FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Aktivitas penggalian tanah di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya telah diberitakan media, kegiatan penggalian di kawasan tersebut disebut masih berlangsung secara rutin.
Hasil pantauan awak media pada Rabu (11/11/2026) memperlihatkan hamparan lahan yang telah mengalami pengerukan dan perataan tanah. Bekas lintasan kendaraan serta tumpukan material tanah tampak di sejumlah bagian lokasi.
Dokumentasi menggunakan GPS Map Camera mencatat pengambilan gambar pada pukul 17.33 WIB, dengan titik koordinat sekitar 6,174382° Lintang Selatan dan 106,484072° Bujur Timur.
Dalam percakapan di lapangan, awak media mempertanyakan mengapa aktivitas penggalian terlihat berhenti, padahal sebelumnya kegiatan tersebut berlangsung.
“Kenapa berhenti saat ini? Kan kemarin ada aktivitas,” tanya awak media.
Menanggapi pertanyaan tersebut, seseorang dalam percakapan menjelaskan bahwa kegiatan penggalian biasanya tetap berjalan dan hanya berhenti apabila turun hujan.
“Aktivitas tiap hari berjalan, kalau hujan doang yang berhenti,” demikian keterangan yang disampaikan.
Ketika ditanyakan mengenai jam operasional, disebutkan bahwa aktivitas berhenti sekitar pukul 17.00 WIB.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan aktivitas penggalian yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik.
Persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata keberadaan alat berat atau aktivitas pemindahan tanah, melainkan kejelasan dasar hukum kegiatan tersebut.
Apakah penggalian dilakukan berdasarkan persetujuan dan perizinan yang sesuai? Apakah material tanah diperjualbelikan atau hanya dipindahkan untuk kepentingan pembangunan? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?
Pertanyaan itu penting karena kegiatan cut and fill untuk pematangan lahan tidak selalu memiliki klasifikasi hukum yang sama dengan kegiatan pertambangan atau penjualan material tanah.
Apabila material hasil penggalian dimanfaatkan secara komersial, status kegiatan dan kewajiban perizinannya perlu diperiksa berdasarkan karakteristik aktivitas serta peraturan yang berlaku.
Sebelumnya, Suaragempur.com juga telah menyoroti aktivitas penggalian tanah di kawasan Sindang Jaya, termasuk penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut material dan informasi mengenai pengiriman tanah ke kawasan pembangunan Nexen.
Informasi mengenai tujuan pengangkutan tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen pengiriman, identitas pengelola, serta keterangan pihak penerima material.
Keberlanjutan aktivitas yang dilaporkan masyarakat seharusnya menjadi perhatian instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui perangkat daerah terkait perlu memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, dokumen lingkungan, serta legalitas kegiatan pematangan lahan.
Sementara itu, instansi pemerintah provinsi dan otoritas pertambangan yang berwenang perlu menilai apakah kegiatan tersebut termasuk aktivitas yang wajib memiliki perizinan pertambangan.
Polda Banten dan aparat kepolisian setempat juga dapat melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana berdasarkan bukti yang cukup.
Namun, hingga penyusunan berita ini, belum tersedia hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya pelanggaran perizinan ataupun tindak pidana di lokasi tersebut.
Berdasarkan pemberitaan TangerangNews pada 22 Oktober 2026, Kasi Trantib Kecamatan Sindang Jaya, Cecep Suhendra, menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah memberikan surat imbauan kepada PT Suvarna Sutera terkait aktivitas penggalian dan pengangkutan tanah.
Bahkan, pihak kecamatan disebut telah menyurati Satpol PP Kabupaten Tangerang pada 16 Oktober 2026 agar dilakukan peninjauan dan penanganan sesuai kewenangannya. Tangerang News +1
Fakta pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan baru: sudah sejauh mana tindak lanjut surat kecamatan itu?
Apakah Satpol PP telah melakukan pemeriksaan lapangan? Apakah hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pemerintah daerah? Jika ditemukan pelanggaran, apakah telah diterbitkan teguran atau tindakan administratif?
Terlebih, dokumentasi lapangan terbaru pada 11 November 2026 dan keterangan mengenai aktivitas harian menunjukkan perlunya pemeriksaan ulang terhadap kondisi terkini.
Meski demikian, perlu dipastikan apakah lokasi penggalian yang didokumentasikan merupakan bagian dari kegiatan yang sama dengan lokasi yang sebelumnya dilaporkan pihak kecamatan.
Selain persoalan legalitas, aktivitas pengangkutan tanah berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat.
Sebelumnya, warga Kampung Malangnengah mengeluhkan kendaraan pengangkut tanah yang menyebabkan jalan berdebu, kotor, dan licin ketika hujan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardhani, bahkan telah mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas penggalian dan kendaraan pengangkut material. Satelit News +1
Kondisi tersebut memperkuat alasan perlunya pemeriksaan terpadu, terutama terhadap keselamatan lalu lintas, batas muatan kendaraan, dan dampak lingkungan.
Persoalan ini kini menjadi ujian keterbukaan pengawasan pemerintah dan penegakan hukum.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid diharapkan memastikan perangkat daerah terkait memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan aktivitas penggalian di Sindang Jaya.
Sementara itu, Polda Banten diharapkan melakukan pendalaman apabila terdapat laporan atau bukti awal yang mengindikasikan pelanggaran hukum.
Setidaknya terdapat lima persoalan yang harus dijawab secara terbuka:
• Siapa pemilik dan penanggung jawab kegiatan penggalian di Kampung Rimpak Kulon?
• Apakah kegiatan tersebut memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan?
• Apakah material tanah diperjualbelikan atau digunakan untuk kepentingan pematangan lahan?
• Apa hasil tindak lanjut surat Kecamatan Sindang Jaya kepada Satpol PP Kabupaten Tangerang?
• Apakah Polda Banten telah menerima laporan atau melakukan pemeriksaan terkait aktivitas tersebut?
Jangan sampai persoalan yang telah berulang kali diberitakan justru terus bergulir tanpa kepastian hasil pengawasan.
Apabila kegiatan terbukti memenuhi seluruh ketentuan, pemerintah perlu menjelaskan dasar legalitasnya. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tanpa pandang bulu.
Pantauan lapangan 11 November 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan galian tanah di Sindang Jaya belum selesai hanya dengan pemberitaan atau surat imbauan.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memastikan apakah aktivitas tersebut benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan akhirnya sederhana: jika aktivitas penggalian terus berjalan dan persoalannya sudah diketahui pemerintah, kapan hasil pemeriksaan serta status legalitasnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi terbaru dari pengelola kegiatan, Satpol PP Kabupaten Tangerang, instansi perizinan, maupun Polda Banten mengenai hasil pemeriksaan lokasi yang didokumentasikan pada 11 November 2026.
Redaksi Suaragempur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi Suaragempur.com
