SUARAGEMPUR.COM | Tangerang – Proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN Merak 3, Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, material baja ringan jenis Kanal C75 yang digunakan untuk rangka atap tidak memiliki logo Standar Nasional Indonesia (SNI), meskipun biaya yang digelontorkan mencapai angka fantastis. Proyek ini diduga lebih mengarah pada pemborosan anggaran dari pada asas manfaat.

Menurut Papan informasi di lokasi, proyek yang dikerjakan oleh CV. Munjazil Adhi Putra ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 490.500.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Salah seorang pekerja bernama Utap menjelaskan bahwa luas bangunan ruang kelas yang direhab adalah 9 x 8 meter persegi, dengan fokus pekerjaan meliputi pergantian genting, rangka atap, plafon, pengecatan dinding, pergantian kusen jendela, pemasangan lisplang, dan plester ringan.

“Untuk saat ini pekerjaan sudah sekitar 35 persen pak,” ujar Utap.

Namun, pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa material Kanal C75 yang digunakan tidak mencantumkan logo SNI. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, sebab produk yang bersertifikasi SNI umumnya menjamin kualitas dan keamanan karena telah melalui serangkaian pengujian ketat. Penggunaan material berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan kekuatan dan ketahanan struktur bangunan, terutama rangka atap.

Ketika dimintai tanggapan terkait temuan ini, Tedi, seorang pengawas pembangunan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, memberikan jawaban yang kontroversial. Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

“Sudah sesuai standar, ukuran Kanal C75 ketebalan 0,75 mm, untuk jarak kuda-kuda 1 meter 10 cm,” kata Tedi.

Jawaban ini justru menimbulkan kebingungan. Bagaimana bisa sebuah pekerjaan disebut memenuhi standar jika material utamanya tidak bersertifikasi SNI? Ketiadaan logo SNI pada produk baja ringan mengindikasikan bahwa material tersebut tidak memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan bangunan dan penggunanya di masa depan.

Proyek rehabilitasi ini menjadi sorotan tajam karena anggaran yang hampir setengah miliar rupiah terkesan tidak sebanding dengan kualitas material yang digunakan. Dugaan pemborosan anggaran semakin menguat, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan pihak terkait di harapkan dapat memberikan klarifikasi yang transparan mengenai pemilihan material dan pengawasan proyek ini, untuk memastikan bahwa dana APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan publik yang maksimal dan bukan sekadar formalitas.

Red : ( SUARAGEMPUR ) 

The post Proyek Rehab SDN Merak 3 Tanpa Logo SNI, Pengawas Klaim Sesuai Standar appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Jakarta – Divisi Humas Polri menggelar Gerakan Pangan Murah 2025 bekerja sama dengan Perum Bulog yang berlangsung di Lapangan Apel Divhumas Polri, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Divhumas Polri melalui Koperasi Humas menyalurkan empat komoditas utama dengan harga terjangkau.

“Pada Gerakan Pangan Murah kali ini, kami menyediakan paket pangan murah yang berisi empat komoditas utama, yaitu beras 10 kg seharga Rp110.000, terigu Rp11.000, gula Rp17.500, dan minyak goreng Rp18.500. Jadi total paket hanya Rp157.000,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo saat memberikan keterangan kepada media.

Lebih lanjut, Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat, tetapi juga bagi rekan-rekan media serta anggota Polri di lingkungan Divhumas. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Divisi Humas Polri melalui Koperasi Humas bekerja sama dengan Bulog dalam mendistribusikan paket pangan murah ini. Harapannya, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari apa yang dilakukan Polri, sebagai bentuk pengabdian dan kehadiran Polri yang bermanfaat,” jelasnya.

Gerakan Pangan Murah ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam ikut menjaga stabilitas harga bahan pokok serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pangan.

“Tentunya, kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo.

Red : ( Eko ) 

Sumber : ( Humas Polresta Tangerang ) 

The post Divhumas Polri Gelar Gerakan Pangan Murah 2025, Tekan Harga dan Ringankan Beban Masyarakat appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG, – Oknum pekerja proyek Miliyaran di RSUD Balaraja bersikap ‘Koboy’ dihadapan sejumlah wartawan saat melaksanakan kegiatan liputan atas pekerjaan proyek tersebut, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Aksi Koboy oknum pekerja yang diketahui sebagai pelaksana proyek dari PT. Demes Karya Indah melarang keras wartawan untuk meliput, mewawancarai dan lainnya bahkan hampir melukai seorang wartawan.

” Sangat brutal tindakan Koboy oknum tersebut, melarang wartawan memasuki areal RSUD padahal ini adalah fasilitas umum untuk publik. Saya akan melaporkan tindakan keji oknum pekerja proyek ini ke Polresta Tangerang di karenakan melukai tupoksi jurnalis yang lagi bertugas dilapangan, RSUD BALARAJA jangan pelihara preman dilingkup kerja pelayan kesehatan mereka,” tegas Dewa Rey selaku ketua Media Center Balaraja.

Humas RSUD Balaraja, Dr. Aang saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa sudah dilakukan perdamaian antara oknum pelaksana dengan salah satu wartawan yang di fasilitasi oleh aparat kepolisian sektor Balaraja saat itu juga dengan bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling menghargai dan memahami masing-masing tugas fungsi.

” Menjadi pengalaman yang baik kedepannya agar keduanya bisa saling menghargai, Alhamdulillah sudah saling memaafkan pak,” jelas Humas RSUD Balaraja.

Terpisah, Hendra Tarmizi selaku kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang yang baru menjabat beberapa Minggu lalu telah mengetahui pasca keributan di proyek RSUD Balaraja dengan menyarankan agar Dirut RSUD Balaraja segera mengambil tindakan responsif yang positif.

” Sebaiknya koordinasi dengan direktur RSUD karena pelaksanaan ada disana, Tapi saya juga infokan ke beliau,” singkat kadis Dinkes.

Redaksi : ( Suaragempur.com ) 

The post Desak Dinkes Kabupaten Tangerang Evaluasi Kembali Pembangunan di RSUD Balaraja, Dewa Rey: Sangat Brutal appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Serang – Kantor Desa Renged, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, terlihat sepi ketika tim suaragempur.com mendatangi lokasi pada Selasa (22/7/2025) sekitar pukul 10.27 WIB. Ruang pelayanan tak ada satupun petugas yang berjaga, hanya Kaur Pemerintahan, Tomi Ardi, yang ditemukan sedang asyik live streaming menggunakan handphone nya.

Saat dikonfirmasi, Tomi mengakui bahwa hanya dirinya yang berada di kantor.Kepala Desa Kutub dan perangkat desa lainnya tidak terlihat. “Jarang masuk, kadang-kadang. Setiap hari sepi. Kebiasaan juga sih datangnya siang habis Duhur,”ujarnya.

Tomi juga menyebutkan bahwa absennya perangkat desa sudah menjadi hal biasa. Di Desa Renged, terdapat 7 perangkat desa fungsional, mulai dari sekretaris desa hingga kaur pemerintahan. Namun, menurutnya, Kepala Desa pun jarang masuk kantor. “Kades jarang masuk, hanya kadang-kadang saja,” tambah Tomi.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 51 huruf c menyatakan bahwa perangkat desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Perilaku tidak disiplin yang ditunjukkan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa Renged ini patut dievaluasi. Sebagai pihak yang diberi amanah oleh masyarakat, seharusnya mereka dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, mengingat pemerintah desa juga dibiayai dari pajak rakyat.

Ketidakhadiran perangkat Desa berpotensi “mengganggu pelayanan publik”, terutama bagi warga yang membutuhkan administrasi atau bantuan Desa. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

(Reporter: Tim suaragempur.com)
(Editor: Redaksi suaragempur.com)

The post Kepala Desa dan Perangkat Desa Renged di duga Kompak Bolos Kerja , Kaur Pemerintahan Asyik Live Streaming appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, melaksanakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) pada Jumat, (11/7/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Renged, Wawan, dan diikuti oleh jajaran perangkat desa, warga setempat, serta unsur TNI dan Polri, yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mereka bersama-sama membersihkan sejumlah titik lingkungan desa, termasuk jalan utama, saluran air, fasilitas umum, dan area publik lainnya.

“Jumsih ini bukan hanya soal bersih-bersih. Ini adalah upaya kami membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Selain itu, kegiatan ini mempererat kebersamaan antara warga,” ujar Wawan Kepala Desa Renged.

Jumat Bersih sendiri merupakan kegiatan rutin mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jumat di Desa Renged. Tujuannya tidak hanya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa.

Wawan menambahkan, manfaat dari kegiatan tersebut sangat terasa, baik secara fisik maupun sosial. “Desa yang bersih adalah cermin dari masyarakat yang peduli. Kami ingin membangun lingkungan yang sehat, nyaman, dan harmonis,” katanya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Antusiasme warga terlihat dari partisipasi aktif mereka selama kegiatan berlangsung. Pemerintah desa berharap, inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Tangerang untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari kemerdekaan.

Reporter : Fachri Huzzer

The post Sinergi Warga dan Pemerintah Desa Renged Bersihkan Lingkungan Menyambut HUT RI ke-80 appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | Tangerang — Dugaan intimidasi oleh oknum kepolisian kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Kali ini, kasus menimpa Dimas Permadi, seorang pekerja PT. Nikomas Gemilang, yang justru menjadi korban perlakuan kasar usai melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum serikat pekerja PSP SPN. Bukannya mendapat perlindungan sebagai pelapor, Dimas malah diperlakukan layaknya pesakitan saat memenuhi panggilan di Polres Serang Kabupaten, Rabu kemarin (23/04/2025).

Semua bermula dari laporan Dimas yang kemudian diberitakan oleh salah satu media online. Laporan itu menyoroti pernyataan tajam: “Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.” Ungkapan itu rupanya menyulut bara di internal kepolisian. Sehari setelah berita tayang, Dimas menerima telepon dari anggota Polres bernama Ikwan pada pukul 20.23 WIB, memintanya hadir keesokan paginya.

Dimas datang bersama dua rekannya, Ali dan Riski, namun hanya dirinya yang diizinkan masuk ke ruang Unit II Tipiter. Di sana, ia mengaku mendapat tekanan verbal yang kasar dari seorang anggota polisi. Ia didesak untuk men-takedown berita, dimarahi karena narasi yang dinilai “menyudutkan polisi”, dan lebih buruk lagi, dihujani dengan kata-kata seperti “an**ng” dan “to*ol”. Bahkan lembaga bantuan hukum (LBH) yang mendampinginya disebut sebagai “LBH an**ng”.

Oknum polisi yang disebut dalam pengakuan Dimas adalah Kanit Tipiter Satreskrim Polres Serang Kabupaten, Sanggrayugo WP, S.Tr.K. Sikap represif aparat ini bukan hanya mencederai etika profesi, tapi juga menginjak-injak marwah konstitusi dan keadilan publik.

Moh. Asnawi, kuasa hukum Dimas, angkat suara dengan nada geram. “Ini bukan hanya pelecehan terhadap klien saya, tapi penghinaan terang-terangan terhadap hukum itu sendiri. Dimas datang membawa keberanian sipil, malah diperlakukan seperti kriminal,” tegas Asnawi. Kamis (24/04/2025).

Ia menekankan, pemanggilan kliennya tanpa pemberitahuan kepada kuasa hukum adalah pelanggaran serius. “Hak atas pendampingan hukum adalah hak konstitusional. Mengabaikannya berarti menampar konstitusi secara terang-terangan,” ujar Asnawi.

Ia juga mengumumkan akan membawa kasus ini ke Divisi Propam Mabes Polri dan Komnas HAM. “Pernyataan bernada binatang dari aparat bukan sekadar kekasaran. Ini pembungkaman! Upaya meredam suara rakyat yang sedang berjuang menuntut keadilan. Dan kami tidak akan tinggal diam,” tandasnya.

Ironisnya, ini bukan kasus pertama. Sebelumnya, Leni pekerja PT. Pou Chen Indonesia juga melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum PSP SPN ke Polda Banten pada 10 Januari 2025. Hingga kini? Sunyi. Tak ada perkembangan berarti. Publik pun bertanya-tanya: apakah hukum kita masih hidup, atau sudah dikubur oleh kepentingan?

Perlakuan kasar terhadap pelapor, minimnya progres penanganan, dan arogansi aparat menunjukkan satu hal: kita sedang menghadapi krisis moral dalam tubuh penegak hukum. Di mana hukum seharusnya jadi pagar keadilan, kini menjadi alat represi dan intimidasi.

Kami menyerukan kepada Kapolri, kepada Divisi Propam, hingga kepada Presiden Republik Indonesia: jangan lagi berdiam diri. Ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang masa depan keadilan di negeri ini. Bersihkan institusi dari oknum yang menjadikan seragam sebagai alat menindas rakyat. Jangan biarkan institusi kehilangan kepercayaan publik hanya karena segelintir pelanggar.

Hukum harus tajam ke atas dan ke bawah. Kalau tidak, itu bukan hukum. Itu tirani.

Redaksi: suaragempur.com

The post Dugaan Intimidasi dan Bahasa Binatang Oleh Oknum Polisi: Hukum Dipermainkan, Pelapor Dibungkam appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM – Tangerang 23 April 2025,
Empat unit sepeda motor yang dianggarkan melalui Dana Desa Ranca Labuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, pada tahun anggaran 2023 diduga kuat fiktif. Total anggaran senilai Rp 104.900.000 untuk pengadaan kendaraan roda dua tersebut tercantum dalam program penyediaan sarana dan prasarana desa, namun hingga kini tidak ditemukan wujud fisik kendaraan tersebut.

Fakta mencengangkan itu diungkap oleh Kasi Pemerintahan Desa Ranca Labuh, Saepul Bakri, yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat keberadaan motor-motor yang dimaksud. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Kepala Desa Ranca Labuh, Nawadir, juga tidak mengetahui adanya anggaran maupun pengadaan tersebut.

“Unitnya tidak ada. Pak Kades juga sudah dipanggil Pak Camat,” ujar Saepul kepada wartawan.Rabu (23/4/25)

Namun saat hendak dimintai keterangan lebih lanjut, Nawadir, Kepala Desa Ranca Labuh, memilih bungkam. Hingga berita ini diturunkan, Nawadir belum memberikan pernyataan resmi ataupun tanggapan atas dugaan pengadaan fiktif tersebut. Sikap diam Nawadir semakin memperkuat dugaan bahwa ada kejanggalan dalam pengelolaan dana desa di tahun anggaran 2023.

Sementara itu, Camat Kemiri, Hendarto, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hanya memberikan jawaban singkat tanpa menanggapi substansi persoalan. “Wa’alaikum salam, saya lagi diklat pak, hari ini ujian,” tulisnya.

Kasus ini menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran hukum serius dalam pengelolaan keuangan desa, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas anggaran negara. Pengadaan aset tetap seperti kendaraan dinas seharusnya melalui prosedur ketat, lengkap dengan dokumentasi dan pengawasan dari berbagai pihak.

Pemerintah pusat telah berulang kali mengingatkan pentingnya tata kelola Dana Desa yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, guna memastikan bahwa dana publik tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penulis : Eko
Editor : S. Eman

The post Dugaan Kuat Korupsi, Pembelian 4 Unit Sepeda Motor Desa Ranca Labuh Diduga Fiktif appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM – JAKARTA, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (AT) Polri di Auditorium PTIK, pada Selasa (22/4).

Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga turut memberikan piagam penghargaan Kapolri kepada tiga orang yang dinilai telah mendukung kinerja Densus 88 Antiteror Polri.

Selain itu, Sigit juga menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis kepada perwakilan Sahabat Densus yang merupakan mantan Narapidana Terorisme.

Adapun mereka yang mewakili penerimaan bantuan itu merupakan Imam Santosa dengan jenis usaha makanan bernama Diet Special Needs. Imam merupakan Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jakarta.

Selanjutnya penyerahan bantuan juga diserahkan kepada Badri dengan jenis usaha kopi bernama Koperasi Bina Ikhwan Mandiri (BIM). Badri merupakan Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Banten.

Terakhir, Sigit juga menyerahkan bantuan usaha kepada Joko dengan jenis usaha makanan berupa budidaya Melon Hidroponik dan madu. Joko merupakan Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jawa Tengah.

Selepas membuka kegiatan Rakernis, Sigit juga melihat langsung stan usaha milik Sahabat Densus lainnya seperti usaha olahan jahe, kunyit asam dan kerupuk milik Mulyani yang merupakan binaan Satgas Wilayah Jawa Barat.

Kemudian usaha olahan pakaian dan madu milik Arif Nawawi yang merupakan binaan Satgas Wilayah Jawa Timur. Serta usaha ayam bakar dan kue milik Dodiek Kurniawan yang merupakan binaan Satgas Wilayah Yogyakarta.

EDITOR : S. Eman

The post Buka Rakernis Densus 88, Kapolri Kunjungi Stan Usaha Eks Narapidana Teroris appeared first on .

LSUARAGEMPUR.COM | Tangerang – Seorang pemuda Tigaraksa bernama Rezi hari ini resmi melaporkan dugaan tindak pidana ke Polres Tangerang Selatan. Rezi didampingi anggota DPD YLPK PERARI Provinsi Banten dalam laporan yang menyeret nama PT. Bintang Sinergi Nusantara (BSN), sebuah perusahaan agen penagihan yang beroperasi di Kelapa Dua, Tangerang. Laporan ini menyeret sejumlah dugaan mulai dari intimidasi, perampasan, hingga pemalsuan dokumen. Rabu (16/04/2025)

Peristiwa bermula pada tanggal 4 April 2025, ketika Rezi dihadang oleh empat orang pria yang mengaku sebagai agen penagihan PT. BSN. Dengan dalih menunggak cicilan, Rezi dipaksa menuju kantor cabang Kelapa Dua dan di sana mendapat tekanan verbal, ancaman pemukulan, hingga dipaksa menyerahkan kunci motor. Uang Rp1,2 juta sebagai biaya tarik pun diminta secara sepihak, tanpa bukti penarikan resmi berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).

Anehnya, dua hari berselang, ketika Ketua DPD YLPK PERARI Rizal mengunjungi kantor PT. BSN untuk mediasi, unit kendaraan Rezi sudah tidak lagi berada di tempat. Padahal, dokumen resmi penarikan belum pernah ditandatangani oleh Rezi. Bahkan, beredar informasi lewat percakapan WhatsApp bahwa motor telah dipindahkan ke gudang milik FIF Cikupa menimbulkan pertanyaan besar soal prosedur dan legalitas serah terima tersebut.

Lebih janggal lagi, tiba-tiba beredar sebuah dokumen BASTK yang mencantumkan tanda tangan Rezi. Rezi mengaku tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut. Jika terbukti benar, maka ini mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang ancamannya mencapai enam tahun penjara.

PT. BSN sendiri disebut telah melakukan penarikan paksa serupa kepada setidaknya empat warga lainnya dalam dua bulan terakhir. Modusnya sama: pengeroyokan ala preman, tanpa surat tugas sah, dan pemaksaan penyerahan kendaraan. Tindakan seperti ini, jika benar terjadi, jelas bertentangan dengan tugas pokok agen penagihan menurut KBLI 82911 dan melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Banten, Rizal, menyampaikan kecaman keras terhadap praktik yang disebutnya sebagai premanisme berjubah legalitas. “Kami dari YLPK PERARI mengecam keras tindakan PT. BSN yang melakukan penarikan paksa tanpa dasar hukum, tanpa dokumen sah, dan dengan cara-cara yang tidak beradab. Kalau benar ada pemalsuan tanda tangan dalam dokumen BASTK, itu sudah masuk kejahatan serius! Itu bukan kerja debt collector, itu kerja mafia!” tegas Rizal.

Rizal juga menuntut pihak kepolisian untuk tidak mentolerir modus-modus penagihan yang menggunakan kekerasan dan intimidasi. Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk perampokan terorganisir yang mencederai rasa keadilan publik. “Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada hukum hanya karena aparat takut berhadapan dengan baju korporasi. PT. BSN harus diperiksa tuntas, pelaku lapangan harus ditangkap, dan dugaan pemalsuan dokumen harus diproses pidana!”

Ia menambahkan, jika dugaan keterlibatan leasing seperti FIF benar terjadi dalam memfasilitasi penarikan unit tanpa prosedur, maka pihak OJK juga harus turun tangan. “Kalau benar motor Rezi sudah dioper ke FIF tanpa BASTK, berarti ini ada konspirasi. OJK jangan cuma jadi penonton, lakukan investigasi! Jangan ada lagi korban yang diperlakukan seperti binatang di negeri hukum ini.”

Dugaan keterlibatan antara PT. BSN dan FIF Cikupa dalam pelegalan penarikan unit tanpa prosedur patut diselidiki. Jika penyerahan unit tanpa BASTK tetap diproses dan difasilitasi, maka bisa dicurigai adanya ‘fee tarik paksa’ yang menguntungkan sepihak dan merugikan konsumen. Sudah saatnya OJK menjalankan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya menjadi lembaga simbolik.

Keempat pelaku penarikan juga layak diperiksa secara hukum. Mereka tidak mampu menunjukkan identitas resmi maupun SK penarikan, yang berarti mereka hanyalah preman yang didandani baju korporat. Premanisme berkedok legalitas inilah yang harus diberantas dari akarnya.

Negara hukum tidak boleh tunduk pada hukum rimba. Jalanan bukan milik korporasi untuk mengintimidasi warga sipil dengan kekerasan. Ini bukan semata perkara utang, tapi pelanggaran hak sipil yang bisa berujung pada trauma bahkan kriminalisasi korban.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Rizal menegaskan bahwa setiap bentuk penarikan kendaraan harus melalui proses pengadilan jika ada penolakan dari konsumen. “Penarikan di jalan tanpa putusan pengadilan itu namanya kriminal, bukan eksekusi! Negara ini punya hukum, bukan hukum rimba. Kami akan kawal kasus ini sampai PT. BSN ditutup kalau perlu,” tutup Rizal dengan nada tinggi.

Jangan sampai ada lagi korban seperti Rezi yang harus kehilangan kendaraannya tanpa prosedur, tanpa bukti sah, dan tanpa perlindungan hukum. Jika aparat penegak hukum terus abai, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap keadilan dan hukum yang katanya berdiri untuk semua.

Kami, media dan masyarakat, akan terus mengawal kasus ini. Aparat harus menyelidiki dugaan pemerasan (Pasal 368 KUHP), perampasan (Pasal 365 KUHP), pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), hingga pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Jika dibiarkan, maka negara ini sedang mengamini tindak pidana berjubah korporasi. (Red)

The post Laporan Polisi Dilayangkan, Premanisme Berkedok Agen Penagihan di Tangerang Mencuat ke Permukaan appeared first on .

LSUARAGEMPUR.COM | Tangerang – Praktik ilegal produksi minuman keras (miras) jenis Ciu yang tersembunyi di balik tembok sebuah rumah tinggal akhirnya terbongkar. Kepolisian Sektor Jatiuwung, di bawah komando Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, berhasil menggerebek industri rumahan tersebut di kawasan Perumahan Pondok Makmur, Jalan Bahagia, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, pada Jumat lalu (11/4) siang.

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita berbagai peralatan produksi miras, mulai dari satu set alat fermentasi berbahan pipa paralon, sepuluh drum berisi bahan fermentasi, tiga galon penuh Ciu, hingga 200 botol berisi Ciu siap edar berukuran 200ml.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas mencolok di salah satu rumah dua lantai di kawasan padat penduduk tersebut. Tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatiuwung, Kompol Rabiin, bersama tokoh masyarakat dan aparatur RT/RW setempat, turun langsung ke lokasi guna memastikan proses penindakan berlangsung transparan.

“Dari hasil penggeledahan, ditemukan berbagai alat produksi yang tersebar di kamar, dapur, hingga lantai atas rumah tersebut. Pelaku, yang diketahui berinisial CH alias Alvin (43), mengaku telah menjalankan bisnis ini sejak tahun 2022,” ungkap Zain dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).

Diketahui, dalam satu bulan pelaku mampu memproduksi sekitar 100 botol Ciu berukuran 200ml, dengan jangkauan distribusi yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pengakuan pelaku, omzet bulanan dari kegiatan ilegal ini mencapai angka puluhan juta rupiah.

Kapolres menambahkan, skala produksi yang cukup besar di kawasan permukiman ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia menegaskan, keberhasilan penggerebekan ini merupakan langkah konkret untuk menekan dampak negatif dari peredaran miras terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat.

“Kami bersyukur bisa menghentikan operasi miras ilegal ini. Sebab, tidak sedikit tindakan kriminal yang terjadi akibat pelaku berada di bawah pengaruh alkohol. Polri akan terus berkomitmen menindak tegas peredaran miras, termasuk industri rumahan seperti ini,” tegas Zain.

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Red)

The post Polisi Bongkar Industri Rumahan Ciu di Tengah Permukiman Padat Periuk, Omzet Capai Puluhan Juta Rupiah appeared first on .