Kabupaten Tangerang | SUARAGEMPUR.COM – Kemiskinan yang melilit masyarakat Kecamatan Kresek semakin menjadi ironi yang memalukan. Di tengah klaim pemerintah soal berbagai program bantuan sosial, nyatanya kehidupan sebagian warga miskin, seperti Ibu Sarmah (70), seolah terpinggirkan. Lansia yang tinggal di Kampung Ranca Wiru RT 07/04, Desa Kemuning, ini bertahan hidup dalam rumah yang tidak layak huni, tanpa pernah menikmati manfaat bantuan seperti BLT, PKH, BPNT, maupun KIS. Senin (13/01/2025)

Yang lebih mengkhawatirkan, keluhan mengenai kondisi Ibu Sarmah telah berulang kali dilaporkan oleh warga dan tokoh setempat, tetapi tidak mendapat respons serius. Baik pemerintah kecamatan maupun desa terlihat abai. Bahkan, ketika dimintai klarifikasi, Camat Kresek Tatang Suryana, S.STP., M.Si., memilih bungkam, menunjukkan ketidakpedulian yang mencederai kepercayaan publik.

Kepala Bidang Investigasi LSM GEMPUR DPD Provinsi Banten, Fachri Huzzer, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap aparatur pemerintahan Kecamatan Kresek. “Kami sudah mencoba menghubungi Camat Kresek berkali-kali. Tetapi pesan kami tidak direspons. Jika seorang pemimpin tidak mampu peduli pada warganya, apa artinya jabatan itu?” cetus Fachri dengan nada tegas.

Tidak hanya pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa Kemuning juga menjadi sorotan. Menurut Ketua RT setempat, Aman, pengajuan bantuan untuk Ibu Sarmah sudah dilakukan berulang kali, namun selalu menemui jalan buntu. “Rumah Ibu Sarmah sudah rusak parah. Kami sudah laporkan, tapi tidak pernah ada tindakan nyata,” ujar Aman.

Kondisi ini diperparah dengan laporan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak transparan. Berdasarkan data LSM GEMPUR, Desa Kemuning telah menerima alokasi BLT cukup besar: Rp 61,2 juta pada 2020, Rp 435,6 juta pada 2021, Rp 543,6 juta pada 2022, dan Rp 136,8 juta pada 2023, serta Rp 61,2 juta pada 2024. Namun, bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Ibu Sarmah, sebagai salah satu warga yang sangat membutuhkan, justru tidak pernah mendapatkannya.

LSM GEMPUR mendesak agar pemerintah Kecamatan Kresek dan Desa Kemuning segera turun tangan untuk memperbaiki situasi ini. “Kasus Ibu Sarmah hanyalah puncak gunung es. Masih banyak warga miskin lain yang juga diabaikan. Pemerintah harus segera bertindak dan mengutamakan transparansi pengelolaan dana bantuan,” pungkas Fachri.

Ketidakadilan seperti ini tidak hanya mencoreng wajah pemerintahan, tetapi juga melukai hati rakyat yang menggantungkan harapan pada pemimpin yang mereka pilih. Sampai kapan pemerintah akan terus abai pada jeritan rakyat kecil?

Penulis : Eko Wijianto
Editor : Daenk