EKO
SUARAGEMPUR | KABUPATEN TANGERANG – Praktik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang diduga dilakukan secara berulang di SPBU 34-157-06, Jalan Raya Serang, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan. Rabu ( 11 / 11 / 2026 )
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi , aktivitas pengisian BBM tersebut diduga menggunakan sepeda motor dengan kondisi tangki yang telah dimodifikasi dan tidak lagi sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan.
Dengan menggunakan tangki hasil modifikasi tersebut, pengisian BBM jenis Pertalite dapat mencapai sekitar 35 liter atau setara dengan Rp350.000 dalam satu kali pengisian.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya terhadap dugaan praktik pembelian secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi kapasitas tangkinya.
Padahal, BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, segala bentuk dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
Aparat Penegak Hukum (APH), Pertamina, serta instansi pengawas terkait diharapkan segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian BBM di SPBU tersebut.
Pengawasan juga perlu diarahkan kepada pihak pengelola dan operator SPBU guna memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan BBM bersubsidi demi kepentingan pribadi, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dirugikan.
Redaksi SUARAGEMPUR.COM membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU 34-157-06, Pertamina, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau koreksi atas pemberitaan ini.
Hal tersebut merupakan bentuk komitmen redaksi dalam menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab dan Pasal 5 ayat (3) mengenai Hak Koreksi.
Penulis : Eko.w
FACHRI HUZZER
