SUARAGEMPUR.COM | Kabupaten Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait polemik Surat Edaran (SE) Nomor 560/3464/-Disnaker/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang. Respons ini diberikan menyusul aksi demonstrasi yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Elektronik dan Mekanik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC LEM KSPSI) Kabupaten Tangerang pada Rabu, 10 April 2025 lalu.
SE tersebut mengatur prosedur serta persyaratan pelayanan non-perizinan dalam bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Namun, substansi dari edaran tersebut dinilai represif dan dinilai mengancam kebebasan berserikat, sehingga memunculkan gelombang keresahan di kalangan pekerja. Isu ini bahkan telah mencuat ke level nasional dan mendapat perhatian serius dari berbagai elemen gerakan buruh.
Pasca aksi, pada Jumat, 11 April 2025, perwakilan DPC LEM KSPSI diterima dalam sebuah pertemuan informal namun sarat makna yang berlangsung di Warung Sunda Talaga Bestari, Kecamatan Cikupa. Dalam forum tersebut, Ahmad Jueni, yang akrab disapa Kemal dan merupakan salah satu pengurus DPC LEM KSPSI, membeberkan adanya dinamika internal di tubuh Disnaker. Ia menuding salah satu kepala bidang sebagai inisiator utama di balik terbitnya SE tersebut. Bahkan, informasi dari sejumlah sumber menyebutkan adanya rekomendasi dari aparat keamanan agar pejabat terkait mengundurkan diri guna meredam ketegangan yang semakin memuncak.
Mewakili Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, secara langsung menemui delegasi buruh. Dalam pertemuan itu, Sekda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul dari terbitnya SE dan menyatakan komitmen penuh untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah, ujarnya, bertekad menciptakan iklim hubungan industrial yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Sejumlah pejabat strategis turut hadir, antara lain Kepala Bagian Operasi (Kabag OPS) Polresta Tangerang Ali, Kepala Dinas Tenaga Kerja Rudi Hartono, Kasat Intel Polresta Tangerang Sopian, Kanit Susbud Intelkam Polresta Tangerang Syamsudin dan Kompol Andri.
Menariknya, Sekda menunjukkan pendekatan yang humanis dengan menjamu perwakilan buruh secara terbuka dan hangat. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari Kemal yang menilai bahwa pendekatan Sekda jauh lebih responsif dan komunikatif dibandingkan beberapa aparat keamanan yang terkesan pasif selama aksi berlangsung.
Ketua DPC LEM KSPSI Kabupaten Tangerang, Suhendra, S.H., juga menyampaikan apresiasi atas itikad baik yang ditunjukkan Pemerintah Daerah. Ia berharap evaluasi terhadap SE dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait. “Ini bukan semata persoalan administratif, tapi menyangkut martabat pekerja serta masa depan kebebasan berserikat di daerah ini,” tegasnya.
Aksi dan dialog ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk lebih memperhatikan aspirasi buruh, serta menjadikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.
Redaksi: suaragempur.com
