SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – Semangat pelayanan publik di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah terus ditunjukkan jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang. Salah satunya melalui gerak cepat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang dalam merespons laporan masyarakat terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam di wilayah Kecamatan Kemiri.

Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, tim teknis Dishub langsung turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Respons sigap tersebut mendapat apresiasi dari Forum Jurnalis Kemiri (FJK) yang menilai langkah tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan warga, khususnya selama aktivitas malam hari di bulan Ramadhan meningkat.

Perbaikan difokuskan pada sejumlah titik PJU yang tidak berfungsi di ruas Jalan Raya Ranlabu, Kecamatan Kemiri. Jalur ini dikenal sebagai salah satu akses utama masyarakat, sehingga kondisi gelap sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan, terutama selepas berbuka puasa dan saat hendak menunaikan ibadah.

Ketua Forum Jurnalis Kemiri, Agus Saparudin, menyampaikan penghargaan atas profesionalitas dan kecepatan respons yang ditunjukkan Dishub Kabupaten Tangerang. Ia menyebut, standar pelayanan seperti ini layak menjadi contoh bagi instansi lain dalam menangani keluhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi dedikasi Dishub Kabupaten Tangerang. Laporan terkait PJU yang padam di Kecamatan Kemiri langsung ditindaklanjuti dengan sangat cepat, bahkan tidak sampai satu hari. Ini bentuk pelayanan publik yang ideal,” ujarnya kepada awak media, Minggu malam (22/2/26).

Sebelum dilakukan perbaikan, kondisi jalan yang minim penerangan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta membuka peluang tindak kriminalitas. Karena itu, percepatan penanganan menjadi langkah penting demi menjamin keamanan pengguna jalan.

Kini, lampu-lampu PJU di sepanjang Jalan Raya Ranlabu kembali menyala. Kondisi tersebut membawa dampak positif terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga yang kembali berjalan dengan rasa aman dan nyaman. Masyarakat pun tidak lagi merasa khawatir saat beraktivitas di malam hari.

FJK menilai keberhasilan penanganan ini tak lepas dari sinergi antara masyarakat yang aktif menyampaikan laporan dan pemerintah yang responsif dalam menindaklanjuti aspirasi. Pola komunikasi dua arah yang efektif dinilai mampu mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur di lapangan.

Langkah cepat yang dilakukan di tengah suasana Ramadhan ini menjadi bukti bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Perbaikan PJU di Kecamatan Kemiri pun menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan warganya secara nyata dan tepat waktu.

Sumber: Forum Jurnalis Kemiri

The post Ramadhan Tetap Produktif, Dishub Kabupaten Tangerang Pastikan Jalan Kemiri Terang Kembali appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM| TANGERANG – Viral di media sosial, keluhan warga Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, membuka kotak pandora mengenai bobroknya pelayanan fasilitas desa. Di saat warga harus merogoh kocek untuk layanan transportasi online demi menuju rumah sakit, mobil siaga desa justru kedapatan “ngetem” di garasi rumtersebut, Selasa (27/1/2026).

Kekecewaan ini bermula dari unggahan akun TikTok @Al-Haq313 yang merasa geram karena keponakannya yang sedang sakit tidak bisa menggunakan mobil desa. Padahal, ia melihat satu unit mobil siaga terparkir di rumah kepala desa.

“Mobil lurah ada, giliran sakit nge-Grab. Padahal mobil desa ada dua, yang satu lagi dipakai, kenapa yang satu lagi ditaruh di rumah lurah aja?” protes akun tersebut.

Unggahan tersebut sontak menjadi bola panas. Berbagai komentar warganet bermunculan, mulai dari peringatan akan risiko menyuarakan kebenaran hingga testimoni miring mengenai biaya operasional mobil desa yang dianggap mencekik.

Akun @mln nz secara blak-blakan menyebut bahwa keberadaan mobil desa selama ini tidak benar-benar gratis bagi warga yang kesusahan.

“Percuma ada mobil desa juga, nggak gratis, tetap bayar. Malah mahal hampir habis 500 ribuan. Padahal tuh mobil buat membantu warga yang lagi kesusahan/sakit. Ambil lagi aja lah mobilnya sama pemerintah,” tulisnya di kolom komentar.

Senada dengan itu, akun @bundanya fathan memberikan simpati sekaligus peringatan kepada pengunggah video akan risiko “vokal” di era sekarang.

“Hati-hati kang, kadang-kadang menyuarakan kebenaran malah ujung-ujungnya dibenci. Zaman sekarang orang berani jujur tapi nggak dihargai,” ungkapnya.

Kritik tajam ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Bakung. Warga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tangerang segera turun tangan melakukan audit lapangan. Bukan hanya soal transparansi keberadaan unit, tetapi juga aturan biaya yang selama ini dibebankan kepada warga saat dalam kondisi darurat medis.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemdes Bakung maupun Kecamatan Kronjo terkait tudingan pungutan biaya dan penempatan unit mobil siaga di rumah pribadi tersebut.

Redaksi: Suaragempur

The post Mobil Siaga Desa Bakung Diparkir di Rumah Kades, Warga Sakit Terpaksa Naik Grab, Mobil siaga elit di Pinjam Masyarakat Sulit   appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM| TANGERANG – Dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa kembali mencuat di Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Kali ini, dugaan tersebut mengarah pada kegiatan ketahanan pangan tahun anggaran 2023 dan 2024. Kepala Desa Cikareo, Abdul Azid, hingga kini belum memberikan klarifikasi dan memilih bungkam, Rabu (14/1/2026)

Dugaan mark up tersebut menguat setelah adanya penelusuran di lapangan serta keterangan langsung dari sejumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun anggaran 2023, Desa Cikareo tercatat merealisasikan anggaran ketahanan pangan sektor peternakan sapi dengan nilai Rp257.718.000.

Berdasarkan keterangan awal Kepala Desa Abdul Azid, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan enam ekor sapi yang disalurkan kepada kelompok KPM. Namun, keterangan para penerima manfaat menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara anggaran yang dilaporkan dan realisasi yang diterima.

Salah satu KPM, Saripudin, warga Kampung Cirende, mengaku menerima bantuan dalam bentuk uang tunai untuk membeli tiga ekor sapi secara mandiri. Ia menyebut harga sapi yang dibelinya Rp25 juta per ekor.

“Waktu itu saya dikasih uang untuk beli sapi sendiri, harganya Rp25 juta per ekor,” ujar Saripudin.

Selain itu, Saripudin juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima tambahan uang sekitar Rp1,5 juta untuk keperluan kandang. Ia menegaskan kandang sapi sudah tersedia sejak awal dan bukan dibangun dari bantuan desa.

Keterangan serupa disampaikan KPM lainnya, Ardali. Ia mengaku menerima uang tunai dari Kepala Desa Abdul Azid untuk membeli tiga ekor sapi. “Belinya sudah lama, di daerah Daru,” katanya singkat.

Dugaan mark up juga ditemukan pada realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2024 di sektor peternakan ikan lele dengan nilai Rp123.800.000. Kegiatan tersebut tercatat atas nama KPM Sehabudin.

Menurut keterangan Kepala Desa Abdul Azid, bantuan direalisasikan dalam bentuk 25 ribu ekor bibit ikan lele. Namun, Sehabudin menyebut jumlah bibit yang diterimanya hanya sekitar 10 ribu ekor. Selebihnya berupa pakan serta bantuan modal pembuatan pakan mandiri yang diberikan secara bertahap, dengan total sekitar Rp5 juta.

“Ukuran bibit waktu itu sekitar 5 sampai 10 sentimeter, harganya Rp300 per ekor. Saat itu saya juga melakukan pembenihan sendiri,” ujar Sehabudin.

Ia menambahkan bahwa peralatan pendukung lainnya telah tersedia sebelumnya dan tidak berasal dari bantuan pemerintah desa.

Berdasarkan perhitungan kasar dari keterangan para KPM, realisasi anggaran tahun 2023 untuk pengadaan enam ekor sapi diperkirakan hanya sekitar Rp153 juta. Dengan demikian, terdapat selisih anggaran sekitar Rp104.718.000 yang mengarah pada dugaan mark up.

Sementara itu, pada kegiatan peternakan lele tahun 2024, dari total anggaran Rp123.800.000, realisasi di lapangan diperkirakan hanya sekitar Rp5 juta. Selisih anggaran mencapai Rp118.800.000.

Jika digabungkan, dugaan potensi kerugian keuangan negara dari dua tahun anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp223.518.000.

Hingga berita ini diturunkan pada Rabu (14/1/2026), Kepala Desa Cikareo Abdul Azid belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan terkait dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa tersebut tidak mendapatkan respons.

Redaksi : Suaragempur

The post Anggaran Ketahanan Pangan Desa Cikareo Disorot, Dugaan Mark Up Capai Rp223 Juta appeared first on .