FACHRI HUZZER
BANTEN | SUARAGEMPUR.COM — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada pengurangan kegiatan rapat kementerian dan dinas di hotel mendapat perhatian serius dari Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Banten, GS Ashok Kumar, jum’at (6/11/2026).
Ashok menegaskan, pelaku industri perhotelan pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran negara. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak disertai narasi yang menempatkan hotel seolah-olah menjadi simbol pemborosan uang negara.
Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Namun, penyampaiannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap sektor usaha yang beroperasi secara sah dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.
“Kami sangat mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan penataan internal dan penghematan anggaran negara melalui optimalisasi fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah,” ujar Ashok, Jumat (6/11/2026).
Ashok mengingatkan, penyebutan hotel secara spesifik dalam narasi pemborosan anggaran berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Padahal, industri perhotelan merupakan sektor usaha legal yang memiliki peran strategis dalam mendukung pariwisata, investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami hanya berharap, bahasa yang digunakan bisa lebih bijak dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap sektor akomodasi formal industri jasa perhotelan,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan utama dalam efisiensi anggaran seharusnya terletak pada ketepatan penggunaan uang negara, bukan semata-mata pada lokasi pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian, pemerintah perlu membedakan antara kegiatan yang benar-benar tidak diperlukan dengan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi pelayanan publik maupun perekonomian.
Lebih jauh, Ashok menjelaskan bahwa aktivitas industri perhotelan memiliki dampak ekonomi yang luas.
Operasional sebuah hotel tidak hanya melibatkan manajemen dan karyawan, tetapi juga berbagai sektor pendukung, mulai dari pemasok bahan pangan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa transportasi, hingga penyedia kebutuhan operasional.
“Satu hotel saja ada lebih dari 125 komponen multiplier effect. Dari pemasok gula, teh, kopi, sabun, sampo, odol, masih panjang lagi seterusnya,” ungkapnya.
Menurut Ashok, penurunan kegiatan di hotel berpotensi berdampak terhadap rantai pasok dan kesempatan kerja, terutama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan dari sektor lainnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah turut mempertimbangkan dampak ekonomi dari setiap kebijakan efisiensi yang diterapkan.
Ashok juga menyoroti pentingnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) sebagai salah satu penggerak industri perhotelan.
Kegiatan rapat, pertemuan, konferensi, dan penyelenggaraan acara di hotel dinilainya turut menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
“Kegiatan MICE di hotel itu perputarannya langsung terasa. Dari MICE, ada kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan restoran. Belum lagi pajak-pajak lainnya, seperti pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, dan seterusnya,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan penghematan belanja pemerintah perlu memperhitungkan dampaknya terhadap dunia usaha dan penerimaan daerah.
Ashok berharap pemerintah tetap konsisten melakukan efisiensi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Namun, upaya tersebut hendaknya diarahkan pada ketepatan belanja, transparansi, serta efektivitas kegiatan, bukan dengan membangun persepsi negatif terhadap sektor usaha tertentu.
Menurutnya, industri perhotelan dan pemerintah seharusnya dapat berjalan beriringan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha, tenaga kerja, serta sektor-sektor pendukung yang selama ini ikut menggerakkan perekonomian daerah.
PHRI Banten berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang proporsional dan mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh, sehingga tujuan penghematan anggaran tetap tercapai tanpa mengesampingkan kontribusi industri perhotelan terhadap pembangunan daerah.
Redaksi
EKO
