut tidak memperoleh tanggapan resmi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Kuasa hukum keluarga dari Law Firm ER & Partners, Endang Darajat, S.H., mengatakan somasi ketiga merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur persuasif sebelum menempuh langkah hukum yang lebih luas.

Kasus ini bermula pada Rabu, 3 Juni 2026, sekitar pukul 04.30 WIB. Menurut keterangan keluarga, sejumlah anggota kepolisian yang mengatasnamakan Tim Tekab 308 Polresta Bandar Lampung mendatangi kediaman Joni Iskandar di Dusun I, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

Pihak keluarga menyebut petugas memasuki rumah tanpa memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Penangkapan. Saat itu, Joni Iskandar disebut sedang beristirahat bersama istrinya dan tidak melakukan perlawanan. Keluarga juga menyatakan tidak ditemukan senjata api maupun barang terlarang lainnya di dalam rumah.

Joni kemudian dibawa oleh petugas dalam kondisi sehat. Istri almarhum, Apriliani Niken Pratiwi, bahkan sempat merekam proses penjemputan tersebut sebagai dokumentasi kondisi terakhir suaminya sebelum dibawa aparat.

Namun, sekitar 7,5 jam kemudian, keluarga menerima kabar bahwa Joni Iskandar telah meninggal dunia. Jenazah baru diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 20.00 WIB di hari yang sama.

Kuasa hukum keluarga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kondisi jenazah memperlihatkan luka lebam dan memar di sejumlah bagian tubuh, patah tulang pada leher, lengan, dan tungkai, luka jahitan pada organ vital, serta tujuh titik luka tembak.

Selain kondisi fisik jenazah, tim kuasa hukum juga menyoroti dugaan kejanggalan administrasi. Berita Acara Penyerahan Jenazah disebut bertanggal 25 Desember 2025, sementara penyerahan jenazah kepada keluarga terjadi pada 3 Juni 2026.

“Ini bukan sekadar penangkapan. Kami menduga telah terjadi pelanggaran prosedur yang serius dan terdapat kejanggalan dalam dokumen administrasi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Endang Darajat.

Melalui somasi ketiga tersebut, kuasa hukum memberikan waktu tujuh hari kalender sejak surat diterima agar pihak terkait memenuhi enam tuntutan.

Tuntutan tersebut meliputi penghentian tindakan penegakan hukum yang dinilai tidak sesuai prosedur, pencabutan secara terbuka pernyataan Kapolda Lampung terkait kebijakan “tembak di tempat”, penyampaian permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban melalui lima stasiun televisi nasional dan lima media cetak nasional.

Proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kapolda Lampung, Kapolresta Bandar Lampung, dan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, penyerahan seluruh anggota yang diduga terlibat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, serta pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi kepada keluarga korban.

Apabila dalam waktu tujuh hari tidak terdapat tanggapan yang dinilai memadai, tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum secara bersamaan.

Langkah tersebut meliputi pelaporan dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM, pengaduan ke Kompolnas, Divisi Propam Mabes Polri, dan Ombudsman RI, penyampaian pengaduan kepada Komisi III DPR RI serta Presiden RI, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri yang berwenang, hingga membawa perkara tersebut ke ruang publik melalui media massa.

Sebelumnya, pada 22 Juni 2026, tim kuasa hukum juga telah menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran etik kepada Divisi Propam Mabes Polri. Laporan tersebut dilengkapi kronologi kejadian, dokumentasi jenazah, serta surat somasi yang sebelumnya telah dilayangkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Polda Lampung maupun Polresta Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait somasi ketiga maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum keluarga. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi

The post Keluarga Korban Kematian Joni Iskandar Layangkan Somasi Ketiga, Ancam Tempuh Jalur Hukum Serentak appeared first on .

SERANG| SUARAGEMPUR.COM – Suasana haru, hangat, dan penuh kebersamaan menyelimuti Markas Komando DPW Paguron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI) di Jalan H.M. Muslich, Cikulur Baru, Kota Serang, Kamis (25/6/2026). Sebanyak 86 anak yatim menerima santunan berupa uang tunai dan bingkisan sebagai wujud kepedulian sosial serta pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Islam, Jum’at (25/6/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum berbagi rezeki, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan harapan baru bagi anak-anak yatim. Senyum tulus yang terpancar dari wajah mereka menjadi pengingat bahwa perhatian dan kasih sayang merupakan anugerah yang tak ternilai.

Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri berbagai tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, kepolisian, ulama, serta jajaran pengurus PSKBI. Kehadiran para tamu undangan mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Banten.

Ketua Panitia Santunan Anak Yatim, Sarif Hidayat, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh panitia dan para donatur yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, santunan yang diberikan bukan sekadar berbagi materi, melainkan bentuk nyata meneladani akhlak Rasulullah SAW yang sangat memuliakan anak yatim.

“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar berbagi rezeki, tetapi sedang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Erlan Kusniadi, Rohim Boim, Sri Ayu, Elizai, dan semua pihak yang telah bekerja keras. Terima kasih pula kepada para donatur yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar Sarif.

Ia juga menegaskan bahwa panitia hanyalah perantara dalam menyalurkan amanah para dermawan.

“Kami panitia hanya perantara. Kekurangannya milik kami, sedangkan kesempurnaannya milik Allah SWT. Apabila selama persiapan kegiatan terdapat kekhilafan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kanit Binmas Polsek Serang Kota Iptu Irwan serta Camat Kota Serang H. Basuni, yang hadir mewakili Wali Kota Serang H. Budi Rustandi.

Nuansa religius semakin terasa ketika doa bersama dipimpin oleh Ustadz Ntong M.S. Hidayat Al Fadilah, yang memohon agar seluruh anak yatim senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta masa depan yang cerah. Tausiyah yang disampaikan Ustadz Ikoh Mandalika turut mengingatkan pentingnya memuliakan anak yatim sebagai bagian dari ibadah sosial yang dicintai Allah SWT.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum OKK DPP PSKBI, Agus Mahendra, menegaskan bahwa santunan anak yatim merupakan komitmen nyata organisasi dalam memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

“Kegiatan santunan ini bukan sekadar rutinitas atau seremoni. Ini adalah wujud nyata kepedulian dan cinta kasih kepada sesama. Kepedulian terhadap anak yatim merupakan cerminan kemuliaan hati dan tanggung jawab sosial yang harus terus kita pelihara bersama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Harian DPP PSKBI H. Lutfi Tri Putra, yang mewakili Ketua Umum DPP PSKBI H. Saiful Bahri, mengingatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kedudukan istimewa kepada orang-orang yang menyayangi anak yatim dan kaum dhuafa.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sangat memuliakan orang-orang yang menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa. Kepada anak-anakku semua, jangan pernah merasa sendiri. Teruslah belajar, beribadah, dan berjuang meraih cita-cita. Kami semua adalah keluarga yang akan terus mendoakan dan mendukung kalian,” pesannya.

Lebih dari sekadar kegiatan sosial, santunan tersebut menjadi simbol bahwa nilai gotong royong, kepedulian, dan kasih sayang masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kebersamaan antara panitia, donatur, tokoh masyarakat, dan anak-anak yatim memperlihatkan bahwa semangat kemanusiaan akan selalu hadir dalam berbagai keadaan.

Di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks, PSKBI kembali menegaskan bahwa berbagi kepada anak yatim bukan hanya tentang bantuan materi, melainkan juga menghadirkan perhatian, kasih sayang, serta keyakinan bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri dalam menggapai masa depan.

Sebab, setiap uluran tangan yang diberikan bukan hanya mampu menghapus kesedihan sesaat, tetapi juga menyalakan harapan baru. Di balik senyum bahagia 86 anak yatim pada hari itu, tersimpan doa-doa tulus yang menjadi pengingat bahwa sekecil apa pun kebaikan yang dilakukan, akan selalu menghadirkan keberkahan bagi sesama.

Reporter: Bani Latif

Editor: Fachri

The post Haru di Cikulur Baru, PSKBI Santuni 86 Anak Yatim: Menebar Kasih, Menghidupkan Warisan Akhlak Rasulullah appeared first on .