SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Ketika bumi terus bergerak di bawah bayang-bayang krisis iklim dan degradasi lingkungan, secercah harapan justru lahir dari tepian sungai, di mana manusia dan alam kembali berdialog dalam kesunyian yang penuh makna. Sabtu pagi, 27 September 2025, Kabupaten Tangerang menjadi saksi bisu dari sebuah gerakan yang tak hanya menyapu sampah, tapi juga menyapu kepedulian yang telah lama tertimbun diam: Aksi Bersih Sungai dalam rangka Hari Sungai Sedunia 2025.

Halal Bihalal dan Rapat Kerja Mitra KLH: Memperkuat Sinergi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Di bawah tema “Jaga Sumber Air, Sayangi Sungai Kita, Sayangi Alam Kita”, kolaborasi lintas generasi dan lintas sektor hadir dalam satu semangat yang menyatu. Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Banten bersinergi dengan MATAPALA (Mahasiswa Tangerang Raya Pecinta Alam), menghadirkan energi baru di kawasan irigasi Pintu Air Sipon, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja. Di tempat ini, simpul-simpul kesadaran kembali dirajut: bahwa sungai adalah urat nadi bumi yang menuntut kepedulian, bukan sekadar menjadi pelengkap lanskap kota.

Relawan datang bukan dengan simbolik dan seremonial, tapi dengan tekad yang mengakar. Tangan-tangan yang tadinya asing kini menyatu menyusuri bantaran, mengangkat sampah yang menyumbat aliran, dan menyeka lumpur sebagai metafora untuk membersihkan nurani. Di tengah terik yang tak kenal kompromi, mereka berdiri, berkeringat, namun tak surut semangat.

Ferry Anis Fuad, S.H., M.H., Direktur KLH Banten, menyuarakan panggilan ekologis yang menggugah hati:

“Kita hidup di masa di mana alam bicara lewat bencana, tapi sering kali kita terlalu sibuk untuk mendengar. Menjaga sungai bukan hanya menjaga air, tapi menjaga denyut kehidupan. Ini bukan sekadar kerja bakti, ini bentuk cinta yang konkret terhadap bumi.”

Pesannya disambut diam yang merenung. Diam yang mengandung kesadaran, bahwa setiap plastik yang terangkat adalah luka yang dijahit perlahan.

Dugaan Pelanggaran Perizinan: PT. Tiraplas Inti Kreasi Diduga Beroperasi Tanpa Izin di Kabupaten Tangerang

Tak kalah berkesan, semangat muda terpancar dari pernyataan Juan Claudio Sina Valeron, Ketua MATAPALA, yang menyulut kobaran inspirasi dari kalangan generasi Z:

“Bersih-bersih ini hanyalah awal. Kami datang bukan untuk difoto lalu hilang. Kami datang untuk menjadi bagian dari sejarah — sejarah di mana manusia kembali menyatu dengan alam. Kami ingin dikenang bukan karena kata-kata, tapi karena tindakan nyata.”

Aksi ini pun tak berhenti di hilir kegiatan fisik. Rangkaian sesi edukasi lingkungan, diskusi terbuka, dan refleksi spiritual-ekologis menyentuh ranah yang lebih dalam. Peserta diajak merenungi isu krisis air global, memahami siklus ekologis, serta membongkar narasi bahwa alam adalah objek eksploitasi — padahal sesungguhnya, ia adalah rumah.

Partisipasi aktif dari warga sekitar menjadi bukti bahwa resonansi kegiatan ini menembus sekat sosial. Banyak di antara mereka mengaku tersentuh dan berkomitmen untuk menjaga sungai sebagai bagian dari keseharian, bukan sekadar seremoni tahunan.

Di penghujung acara, semangat kolektif dipuncaki dengan yel-yel penutup penuh haru dan harapan:

“Salam lestari! Selamat… lestariiii… Kami mengucapkan: Selamat Hari Sungai Sedunia Tahun 2025!”

Sungai yang semula diam kini seolah berbisik, mengalirkan pesan kepada siapa pun yang mendengarkan:

“Rawat aku hari ini, dan aku akan mengaliri hidupmu esok nanti.”

Di balik aliran air yang mulai kembali jernih, tersimpan sebuah janji: bahwa masa depan bumi bukan ditentukan oleh seberapa canggih teknologi kita, tapi seberapa dalam cinta kita kepada alam. (Daenk)

The post Simfoni Aksi Hijau: Kolaborasi KLH Banten dan Matapala Gema-kan Cinta Sungai di Hari Sungai Sedunia 2025 appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Dalam semangat Jumat Berkah dan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, PT. Anugrah Zainab Abadi kembali melaksanakan program sosial unggulan bertajuk “Dapur Sehat Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Pada Jumat (12/9/2025), sebanyak 200 paket makanan bergizi dibagikan secara cuma-cuma kepada warga di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif sosial Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang dijalankan oleh PT. Anugrah Zainab Abadi bekerja sama dengan Yayasan Solusi Bangun Bangsa, sebuah organisasi yang telah membina mitra dapur sehat di 18 provinsi di seluruh Indonesia.

Berlokasi di Kampung Pekong RT 08/02, Desa Saga, program ini membawa angin segar bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat dan seimbang. Aksi ini menjadi bagian dari kontribusi nyata menuju terciptanya Indonesia Emas 2045 yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

Pembagian nasi box bergizi dilaksanakan di dua titik strategis, yakni Depan Gerbang Perumahan Grand Harmoni 2 dan Tanjakan Perumahan Villa Balaraja. Warga tampak antusias menyambut kehadiran tim pelaksana yang dipimpin oleh Omah Kusnandar dan Sarnata (akrab disapa Natut), serta mendapat pendampingan langsung dari Ibu Zainab Ibrahim, Direktur PT. Anugrah Zainab Abadi.

Menu yang disiapkan mencerminkan standar gizi seimbang, dengan komposisi lengkap mulai dari sayur-mayur segar, lauk pauk berprotein tinggi, hingga roti sehat sebagai pelengkap. Seluruh makanan diolah dengan perhatian tinggi terhadap kualitas dan higienitas, guna memastikan manfaat optimal bagi para penerima.

Tidak sekadar kegiatan berbagi, pelaksanaan MBG ini juga menjadi pembuka jalan bagi peluncuran resmi “Dapur Sehat MBG”, yang dirancang untuk menjangkau institusi pendidikan seperti PAUD, TK, SD, hingga SMP di wilayah Desa Saga dan sekitarnya.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh sehat dan kuat sejak dini. Ini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujar Zainab Ibrahim, Direktur PT. Anugrah Zainab Abadi.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, seluruh 47 karyawan lokal PT. Anugrah Zainab Abadi telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek), didampingi oleh 3 staf pusat. Menariknya, semua karyawan adalah warga Desa Saga yang kini diberdayakan secara aktif. Bahkan, relawan program mendapatkan honor harian sebesar Rp100.000, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Dalam kesempatan yang sama, R. Dwi Arzza, Komisaris PT. Anugrah Zainab Abadi, menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha, masyarakat, dan lembaga sosial.

“Kami percaya bahwa makanan bergizi adalah fondasi masa depan. Melalui kolaborasi seperti ini, kita bisa menghadirkan perubahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran resmi program Dapur Sehat MBG dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2025, dengan harapan dapat diperluas ke berbagai wilayah lain. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi sosial yang menginspirasi serta menggerakkan lebih banyak perusahaan untuk berperan aktif dalam misi kemanusiaan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Tagar:
#JumatBerkah #DapurSehatMBG #PTAnugrahZainabAbadi #GiziUntukBangsa
#YayasanSolusiBangunBangsa #BalarajaSehat #BalarajaCerdas #MenujuIndonesiaEmas

Reporter: Daenk

The post Jumat Berkah, PT. Anugrah Zainab Abadi Gelar Program “Dapur Sehat Makan Bergizi Gratis (MBG)” bagi Warga Balaraja appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Sebuah kejadian yang mencurigakan terjadi di SPBU 34.156.08, yang berlokasi di Jalan Raya Kresek, No. 69, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden ini melibatkan seorang konsumen, Rustam Efendi, yang diduga menjadi korban praktik manipulasi sistem barcode untuk memaksa pembelian bahan bakar jenis Pertamax, meskipun pada awalnya dia berniat mengisi Pertalite. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Kronologi insiden bermula saat Rustam Efendi datang ke SPBU tersebut untuk mengisi bahan bakar Pertalite. Sesaat setelah ia meminta pengisian, petugas meminta barcode kendaraan untuk memulai proses pengisian. Setelah itu, petugas menyampaikan sebuah pertanyaan yang cukup mengherankan, “Mau isi berapa, Pak?” tanya pelayan. Efendi menjawab, “Dua ratus ribu dek.” Dengan maksud mengisi bahan bakar senilai Rp.200.000, Efendi merasa kebingungan ketika petugas menjelaskan bahwa pengisian tersebut tidak bisa dilakukan.

“Pak, tidak bisa isi 200 ribu. Kalau mau, bisa 100 ribu saja,” ungkap petugas tersebut, seperti yang diceritakan oleh Efendi.

Keheranan Efendi semakin menjadi-jadi. Merasa ada yang janggal, dia meminta agar seorang atasan dipanggil untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Herman yang mengaku sebagai bagian dari kasir SPBU, datang dan memberikan penjelasan. Namun, penjelasan itu malah menambah kebingungannya.

“Saya sudah scan barcode, kenapa tiba-tiba tidak bisa mengisi 200 ribu?” tanya Efendi dengan penuh keheranan.

Herman kemudian mengklarifikasi bahwa untuk dapat mengisi Pertalite dalam jumlah yang diminta, konsumen harus menggunakan barcode kendaraan dan melakukan pemindaian sebanyak dua kali. “Bisa, Pak, harus pakai barcode motor, namun harus dua kali scan,” jawab Herman, sebagaimana diceritakan oleh Efendi.

Penjelasan tersebut jelas membingungkan dan menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Pasalnya, sistem barcode yang diterapkan di SPBU seharusnya tidak membatasi jumlah pembelian untuk bahan bakar jenis Pertalite. Rustam pun menyampaikan keheranannya, “Kalau Pertamax tidak dicampur, saya akan mengisi Pertamax. Tapi ini saya ingin mengisi Pertalite, kenapa barcode-nya malah bermasalah?”

“Saya curiga, apakah SPBU sengaja membuat kesalahan pada barcode Pertalite agar kami, para pelanggan, beralih membeli Pertamax yang lebih mahal?” ujar Efendi dengan penuh tanda tanya.

Insiden ini telah memunculkan dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk mendorong konsumen membeli Pertamax, yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan Pertalite. Jika dugaan ini terbukti benar, maka praktik tersebut bisa dianggap sebagai salah satu bentuk penipuan yang merugikan konsumen dan berpotensi melanggar peraturan yang ada.

Sejauh ini, pihak pengelola SPBU yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi mengenai insiden ini. Rustam Efendi pun menyatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada instansi yang berwenang. Ia berharap pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap apakah ada unsur manipulasi harga atau penipuan yang merugikan hak konsumen. (Red)

The post Diduga SPBU Manipulasi Barcode Pertalite untuk Tekan Pembelian Pertamax appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Sorotan tajam kini mengarah kepada PT. Tiraplas Inti Kreasi, sebuah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jl. KH. Moch. Achyar, Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Perusahaan ini diduga kuat telah menjalankan kegiatan operasional selama lebih dari lima tahun tanpa mengantongi izin usaha yang sah dan legalitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Jumat (29/8/2025).

Dugaan ini mencuat ke publik setelah tim investigasi dari Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH) Banten, yang dipimpin oleh Ferry Anis Fuad, SH., MH., melakukan penelusuran langsung ke lokasi pabrik. Dalam upaya investigatif tersebut, tim KLH tidak berhasil bertemu dengan pimpinan perusahaan, namun berhasil menggali sejumlah informasi dari karyawan di lapangan.

Salah satu karyawan yang ditemui, bernama Alek, mengungkapkan bahwa perusahaan memproduksi dudukan kipas angin dan menyuplai produknya ke perusahaan besar seperti Cosmos. Meski demikian, saat ditanya mengenai izin operasional, Alek hanya mampu memberikan jawaban terbatas dan menyebutkan nama pemilik yang diduganya bernama “Zoulun”—sebuah informasi yang belakangan diketahui tidak akurat.

Keterangan dari pihak Pemerintah Desa Sodong pun memperkuat indikasi pelanggaran. Seorang perangkat desa secara lugas menyatakan bahwa hingga kini belum ada dokumen resmi izin domisili dari perusahaan tersebut yang tercatat di kantor desa. “Belum ada izin domisilinya, Bang,” ujarnya singkat namun sarat makna.

Ferry Anis Fuad menyampaikan kekhawatiran serius atas dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan operasional tanpa izin tersebut. Ia menekankan bahwa perusahaan yang memproduksi barang dari bahan plastik seharusnya memiliki izin lingkungan, termasuk izin pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) bila diperlukan. “Perusahaan wajib memiliki izin sah, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Apalagi jika produksinya berpotensi menghasilkan limbah berbahaya,” tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal melalui akun Simpel—sistem pelaporan elektronik Kementerian Lingkungan Hidup—PT. Tiraplas Inti Kreasi belum terdaftar dalam sistem tersebut. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa aspek pengelolaan lingkungan perusahaan tersebut sama sekali belum diawasi secara resmi.

Tak hanya itu, dugaan pelanggaran lain juga mengemuka. “Kami mendapat laporan bahwa beberapa karyawan belum dibayarkan upahnya secara layak, dan bahkan tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

KLH juga menemukan indikasi bahwa PT. Tiraplas Inti Kreasi pernah menjalin kerja sama dengan PT. Menara Inti Kreasi Indonesia dalam bidang produksi alat kesehatan. Jika hal ini benar, maka klasifikasi KBLI dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar bisa saja berbeda dari aktivitas manufaktur yang dijalankan saat ini. “Kami akan mendalami lebih jauh legalitas NIB dan KBLI-nya bersama instansi terkait,” ucap Ferry.

Dalam pencocokan data tambahan, nama pemilik dan direktur PT. Tiraplas Inti Kreasi juga mulai menemui titik terang. “Kami menduga kuat pemilik sekaligus direktur perusahaan ini adalah Djony Christianto Sabadjan, yang juga pernah bekerjasama dengan PT. Menara Inti Kreasi Indonesia, sebagaimana yang tercantum di situs resmi Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia,”…”bisa jadi PT Tiraplas inti kreasi ini juga sebagai penyalur alat kesehatan,” lanjut Ferry. Pernyataan ini secara langsung membantah informasi sebelumnya yang menyebutkan nama berbeda sebagai pemilik.

Menariknya, seorang warga yang rutin melintasi depan pabrik turut memberikan kesaksian terkait dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar. “Baunya menyengat sekali, apalagi kalau malam hari. Sudah lama begini,” ujar warga tersebut, seraya menunjukkan lokasi yang dimaksud.

Situasi ini menyoroti urgensi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa izin. Jika dugaan ini terbukti benar, maka PT. Tiraplas Inti Kreasi tidak hanya melanggar hukum perizinan, namun juga berpotensi membahayakan lingkungan serta melanggar hak-hak pekerja.

KLH Banten memastikan akan terus mengawal kasus ini dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait guna melakukan verifikasi mendalam. “Kami akan mendesak pihak berwenang untuk melakukan inspeksi dan audit menyeluruh. Ini tidak bisa dibiarkan,” pungkas Ferry.

Kasus ini menjadi pengingat tegas bagi para pelaku usaha di Indonesia bahwa legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian integral dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah daerah pun didorong untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan demi melindungi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Redaksi | suaragempur.com

The post Dugaan Pelanggaran Perizinan: PT. Tiraplas Inti Kreasi Diduga Beroperasi Tanpa Izin di Kabupaten Tangerang appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Di tengah gencarnya kampanye pemerintah dalam menertibkan layanan kesehatan ilegal, muncul satu lagi titik gelap yang menyita perhatian publik. Sebuah bangunan sederhana di Kampung Pasir Gaok, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menyimpan praktik yang diduga melanggar hukum—beroperasi tanpa izin resmi, menjual obat-obatan tanpa lisensi, serta memperdagangkan kosmetik tanpa nomor registrasi BPOM, Jumat (29/8/2025).

Fakta ini mencuat setelah LSM Pelopor Indonesia melakukan investigasi mendalam yang kemudian membuka tabir aktivitas mencurigakan di balik nama Klinik Chayra Farma. Alih-alih sebagai tempat pelayanan kesehatan yang sah, klinik tersebut kini disorot sebagai pusat aktivitas ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Heru, Sekretaris Jenderal DPP LSM Pelopor Indonesia, mengungkap bahwa temuan mereka tak bisa dianggap enteng. “Kami mencium aroma kuat praktek kebidanan tanpa izin, penjualan obat yang tak melewati jalur distribusi resmi, dan peredaran kosmetik tanpa izin edar dari BPOM. Ini bukan kesalahan teknis administratif, ini ancaman serius bagi nyawa manusia,” ujarnya tegas.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dari hasil penelusuran di lapangan, diketahui bahwa bangunan yang digunakan tidak memiliki plang nama, tidak tercatat sebagai fasilitas kesehatan resmi, dan bahkan pengelolanya tidak mampu menunjukkan legalitas apapun. Ketika diwawancarai, seseorang berinisial AN secara terbuka mengakui bahwa mereka membuka layanan kebidanan. Namun ketika ditanya soal izin, AN menjawab singkat: “Takut.“

Sebuah jawaban yang justru memantik kecurigaan lebih dalam. Takut kepada siapa? Takut karena apa? Atau takut karena sadar sedang menjalankan usaha di luar jalur hukum?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi alarm keras bahwa bukan hanya ketidaktahuan yang sedang terjadi, melainkan kemungkinan adanya kesengajaan untuk menghindari pengawasan.

Padahal, praktek kebidanan bukanlah ruang bebas hukum. Ia diatur ketat oleh regulasi, mulai dari tenaga medis yang bersertifikat hingga izin operasional yang diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan. Tanpa itu semua, masyarakat bukan hanya dirugikan, tapi juga dijadikan objek eksperimentasi berisiko tinggi.

LSM Pelopor Indonesia tak tinggal diam. Mereka menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, BPOM, dan instansi terkait. “Kami meminta audit lapangan, penelusuran hukum, serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Negara tidak boleh tutup mata. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dan contoh pembiaran,” ucap Heru.

Lebih jauh, LSM tersebut juga menyoroti aspek peredaran kosmetik yang diduga ilegal. Produk-produk yang dijual tanpa pengawasan BPOM berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidrokuinon, yang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh. “Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi pengabaian keselamatan konsumen secara terang-terangan,” tambah Heru.

Desakan serupa kini juga datang dari para aktivis sosial di wilayah Tangerang. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak tegas, bukan hanya menunggu laporan, apalagi bersikap kompromistis terhadap pelanggaran hukum yang nyata-nyata merugikan rakyat.

“Jika benar terbukti, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika profesi, penghinaan terhadap sistem hukum, dan eksploitasi atas ketidaktahuan masyarakat. Negara harus hadir,” ujar salah satu aktivis sosial yang meminta namanya dirahasiakan.

Masyarakat kini menanti respons aparat. Akankah Dinas Kesehatan dan lembaga pengawas lainnya bertindak sesuai mandat, atau kembali menunjukkan kelemahan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku bisnis kesehatan ilegal?

Satu hal yang patut digarisbawahi: hukum tidak dibuat untuk ditawar, dan kesehatan publik bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi.

Jika negara masih memiliki taring, maka inilah saatnya untuk menggigit. Jangan biarkan pelanggar hukum merasa lebih kuat dari sistem. Karena ketika hukum bungkam, maka keadilan ikut terkubur. (Red)

The post LSM Pelopor Indonesia Desak Penindakan Tegas Dugaan Klinik Ilegal Chayra Farma: “Negara Tak Boleh Kalah oleh Pelanggar Hukum” appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Tangerang — Dunia pertanahan kembali diguncang oleh kasus yang mencengangkan. Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Tangerang mengungkap adanya dugaan serius praktek mafia tanah, setelah ditemukannya sertifikat tanah milik warga Bogor yang justru diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang, Jumat (29/8/2025).

Tanah seluas total 1.239 meter persegi milik Ahmad Yusup, warga Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, secara mengejutkan diketahui telah bersertifikat atas nama pihak lain yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang. Dua bidang tanah tersebut masing-masing memiliki luas 502 meter dan 737 meter persegi.

“Ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini kejanggalan serius yang harus diusut tuntas,” tegas Benni Suroso, Ketua DPK GN-PK Tangerang, yang hari ini resmi melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada BPN Kabupaten Tangerang.

Benni mempertanyakan secara tegas: “Mengapa tanah yang secara yuridis berada di Kabupaten Bogor, justru sertifikatnya diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten Tangerang?” Pertanyaan itu bukan hanya logis, namun juga menggambarkan potensi pelanggaran hukum yang nyata.

DPK GN-PK menyebutkan, langkah cepat ini dilakukan setelah menerima surat permohonan pendampingan dari Ahmad Yusup, yang ditandatangani pada 28 Agustus 2025. Dalam aduannya, Yusup menyertakan dokumen legal seperti SPPT PBB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, memperkuat bahwa tanah tersebut secara sah berada di wilayah Bogor.

Benni menegaskan bahwa pihaknya menduga kuat adanya indikasi praktek mafia tanah yang mencoba menguasai aset warga melalui jalur-jalur ilegal. “Ini bukan hanya soal satu bidang tanah. Ini indikasi sistemik. Negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah,” ujarnya dengan tegas.

Yusup sendiri mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak mana pun. Ia meyakini adanya pelanggaran berat dalam proses administrasi yang terjadi tanpa sepengetahuannya.

Dalam surat resmi yang dikirimkan ke BPN Kabupaten Tangerang, DPK GN-PK menuliskan:

“Berdasarkan aduan masyarakat atas nama Ahmad Yusup, kami menemukan adanya dugaan kuat praktek mafia tanah yang berupaya menguasai aset warga dengan cara-cara yang melanggar hukum. Untuk itu, kami meminta klarifikasi dan tindakan tegas dari BPN Kabupaten Tangerang serta Kementerian ATR/BPN.”

DPK GN-PK Tangerang menyebutkan bahwa kasus ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi hukum, antara lain:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa kewenangan pertanahan harus sesuai dengan letak administratif tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan sertifikat hanya dapat diterbitkan di wilayah yurisdiksi tanah tersebut berada.

Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen, jika terbukti ada manipulasi dalam proses penerbitan.

DPK GN-PK Tangerang menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi menjaga hak masyarakat dan menutup celah bagi para mafia tanah yang mencoba bermain di wilayah abu-abu hukum.

“Ini bukan hanya tentang Ahmad Yusup. Ini tentang integritas sistem pertanahan kita. Jika ini dibiarkan, besok mungkin giliran tanah rakyat lainnya yang digasak mafia. Kami akan terus mengawal. Dan kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” pungkas Benni.

Redaksi : suaragempur.com

The post DPK GN-PK Gerak Cepat Bongkar Kejanggalan: Sertifikat Tanah Warga Bogor Diterbitkan di Tangerang, Ada Apa? appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang — Ketegangan antara insan pers dan pelaksana proyek kembali mencuat di Kabupaten Tangerang. Seorang pelaksana proyek berinisial J diduga nekat mengambil langkah di luar batas hukum dengan menyewa sekelompok preman guna mengintimidasi pimpinan redaksi Lipsusmedia.com, Jamin, menyusul pemberitaan proyek paving block di Desa Waliwis yang diduga tidak sesuai RAB, Kamis (28/8/2025).

Insiden intimidatif itu terjadi beberapa hari lalu sekitar pukul 21.30 WIB, di kediaman Jamin yang berlokasi di Desa Ranca Gede, Kecamatan Gunung Kaler. Sejumlah pria berpenampilan sangar yang disebut sebagai suruhan oknum J, mendatangi rumah sang wartawan, dan diduga melakukan tindakan intimidatif serta perusakan fasilitas rumah.

Istri korban, dalam keterangannya kepada wartawan, mengungkapkan situasi mencekam yang dialaminya saat itu.

“Sekitar lima orang datang dengan suara keras. Waktu itu suami saya tidak ada di rumah. Salah satu dari mereka saya kenali, berinisial S. Mereka merusak pagar, sepertinya ditendang atau dibuka paksa. Jika tidak ada iktikad baik dari pelaku, kami akan melaporkan ke pihak berwajib,” ungkapnya.

Sementara itu, Jamin, Pimred Lipsusmedia, menyampaikan bahwa dirinya tengah menjadi target persekusi karena memberitakan proyek paving block yang diduga sarat penyimpangan.

“Istri saya bilang, mereka datang dengan membawa nama J, oknum pemborong dari Desa Waliwis. Mereka mengamuk, merusak pagar, dan masuk ke pekarangan rumah tanpa izin. Ini jelas pelanggaran hukum: ada unsur pengrusakan, pelanggaran privasi, serta upaya intimidasi terhadap insan pers,” tegasnya.

Kabar dugaan persekusi ini pun menuai keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk dari aktivis lokal. Heri, seorang aktivis dari Kecamatan Mekar Baru, mengecam keras tindakan yang dinilai mencederai kebebasan pers tersebut.

“Saya prihatin mendengar kabar ini. Kalau pihak pelaksana proyek merasa dirugikan oleh pemberitaan, tempuhlah hak jawab atau klarifikasi. Tidak bisa dibenarkan menggunakan cara-cara kekerasan atau intimidasi. Saya akan sampaikan hal ini ke Pak Camat Mekar Baru agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak berinisial J. Namun publik berharap aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini. Sebab, dalam negara hukum, intimidasi terhadap wartawan bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi sudah menjadi ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri.

Catatan Redaksi:
Kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak mengajukan hak jawab dan menyampaikan klarifikasi. Intimidasi atau kekerasan bukanlah jalan penyelesaian yang dibenarkan. (Red)

The post LAPOR JENDERAL! Diduga Tak Terima Dikritik, Oknum Pelaksana Proyek Inisial J Dituding Sewa Preman untuk Intimidasi appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Wawan Fauzi SE, S.Kom kini menjadi sorotan tajam publik. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBD mengemuka, seiring mencuatnya indikasi perbedaan mencolok antara laporan anggaran yang dipublikasikan dengan realisasi sebenarnya.

Ketidaktransparanan ini ditengarai bertentangan dengan sejumlah regulasi penting, seperti:

•Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
•Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
•Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
•Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
•Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
•Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
•Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa pengelolaan dana publik wajib dilakukan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat, namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Syamsul Bahri, Ketua DPD LSM KPK sekaligus Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia Provinsi Banten, menyampaikan kepada media bahwa pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada DLH Kota Tangerang dan menunggu jawaban dalam jangka waktu tujuh hari kerja.

“Ini bukan perkara sepele. Data yang kami miliki menunjukkan potensi penyimpangan dalam pemberian honorarium kepada tenaga Non-ASN pada tahun 2023 hingga 2024, yang diduga dikendalikan oleh oknum Kasi dan Kabid,” ujar Syamsul, Rabu (27/8/2025) di kantornya, Jalan Veteran, Kota Tangerang.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Zaki, SH, Biro Hukum dari dua lembaga yang dipimpin Syamsul. Ia memaparkan bahwa dana yang dipublikasikan melalui SIRUP LKPP untuk DLH Kota Tangerang tahun 2023 adalah sebesar Rp.177,12 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp.235,85 miliar. Namun, realisasi dana yang terserap dan tidak dipublikasikan ke publik mencapai Rp.258,33 miliar pada tahun 2023, dan Rp.264,76 miliar di tahun 2024.

Dalam rincian yang disampaikan, terdapat dugaan ketidakjelasan peruntukan dana, khususnya untuk honorarium Non-ASN yang melekat pada tiga bidang strategis:

✓Bidang Pengelolaan Sampah
•Tahun 2023: Rp.79,76 miliar (Swakelola), Rp.12,00 miliar (Penyedia)
•Tahun 2024: Rp.90,97 miliar

✓Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
•Tahun 2023: Rp.504 juta
•Tahun 2024: Rp.447 juta

✓Bidang Umum
•Tahun 2023: Rp.1,19 miliar
•Tahun 2024: Rp.8,14 miliar

Angka-angka tersebut mengindikasikan adanya dugaan penggelembungan anggaran, khususnya pada pos tenaga honor Non-ASN yang belum jelas validitas datanya.

Syamsul Bahri menegaskan bahwa jika dalam waktu tujuh hari kerja tidak ada jawaban atau klarifikasi dari pihak DLH Kota Tangerang, maka pihaknya akan melanjutkan temuan ini ke jalur hukum. Tak hanya itu, rencana konferensi pers resmi juga akan digelar di kantor LSM-nya, sebagai bentuk pembukaan informasi kepada publik.

“Kami akan dorong kasus ini masuk ke ranah hukum. Dan jika perlu, kami akan bawa mereka yang terlibat ke ‘Hotel Prodeo’. Bahkan, dua lembaga yang saya pimpin akan mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Walikota Tangerang,” tegasnya.

Dalam aksinya nanti, Syamsul berencana menggerakkan massa dari berbagai wilayah Jabodetabek sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan dan dugaan penyelewengan dana publik.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi semangat reformasi birokrasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka hal ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi sudah masuk ranah pidana yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

Publik menanti: akankah janji transparansi hanya sekadar narasi tanpa realisasi? Atau akankah kebenaran menemukan jalannya melalui keberanian para pengawas masyarakat sipil? (Red)

The post Janji Transparansi Cuma Isapan Jempol? DLH Kota Tangerang Diterpa Dugaan Korupsi Dana Publik appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan warga. Bantuan yang seharusnya menyasar masyarakat kurang mampu, justru diduga salah sasaran.

Tim Suaragempur menemukan fakta bahwa salah satu penerima bantuan RTLH adalah Ibu Rokhilah, warga Kampung Kedung RT 06/02, Desa Kandawati. Ia merupakan istri dari Ketua RT setempat.

Yang membuat warga heran, bantuan senilai Rp.35 juta itu tidak digunakan untuk memperbaiki rumah lama yang rusak, melainkan dipakai untuk membangun rumah baru di atas tanah kosong. Kini, bangunan tersebut bahkan sudah selesai dikerjakan.

“Masih banyak warga di sini yang rumahnya reyot, tapi yang dapat malah istri RT. Itu bikin warga kecewa,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (27/8/2025).

Saat dikonfirmasi, Ketua RT 06/02, Ibrohim, tidak membantah bahwa bantuan tersebut diterima keluarganya.
“Betul, bantuan itu saya yang dapat atas nama istri saya, Rokhilah. Dan memang dibangun di tanah kosong,” ujar Ibrohim.

Pernyataan itu diperkuat oleh Ibu Rokhilah sendiri. Ia mengakui bahwa bantuan bukan dipakai untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
“Iya benar, bukan rumah lama yang diperbaiki. Dibangun di tanah kosong. Sebelumnya di situ hanya ada gubuk kecil sama kandang ayam,” kata Rokhilah.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kongkalikong antara aparat lingkungan dengan pihak kecamatan dalam menentukan penerima bantuan. Mekanisme yang seharusnya dilakukan secara objektif, diduga dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu.

Padahal, menurut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penanggulangan RTLH, penerima bantuan wajib memenuhi syarat, di antaranya: berpenghasilan rendah, benar-benar tinggal di rumah tidak layak huni, dan belum pernah menerima bantuan serupa.

Sementara berdasarkan data resmi APBD 2025, paket Bedah Rumah di Kecamatan Gunung Kaler memang tercatat atas nama Rokhilah dengan nilai Rp.35 juta. Program ini dikelola langsung oleh Kecamatan Gunung Kaler sebagai satuan kerja.

Program RTLH sejatinya digulirkan untuk memperbaiki kualitas hidup warga miskin. Namun lemahnya pengawasan membuat bantuan rawan salah sasaran. Jika benar ada praktik kongkalikong, hal ini berpotensi masuk ranah penyalahgunaan wewenang yang bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Saat dimintai konfirmasi oleh Media Suaragempur, Camat Gunung Kaler, Udin, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan respons terkait dugaan salah sasaran dalam penyaluran bantuan bedah rumah tersebut.

Reporter : Fachri huzzer

The post Bedah Rumah di Kecamatan Gunung Kaler Diduga Salah Sasaran, Istri Ketua RT Jadi Penerima Bantuan appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Polemik dugaan penyimpangan anggaran di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, memasuki babak baru. Ketua Kabupaten Front Banten Bersatu (FBB), Asep Supriyatna, menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Banten (Kejati).

“Bukti awal sudah sangat jelas. Ada selisih anggaran ratusan juta yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Ditambah lagi adanya pos anggaran janggal untuk pengawas kebersihan yang notabene ASN. Ini tidak bisa dianggap remeh. Kami akan segera membawa kasus ini ke ranah hukum, khususnya Kejati, agar ditindaklanjuti secara serius,” tegas Asep saat ditemui Suaragempur, Selasa (26/8/2025).

Diamnya pihak Kecamatan Jayanti hingga kini, menurut Asep, justru memperkuat dugaan adanya praktik tindak pidana korupsi. Pasalnya, meski sudah diminta klarifikasi sejak awal pekan, Camat Jayanti H. Yandri Permana, S.STP maupun jajaran terkait belum memberikan penjelasan resmi.

“Ketika ada kejanggalan anggaran, wajar jika masyarakat bertanya. Namun yang terjadi justru bungkam. Padahal ini menyangkut uang rakyat. Sikap diam itu bisa ditafsirkan macam-macam, termasuk adanya upaya menutup-nutupi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Suaragempur mengungkap adanya selisih anggaran lebih dari Rp.426 juta per tahun antara dokumen APBD dan realisasi di lapangan. Alokasi untuk tenaga kebersihan dan keamanan yang mencapai ratusan juta rupiah justru tidak sesuai dengan jumlah pegawai dan besaran gaji riil yang diterima.

Baca berita sebelumnya:

Klik dibawah ini

Skandal Anggaran di Kecamatan Jayanti: Ratusan Juta Rupiah Diduga Menguap, Realisasi Jauh dari Alokasi

Selain itu, muncul pula pos Rp.30 juta untuk “pengawas kebersihan” yang ternyata sudah berstatus ASN, sehingga seharusnya tidak dibebankan ke pos swakelola. Fenomena ini mengindikasikan adanya praktik double budgeting atau penganggaran ganda.

Mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp.200 juta hingga Rp.1 miliar.

Selain itu, Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara termasuk tindak pidana korupsi. Aturan ini diperkuat pula dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap penggunaan anggaran daerah harus transparan, akuntabel, serta tidak tumpang tindih antarpos belanja.

Asep menilai, jika laporan ini sampai ke Kejati, maka Kejaksaan wajib segera melakukan penyelidikan. “Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlarut. Kalau benar ada unsur tindak pidana korupsi, segera tetapkan tersangka. Kami tidak ingin uang rakyat terus-menerus jadi bancakan oknum birokrat,” tandasnya.

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, pihak Kecamatan Jayanti masih belum memberikan klarifikasi resmi. Tim Suaragempur tetap membuka ruang konfirmasi, sembari menunggu langkah tegas Kejati Banten dalam mengusut dugaan skandal anggaran yang menyeret nama Kecamatan Jayanti.

Redaksi | suaragempur.com

The post Skandal Anggaran Kecamatan Jayanti Berlanjut: FBB Segera Laporkan ke Kejati, Diamnya Pihak Kecamatan Picu Dugaan Korupsi appeared first on .