SUARAGEMPUR.COM| TANGERANG — Sekretaris Jenderal Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), Arul, menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kegiatan rapat Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai mewah dan sarat pemborosan anggaran.
Arul mengaku geram dengan perilaku sejumlah oknum pejabat Pemkab Tangerang yang menggelar agenda rapat di hotel mewah di Bandung, bahkan disertai hiburan dari grup band papan atas. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan di tengah kondisi Kabupaten Tangerang yang tengah menghadapi darurat sampah serta masih tingginya angka kemiskinan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Presiden dan Wakil Presiden harus mengetahui gaya hidup hedon dan cara memaknai efisiensi anggaran di Kabupaten Tangerang,” tegas Arul, Minggu (21/12/2025).
Ia menekankan agar Presiden dan Wakil Presiden segera memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pemborosan anggaran yang dibungkus dalam kegiatan rapat di lingkungan Pemkab Tangerang.
“Efisiensi anggaran itu penghematan, bukan pemborosan. Anggaran yang digunakan berasal dari keringat rakyat Kabupaten Tangerang. Lantas, mengapa yang menikmati justru oknum pejabat, pengusaha hotel, dan pihak di luar daerah? Rapat ini sebenarnya untuk siapa?” ujar Arul.
Menurutnya, publik berhak mempertanyakan apakah masyarakat yang gagal memahami konsep efisiensi anggaran, atau justru para pejabat yang keliru menafsirkannya.
Di sisi lain, Arul menilai Pemkab Tangerang seolah tengah “melepas dahaga” setelah mendapat lampu hijau dari Kemendagri terkait penyelenggaraan rapat di hotel. Hal itu terlihat dari maraknya kegiatan rapat yang digelar di hotel berbintang dalam waktu berdekatan.
Setelah sebelumnya melaksanakan rapat bersama jajaran DPC APDESI, Pemkab Tangerang kembali menggelar kegiatan bertajuk Pemberian Penghargaan Kinerja Perangkat Daerah, ASN Award, dan Musrenbang Award 2025. Acara tersebut berlangsung selama tiga hari di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, yang merupakan hotel berbintang empat.
Tak hanya rapat dan penyerahan penghargaan, acara tersebut juga menghadirkan hiburan dari grup band papan atas, yakni Band Republik. Kondisi ini dinilai semakin memperkuat kesan gaya hidup hedon di tengah situasi Kabupaten Tangerang yang berstatus darurat sampah dan masih dibelit persoalan kemiskinan.
“Sulit bagi publik untuk menilai bahwa kegiatan semacam ini benar-benar berdampak bagi kepentingan masyarakat,” tambah Arul.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tercatat sebanyak 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk Kabupaten Tangerang masih hidup dalam kemiskinan. Data tersebut dinilai menjadi indikator adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah dan fokus kebijakan pemerintah daerah.
Hal itu juga pernah ditegaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani. Ia menilai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Tangerang masih jauh dari harapan.
“Penurunan angka kemiskinan hanya sekitar 0,13 persen di tengah peningkatan pendapatan daerah jelas tidak layak. Ini menunjukkan adanya masalah dalam program pengentasan kemiskinan,” kata Deden.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,3 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun 0,12 persen menandakan ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya.
“Dengan APBD yang terus meningkat, masyarakat seharusnya merasakan dampak yang jauh lebih besar. Data harus diperkuat, program dievaluasi, dan anggaran diarahkan agar benar-benar menyentuh keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Deden juga mendorong dilakukannya audit mendalam terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan, termasuk peningkatan anggaran bagi OPD yang berperan langsung. Ia menekankan bahwa penanganan pengangguran harus dibarengi dengan pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan warga miskin.
“Anggaran harus berdampak nyata, bukan sekadar habis tanpa hasil,” tegasnya.
Kini, publik berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang terus membayangi masyarakat. Bukan sekadar menggelar rapat dan menabur piagam penghargaan yang dinilai minim dampak nyata.
Hingga berita ini kembali diterbitkan, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang belum dapat ditemui untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut.
(Red)
