SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – UPTD Puskesmas Sukamulya terus menggencarkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat. Pada Rabu (3/9/2025), kegiatan tersebut digelar di Desa Benda, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, tepatnya di pengajian Al Mutaqin.

Acara ini dihadiri Ketua PKK Desa Benda, Bu Lurah, Kepala Puskesmas Sukamulya drg. Hj. Eko Hartati, MARS, dokter umum, petugas kesehatan lingkungan, petugas promosi kesehatan, perawat, serta para ibu-ibu pengajian. Tercatat, lebih dari 60 orang jamaah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

“Puskesmas Sukamulya setiap hari bergerak ke desa-desa dan sekolah-sekolah untuk mengejar target PKG. Harapannya, masyarakat bisa lebih peduli terhadap kesehatan sejak dini,” ujar Kepala Puskesmas Sukamulya, drg. Hj. Eko Hartati. 

Ia menegaskan, kesehatan adalah investasi jangka panjang. “Kalau masyarakat sehat, maka produktivitas meningkat dan keluarga lebih sejahtera. Karena itu, kami hadir mendekatkan layanan kesehatan gratis agar tidak ada alasan lagi untuk abai menjaga kesehatan,” tambahnya.

Berdasarkan data terbaru per 1 September 2025, capaian PKG di Kecamatan Sukamulya sudah menyentuh 11.520 orang hadir, atau 41,6 persen dari target 27.646 jiwa. Sementara jumlah pendaftar telah mencapai 12.101 orang atau 43,7 persen dari target.

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini meliputi pengecekan dasar seperti tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan dengan tenaga medis. Warga pun menyambut positif kegiatan tersebut karena dapat membantu deteksi dini berbagai penyakit tanpa dipungut biaya.

Reporter : Fachri huzzer

The post Puskesmas Sukamulya Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Benda, Warga Antusias appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – Peredaran obat keras tanpa izin kembali mencoreng citra penegakan hukum di Kabupaten Tangerang. Sebuah rumah tepatnya di Kampung Tanjakan, Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, diduga kuat telah lama menjual bebas obat keras jenis Tramadol dan Eximer tanpa tersentuh hukum, Rabu (8/7/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, rumah yang terletak di Jalan Raya Rajeg–Mauk ini tampak ramai dikunjungi pembeli, terutama dari kalangan remaja bahkan anak-anak di bawah umur. Aktivitas jual beli berlangsung secara terbuka dan tanpa hambatan.

“Sudah lama tempat itu beroperasi menjual obat-obatan seperti Tramadol dan Eximer. Tapi anehnya, tidak pernah ada tindakan dari aparat, baik dari kepolisian maupun pemerintah desa,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Awalnya, lokasi ini diduga masuk wilayah Desa Lembang Sari. Namun setelah dikonfirmasi, Kepala Desa Lembang Sari, Eliyah, memastikan bahwa rumah tersebut berada di wilayah Desa Tanjakan. “Itu bukan wilayah kami, lokasi tersebut masuk Desa Tanjakan,” tegasnya.

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Desa Tanjakan, Saumin, membenarkan bahwa pihaknya telah mengetahui aktivitas penjualan obat keras di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pihak desa bersama Polsek Rajeg telah beberapa kali mendatangi lokasi tersebut.

“Kami bersama Polsek Rajeg sudah sering mendatangi lokasi itu. Kalau memang masih buka, tolong laporkan lagi saja, biar kapok,” ucap Saumin saat dikonfirmasi SuaraGempur.

Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Kanit Reskrim Polsek Rajeg, Ipda Doni, menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengikuti kegiatan di Polresta Tangerang. “Sedang ada kegiatan di Polresta, tunggu selesai ya bang,” singkatnya melalui pesan singkat.

Sebagai informasi, Eximer dan Tramadol termasuk dalam kategori obat keras Daftar G, yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter. Penggunaan tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan ketergantungan serius, bahkan gangguan kejiwaan.

Aktivitas penjualan obat keras tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, dan dapat dijerat dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum bersama pemerintah Desa bertindak lebih tegas dan serius menindak pelaku peredaran obat terlarang. Jangan sampai generasi muda terus menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan aparat.

Redaksi
Suaragempur.com

The post Obat Keras Dijual Bebas di Desa Tanjakan, Remaja Jadi Sasaran, Aparat Diminta Bertindak Tegas appeared first on .

Kabupaten Tangerang || suaragempur.com – Aktivis Pemerhati Generasi Bangsa, Rustam Effendi, S.H.,M.H. mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan tegas terhadap kemunculan kembali penjualan obat golongan G jenis Eximer dan Tramadol secara ilegal di Kabupaten Tangerang. Minggu (06/10/2024)

Beberapa toko penjual obat golongan G tanpa izin dan resep dokter diketahui telah kembali beroperasi di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh awak media, titik tiga lokasi di Kecamatan Balaraja telah diidentifikasi: Di Jalan Raya Serang, Desa Cangkudu, Jalan Raya Serang, Desa Sentul Jaya dan Jalan Irigasi Tobat-Balaraja.

Sedangkan di Kecamatan Cisoka, tiga lokasi telah diidentifikasi: Jalan Raya Cisoka-Selapajang, Jalan Raya Tigaraksa-Caringin, Jalan Raya Cempaka-Cisoka dan satu titik di Kecamatan Solear, Jalan Raya Cisoka-Adiyasa.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, S.I.K., M.M. menyampaikan, ” Terimakasih Informasinya, Proses Hukum bila benar infonya serta jika diperjualbelikan secara ilegal, ” Tegas Kapolresta Tangerang dalam pesan WhatsApp nya.

Menanggapi hal tersebut, Rustam Effendi, S.H.,MH. Menyatakan, “Mengenai kemunculan kembali obat golongan G, saya mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Jika ada oknum aparat yang terlibat dan terbukti bersalah, saya akan melaporkan mereka ke Propam.” Ungkapnya

Lebih lanjut dari sisi hukum, ia menjelaskan, baik pengguna maupun pengedar obat ilegal bisa dikenakan tindakan hukum. Pengguna penyalahgunaan obat dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara untuk pengedar bisa dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999).

“Kalau soal obat berbahaya, pertama bisa terkena Undang-Undang Kesehatan yakni UU No 36 tahun 2009 karena merusak kesehatan. Bisa juga terkena Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena penjualnya menjual obat-obat berbahaya tanpa izin”, Ucap Rustam.”kalau tidak ada izin”? tanyanya, lebih dalam Rustam Effendi menyatakan” Kalau dia berizin berarti orang lain yang menyalahgunakan, berarti UU Kesehatan,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pengguna yang meracik obat tanpa memiliki keahlian dikenakan Pasal 197 dan 198. Pasal 197 berbunyi. “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar”. Pasal 198 berbunyi.”Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta”.

Kemunculan kembali penjualan obat golongan G jenis Eximer dan Tramadol secara ilegal merupakan masalah serius, karena mengancam kesehatan dan keselamatan publik. Desakan Aktivis Pemerhati Generasi Bangsa, untuk tindakan tegas merupakan langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki laporan ini secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang tepat terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

(Red)

The post Rustam Effendi, S.H.,M.H. Desak Tindakan Tegas Atas Kemunculan Kembali Penjualan Obat Golongan G di Kabupaten Tangerang appeared first on .

Suaragempur.com |Jakarta, 30 Agustus 2024 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawainya di kantor Kalibata, Jakarta, mulai tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular (PTM) dan memastikan kondisi fisik pegawai tetap sehat dan bugar. Hal ini diharapkan dapat menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Pemeriksaan kesehatan penting bagi seluruh pegawai karena setiap tanggung jawab yang diemban memiliki beban resikonya masing-masing,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik, saat meninjau pelaksanaan kegiatan pada Kamis (29/8).

Serangkaian pemeriksaan yang dilakukan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Diharapkan melalui kegiatan ini, pegawai dapat lebih sadar akan kesehatan mereka dan mengelola pola hidup yang lebih baik.

(Red)

The post Kemendes PDTT Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pegawai appeared first on .