SUARAGEMPUR.COM | SERANG — Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Serang, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Serang sekaligus menyoroti kompetensi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), kekhawatiran praktik politik dinasti, serta isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang.

Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, khususnya mengenai transparansi dan profesionalitas dalam penempatan pejabat pemerintahan.

Dalam wawancara dengan awak media di lokasi aksi, Ahmad, perwakilan mahasiswa, membenarkan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

Menurut Ahmad, mahasiswa menginginkan agar Bupati Serang mengutamakan kompetensi dalam menentukan pejabat OPD, bukan hubungan kekeluargaan maupun kepentingan politik tertentu.

“Kita menyoroti terkait kompetensi yang harus menjadi kategori utama untuk pemilihan OPD tersebut,” ujar Ahmad.

Mahasiswa turut menyoroti isu pergantian Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana yang belakangan ramai diperbincangkan.

Mencuatnya nama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, sebagai figur yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Zaldi Dhuhana menjadi salah satu perhatian mahasiswa.

Mereka mengingatkan agar proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan kemampuan, bukan kepentingan politik maupun hubungan kekeluargaan.

“Makanya kita mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Jangan sampai ketika sudah dilantik, pada akhirnya susah juga kita,” ungkap mahasiswa tersebut.

Meski menyoroti kekhawatiran praktik politik dinasti, mahasiswa belum memaparkan bukti spesifik mengenai keterlibatan pejabat tertentu dalam praktik tersebut.

Selain persoalan jabatan Sekda, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja sejumlah OPD yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi.

Mahasiswa menginginkan adanya pembenahan birokrasi agar pejabat yang menduduki jabatan strategis benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut mahasiswa, persoalan yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran bagi kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah.

Kekecewaan mahasiswa semakin bertambah setelah mereka mengaku tidak ditemui langsung oleh Bupati Serang maupun perwakilan OPD saat menyampaikan aspirasi.

Mahasiswa menilai pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.

Mereka juga menyatakan kemungkinan menggelar aksi jilid II setelah melakukan konsolidasi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak mendapatkan tanggapan.

Aksi demonstrasi di Kantor Bupati Serang tersebut menunjukkan adanya tuntutan mahasiswa terhadap transparansi pengelolaan birokrasi pemerintahan daerah.

Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar siapa yang akan menggantikan Sekda Zaldi Dhuhana, melainkan bagaimana Bupati Serang memastikan proses pengangkatan pejabat berlangsung secara objektif dan sesuai aturan.

Kini publik menunggu tanggapan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah. Apakah tuntutan mahasiswa akan dijawab melalui dialog terbuka dan evaluasi birokrasi, atau aksi lanjutan kembali digelar?

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Serang mengenai tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.

Editor : Redaksi. 

The post Demo di Kantor Bupati Serang Hari Ini, Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya, Soroti Politik Dinasti dan Isu Pergantian Sekda appeared first on .

TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM – Ketua FSP TSK KSPSI (MJH) Banten, Rustam Effendi, menilai Menteri Desa sudah benar-benar kehabisan akal dalam mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa data yang kuat, pembelaannya justru berujung pada pernyataan yang merendahkan warga desa: seolah-olah mereka baru pertama kali bisa menikmati telur dan ayam berkat adanya program tersebut, (4 Juli 2026) .

“Logikanya terbalik dan ngawur. Bagaimana mungkin petani dan peternak yang setiap hari memasok hasil bumi ke kota, tiba-tiba diceritakan seolah belum pernah menikmatinya sendiri? Ini bukan sekadar salah ucap, ini bukti nyata sudah mati akal,” tegas Rustam dengan nada tajam.

Menurutnya, ucapan itu adalah bentuk kepura-puraan berlebihan dari birokrasi yang sudah buntu argumen. Alih-alih menjelaskan manfaat program bagi wilayah yang memang kekurangan akses pangan, Menteri Desa justru membuat generalisasi kasar yang melukai harga diri lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan.

“Kalau sudah habis cara mempertahankan programnya, lebih baik diam saja. Jangan cari jalan pintas dengan merendahkan desa demi pencitraan. Desa bukan tempat sembarangan untuk menutupi kegagalan komunikasi pemerintah,” sindirnya keras.

Rustam mengingatkan fakta mendasar: desa adalah penghasil pangan, bukan sekadar penerima manfaat pasif yang harus berterima kasih—terutama saat bahan baku program itu sendiri justru berasal dari hasil kerja keras mereka.

“Jangan jadikan desa sebagai kambing hitam untuk menambal program yang mulai kehilangan arah. Hormati petani dengan pernyataan yang berakal, bukan dengan pandangan kuno yang merendahkan mereka seolah tak mampu memenuhi kebutuhan sendiri,” pungkas Rustam.

Penulis : Bani Latif

Editor : Fahri Huzzer

The post JANGAN BELA MBG DENGAN MERENDAHKAN MARTABAT PETANI! appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM| WAY KANAN – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Dr. Darlian Pone, melantik Yon Maryono sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Negeri Agung periode 2026–2031, usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Kecamatan (Muscam), Sabtu (16/5/2026).

Muscam yang digelar di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan tersebut dibuka langsung oleh Darlian Pone dan berlangsung tertib serta penuh semangat konsolidasi partai.

Sidang Muscam dipimpin oleh I Gede Aditya Sukantra hingga akhirnya menetapkan Yon Maryono sebagai ketua terpilih secara mufakat.

Dalam sambutannya, Darlian Pone menegaskan bahwa Muscam harus menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dan mempererat kebersamaan antar kader Partai Golkar hingga tingkat akar rumput.

Menurutnya, seluruh kader Partai Golkar di Kecamatan Negeri Agung harus meningkatkan kerja-kerja politik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Partai Golkar harus hadir sebagai partai yang aktif membantu rakyat serta menjaga kekompakan organisasi,” ujar Darlian Pone.

Selain agenda Muscam, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Gerakan Lampung Menanam (GELAM) sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap lingkungan hidup dan gerakan penghijauan di Kabupaten Way Kanan.

Turut hadir mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, di antaranya Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan Bambang Irawan, Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan Aswir, Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Fraksi Partai Golkar Pansebon, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Ormas Edy Gunawan, Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Cahyalana, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan MPO Bella Putri Adyra, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi Dedi Gunawan, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Agung Oganda Putra, serta Sekretaris AMPG M. Afrizi Fahridh, (Red).

The post Dr. Darlian Pone Lantik Yon Maryono sebagai Ketua PK Golkar Negeri Agung appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM| WAY KANAN – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Dr. Darlian Pone, resmi membuka Musyawarah Kecamatan (Muscam) Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Pakuan Ratu, Jumat (16/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Pakuan Ratu itu dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan. Dr. Darlian Pone hadir didampingi Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Aswir, yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Suriah, Ketua PD AMPG Kabupaten Way Kanan I Gede Aditya Sukantra, Bella Putri Adyra, Dedi Gunawan, Agung Oganda Putra, serta M. Afrizi Fahridh.

Sidang forum Muscam dipimpin oleh I Gede Aditya Sukantra dan berlangsung tertib serta penuh semangat konsolidasi organisasi.

Dalam forum tersebut, Safrudin Zai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Pakuan Ratu periode 2026-2031.

Proses pemilihan berlangsung secara musyawarah dengan mengedepankan semangat kebersamaan kader Partai Golkar Kabupaten Way Kanan.

Dalam sambutannya, Dr. Darlian Pone menegaskan bahwa Muscam bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat kecamatan.

Ia berharap kepengurusan baru dapat lebih aktif membangun komunikasi politik serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

“Partai Golkar harus hadir di tengah masyarakat, membangun solidaritas kader, serta menjadi kekuatan politik yang produktif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” ujar Darlian Pone.

Sebelum pelaksanaan Muscam, kegiatan diawali dengan Gerakan Lampung Menanam (GELAM) sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap pelestarian lingkungan dan gerakan penghijauan di Kabupaten Way Kanan.

Pada kesempatan tersebut, Aswir turut menyerahkan bantuan bibit pohon Alpukat Siger kepada peserta yang hadir sebagai dukungan terhadap penghijauan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis tanaman produktif, (Red).

The post Dr. Darlian Pone Resmi Buka Muscam Partai Golkar Kecamatan Pakuan Ratu appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | WAY KANAN – Partai Golkar Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) sebagai bagian dari upaya konsolidasi organisasi dan penguatan struktur partai di tingkat kecamatan, yang berlangsung pada Sabtu (2/5/2026).

Dalam forum tersebut, Nurkholis ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Negara Batin secara aklamasi, Minggu (3/5/2026).

Jalannya persidangan Muscam dipimpin oleh I Gede Aditya Sukantra dengan agenda utama pembentukan kepengurusan baru serta penegasan arah gerak politik Partai Golkar di tingkat kecamatan.

Usai terpilih, Nurkholis langsung dilantik oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Darlian Pone, di hadapan jajaran pengurus, kader, dan tamu undangan yang hadir.

Dalam arahannya, Darlian Pone menegaskan pentingnya kepengurusan baru untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat serta menjaga soliditas kader di semua tingkatan. Ia menekankan bahwa keberhasilan partai tidak hanya bergantung pada kekuatan struktur organisasi, tetapi juga pada kehadiran dan kerja nyata kader di tengah masyarakat.

Kegiatan Muscam turut dihadiri oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Bambang Irawan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Bendahara DPD Golkar Aswir selaku Ketua Komisi III DPRD, serta anggota Fraksi Golkar DPRD Way Kanan, Pansebon dan Sayu Marsih.

Selain itu, hadir pula Ketua PD AMPG Kabupaten Way Kanan I Gede Aditya Sukantra, didampingi Sekretaris AMPG M. Afrizi Fahridh dan Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi Dedi Gunawan, bersama jajaran organisasi sayap partai lainnya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Muscam diakhiri dengan pelaksanaan Gerakan Lampung Menanam (GELAM), yang menjadi bentuk komitmen Partai Golkar dalam mendukung pelestarian lingkungan dan gerakan penghijauan di Kabupaten Way Kanan, (Red).

The post Nurkholis Resmi Pimpin PK Golkar Negara Batin Hasil Muscam 2026 appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM| LAMPUNG – Tomi Ardi, S.H resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar yang digelar pada Senin (27/4/2026).

Tomi Ardi memperoleh dukungan penuh dari 15 Pimpinan Kecamatan (PK), unsur organisasi pendiri, organisasi yang didirikan Partai Golkar, serta organisasi sayap seperti KPPG dan AMPG.

Sidang Musda XI dipimpin oleh Ansyori Bangsaradin, S.H dengan Syukur sebagai sekretaris. Dalam forum tersebut, peserta sidang menyepakati sejumlah keputusan strategis, di antaranya menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2020–2025.

Ansyori menyampaikan apresiasi atas dedikasi pengurus sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Nomor 02 Tahun 2025 Pasal 58, kepengurusan periode 2020–2025 dinyatakan demisioner.

“Selanjutnya, rapat paripurna keempat dilanjutkan dengan agenda pemilihan ketua, pembentukan tim formatur, serta penyusunan struktur kepengurusan,” ujar Ansyori yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.

Proses pemilihan ketua dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penjaringan bakal calon, pencalonan, dan penetapan. Tim penjaringan melalui perwakilannya, Bintara, menyatakan berkas pencalonan Tomi Ardi dinyatakan lengkap dan sah.

Pimpinan sidang kemudian mengesahkan Tomi Ardi sebagai calon tunggal. Dengan dukungan penuh dari seluruh unsur peserta sidang, Tomi Ardi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat secara aklamasi.

Usai penetapan, pimpinan sidang mengumumkan susunan tim formatur yang terdiri dari unsur pimpinan kecamatan, organisasi sayap, serta organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar.

Selanjutnya, dilakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2026–2031. Susunan inti kepengurusan yakni Tomi Ardi sebagai ketua, Noril Fadli sebagai sekretaris, Sapri sebagai bendahara, serta Ismun Zaini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak, M.S yang diwakili Ketua Harian, H. Riza Mirhardi, S.H, didampingi jajaran pengurus provinsi lainnya.

Dalam sambutannya, Tomi Ardi menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Musda hingga pelantikan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung beserta jajaran, Dewan Pertimbangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini dengan baik. Semoga ke depan kita dapat bersama-sama mencapai target dan capaian politik Partai Golkar di Lampung Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Riza Mirhardi, S.H, menyampaikan pesan dari Ketua DPD, Hanan A Rozak.

“Selamat kepada Tomi Ardi dan seluruh pengurus yang telah dilantik. Segera lakukan konsolidasi hingga ke tingkat desa dan dusun. Partai Golkar harus selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam konteks sosial dan kemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh kader untuk memperkuat identitas partai dengan memasang atribut Partai Golkar di wilayah masing-masing.

Dengan ditutupnya Musda XI tersebut, diharapkan kepengurusan baru mampu membawa Partai Golkar Lampung Barat semakin solid dan berdaya saing dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Redaksi

The post Tomi Ardi Terpilih Aklamasi dalam Musda XI Partai Golkar Lampung Barat appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | LAMPUNG– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI di Gedung Sesat Nuwo Balak, Gunung Sugih, Minggu (8/2/2026).

Musda diawali dengan kegiatan Gerakan Lampung Menanam (GELAM) yang dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak, bersama Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Ketua DPRD Lampung Tengah Febriyantoni, serta jajaran pengurus Golkar. Sejumlah pohon produktif ditanam, seperti alpukat, durian, jambu, kelengkeng, belimbing, dan mangga.

Usai penanaman pohon, rombongan disambut arakan dan tarian adat Lampung sebelum memasuki lokasi Musda. Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan partai politik, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan di Lampung Tengah. Total peserta dan undangan mencapai sekitar 1.600 orang.

Ketua Pelaksana Musda XI, Febriyantoni, mengatakan Musda menjadi momentum konsolidasi dan silaturahmi seluruh kader Golkar. Ia juga mengapresiasi dukungan DPD Golkar Provinsi Lampung dan seluruh pihak yang terlibat sehingga Musda dapat berjalan lancar.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah, H. Tony Eka Candra, menyampaikan bahwa selama 28 hari masa kepemimpinannya, fokus utama adalah menyiapkan dan menyelenggarakan Musda. Ia menegaskan kondisi keuangan partai dalam keadaan sehat dan roda organisasi berjalan baik.

Tony berharap Musda dapat menghasilkan keputusan melalui musyawarah mufakat serta memperkuat persatuan kader. Ia menargetkan Golkar Lampung Tengah dapat meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 13 menjadi 15 kursi pada Pemilu 2029.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri mengapresiasi pelaksanaan Musda yang diawali dengan kegiatan menanam pohon. Menurutnya, Golkar memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung Hanan A Rozak menegaskan Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan ajang konsolidasi dan evaluasi organisasi.

Ia menekankan pentingnya Golkar tampil dekat dengan masyarakat, memperkuat struktur hingga tingkat bawah, serta menyiapkan kader muda, perempuan, dan profesional.

“Partai Golkar harus tampil dengan karya dan gagasan nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Hanan.

Musda XI Partai Golkar Lampung Tengah resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Hanan A Rozak.

Redaksi

The post Musda XI Golkar Lampung Tengah Digelar, Hanan A Rozak: Golkar Harus Hadir dengan Karya Nyata appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM| SERANG, BANTEN– Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Banten menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak kabupaten/kota se-Banten, Jumat (12/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di GSG Hj. Megawati Soekarnoputri, Kota Serang, dengan mengusung tema “Plasma Nutfah untuk Ibu Pertiwi”, Sabtu (13/12/2025).

Dalam Konferda itu, Ade Sumardi kembali dikukuhkan sebagai Ketua DPD PDIP Banten untuk periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Sebelumnya, Ade menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Banten periode 2020–2025.

Selain pengukuhan ketua, DPP PDIP juga menetapkan jajaran pengurus inti untuk lima tahun ke depan. Wanto Sugiarto ditunjuk sebagai Sekretaris menggantikan Asep Rahmatullah, sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Marinus Gea. Pembacaan surat keputusan yang ditandatangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut disambut antusias oleh para kader yang hadir.

Kepada wartawan, Ade Sumardi menyampaikan rasa syukur atas amanah yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan, kepengurusan DPD PDIP Banten periode 2025–2030 akan memberi ruang lebih besar bagi generasi muda, mulai dari milenial hingga Gen Z.

“Regenerasi harus berjalan. Suatu saat kita akan digantikan oleh yang muda-muda, itu sudah menjadi hukum alam. Karena itu, kita berkewajiban menyiapkan anak-anak muda untuk memimpin masa depan,” kata Ade.

Salah satu figur muda yang turut dilantik adalah Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Provinsi Banten dari generasi Z. Kehadirannya dinilai membawa semangat dan energi baru dalam tubuh partai.

Dalam kesempatan tersebut, Abraham menyampaikan pandangan dan motivasinya terkait peran strategis anak muda dalam menentukan arah politik Banten ke depan. Ia menegaskan, keterlibatannya sebagai pengurus PDI Perjuangan di usia muda berangkat dari kesadaran ideologis bahwa politik merupakan jalan perjuangan nyata untuk menghadirkan perubahan bagi rakyat.

“Saya datang membawa energi baru, semangat digitalisasi, serta idealisme anak muda. Sudah waktunya generasi saya mengambil bagian dalam meja pengambilan keputusan,” ujar Abraham.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi generasi muda saat ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyangkut hak atas masa depan yang lebih pasti dan berkeadilan.

“Pendidikan yang relevan, biaya hidup yang manusiawi, kesehatan mental, serta ekosistem ekonomi kreatif yang benar-benar hidup merupakan kebutuhan dasar Gen Z. Di saat yang sama, literasi digital dan keamanan ruang daring harus menjadi agenda perjuangan bersama,” ucapnya.

Abraham pun optimistis partisipasi politik anak muda akan meningkat signifikan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

“Pemilih muda tidak boleh lagi sekadar menjadi objek politik. Saya yakin Gen Z dan Gen Alfa akan tampil sebagai subjek yang menentukan arah bangsa, baik di legislatif, eksekutif, maupun ruang-ruang inovasi kebijakan,” pungkasnya.

Redaksi : suaragempur

The post Ade Sumardi dan Abraham Garuda Laksono Kompak Perkuat Peran Gen Z dalam Politik Banten appeared first on .

Kabupaten Tangerang | Suaragempur.com – Dalam dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tangerang, aparat kepolisian Polsek Tigaraksa berhasil mengungkap praktik money politics yang mencederai integritas demokrasi. Temuan ini menyoroti tantangan serius dalam menjaga prinsip pemilu yang jujur dan adil. Rabu, 27/11/2024.

Pada Selasa malam, 26 November 2024, pukul 23.00 WIB, Unit Intelijen dan Kriminal (IK) Polsek Tigaraksa menerima laporan dari warga terkait aktivitas mencurigakan di Kampung Barat RT 08/04, Desa Daru, Kecamatan Jambe. Hasil penyelidikan di lokasi mengungkapkan seorang pria bernama Aspiin, warga Desa Jambe sekaligus pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tingkat kecamatan, tengah membagikan uang kepada masyarakat dengan tujuan memenangkan calon bupati nomor urut 1 (Satu).

Dari pemeriksaan awal, diketahui Aspiin menerima uang sebesar Rp6 juta dari seorang donatur bernama H. Hasan melalui perantara Sdr. Aris. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada warga yang memiliki hak pilih di TPS 4 Desa Daru. Setiap penerima mendapatkan uang senilai Rp25.000 hingga Rp30.000. Namun, saat petugas mengamankan lokasi, masih tersisa Rp9.000 yang belum tersalurkan.

Investigasi berlanjut hingga Rabu dini hari, 27 November 2024. Tim kepolisian mengunjungi rumah-rumah penerima uang untuk mengumpulkan barang bukti. Dari penggalian lebih lanjut, uang tunai senilai Rp284.000 berhasil dikembalikan. Kasus ini kini dalam penanganan serius oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tangerang, yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Proses investigasi melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk: Kompol Arief Nazaruddin, S.H., S.I.K., M.H. (Kasatreskrim Polresta Tangerang), Kompol Akbar Baskoro (Kasubdit Resmob Polda Banten), AKP I Made Artana, S.H., M.H. (Kapolsek Tigaraksa), Ahmad Suhud (Ketua Panwascam Jambe)

Praktik money politics tidak hanya melanggar Undang-Undang Pemilu, tetapi juga merusak moralitas demokrasi dan memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, tindakan hukum tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat.

Aparat penegak hukum terus mendalami alur distribusi dana dan berupaya mengidentifikasi aktor utama di balik kasus ini. Langkah cepat dan terukur menjadi penting untuk mencegah meluasnya pelanggaran serupa, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dengan penanganan yang tegas, diharapkan kejadian ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mencederai demokrasi. Keberanian warga melapor dan respons cepat aparat merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas pemilu di Kabupaten Tangerang.

(Redaksi)

The post Temuan Pelanggaran Pemilu: Praktik Money Politics Terungkap di Tigaraksa appeared first on .

Kabupaten Tangerang | Suaragempur.com – Pada 20 November 2024, surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos TK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan nomor 4/498/HI.00.00/XI/2024 mengenai Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 tersebar luas. Surat yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia ini muncul bersamaan dengan aksi ribuan buruh yang menggeruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari yang sama, sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan dalam penetapan upah dan tuntutan akan kesejahteraan yang lebih baik.

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Yasierli, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja berkomitmen untuk mengikuti dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan Upah Minimum. Mengenai penetapan Upah Minimum tahun 2025, Yasierli menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat, dan memastikan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk Dewan Pengupahan, Lembaga Kerjasama Tripartit, kementerian terkait, serta serikat pekerja dan serikat buruh.

Namun, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menilai bahwa pernyataan tersebut hanya memberikan harapan semu tanpa kepastian nyata mengenai pelaksanaannya. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini tetap akan menguntungkan kepentingan oligarki dan mengabaikan aspirasi buruh, yang berharap dapat menikmati upah yang layak sesuai dengan kontribusi mereka dalam perekonomian.

Untuk menanggapi perkembangan ini, AB3 menggelar Konsolidasi Akbar pada Kamis, 21 November 2024, sebagai langkah strategis untuk memperkuat perjuangan buruh dalam memastikan penetapan upah yang layak di tahun 2025. Konsolidasi ini dihadiri oleh berbagai elemen buruh dari seluruh Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Presidium Aliansi, Maman Nuriman dan Dedi Sudarajat, S.H., M.H., M.M., CTA. Mereka mengajak seluruh pimpinan buruh untuk bergabung dalam menyatukan persepsi, visi, dan misi perjuangan guna mengawal penetapan upah yang adil dan sesuai dengan harapan buruh.

Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, Rustam Effendi, S.H., M.H., juga memberikan dukungan penuh terhadap konsolidasi ini. Rustam menyatakan bahwa perjuangan untuk memastikan upah yang layak adalah sebuah komitmen yang tidak bisa ditawar. Mengingat kenaikan upah tahun lalu hanya sebesar 1,64%, dia menegaskan pentingnya kesatuan misi dalam perjuangan tahun ini untuk memastikan buruh mendapatkan hak mereka. “Kita harus satukan kekuatan dan perjuangan untuk mendapatkan hak yang pantas,” ujar Rustam dengan tegas.

Konsolidasi Akbar ini diharapkan dapat menjadi titik awal dalam memperkuat gerakan buruh di Provinsi Banten dan mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan upah yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi buruh. (Red)

The post Buruh Banten Lakukan Konsolidasi Akbar Perjuangan Upah 2025 appeared first on .