FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Transparansi perizinan dan pengawasan pembangunan kawasan Suvarna Sutera di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan lapangan, kesesuaian pembangunan dengan dokumen perizinan, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh, kamis (12/11/2026).
Dalam wawancara dengan awak media Suaragempur.com, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang yang disapa Pak Yus menjelaskan bahwa proses penerbitan perizinan pembangunan mengacu pada dokumen administrasi dan teknis yang diajukan, termasuk site plan serta dokumen pendukung lainnya.
Ketika awak media mempertanyakan apakah penerbitan izin tersebut didasarkan pada laporan dan dokumen di atas kertas, Pak Yus memberikan jawaban singkat, “Betul.”
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme verifikasi dan pengawasan dilakukan untuk memastikan realisasi pembangunan di lapangan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui.
Sebab, kesesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi faktual di lapangan merupakan aspek penting dalam pengendalian pembangunan.
Awak media juga mencontohkan kemungkinan adanya perbedaan antara luas pembangunan yang diizinkan dengan realisasinya. Apabila suatu bangunan memperoleh persetujuan dengan luas 600 meter persegi, tetapi pelaksanaannya mencapai 700 meter persegi, siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Pak Yus mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi persoalan pengawasan lapangan kepada UPT 3 yang menangani wilayah Sindang Jaya. Ia juga menyebut nama Pak Edi Dizon sebagai pihak yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut.
Namun, jawaban tersebut belum menjelaskan secara terperinci bagaimana pembagian kewenangan dan koordinasi antara bidang penerbitan perizinan dengan unit pengawasan lapangan, khususnya apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian pembangunan.
Sorotan berikutnya tertuju pada rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 terkait persoalan pembangunan kawasan Suvarna Sutera.
Dalam wawancara tersebut, awak media mempertanyakan sejauh mana rekomendasi hasil pembahasan atau rapat dengar pendapat (RDP) DPRD tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Pak Yus mengaku tidak mengetahui secara langsung pembahasan RDP sebelumnya. Menurutnya, persoalan tersebut kemungkinan lebih diketahui oleh pimpinan atau pejabat yang hadir dalam rapat saat itu.
Jawaban ini menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang telah berjalan sekitar empat tahun.
Apakah seluruh rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan? Apakah terdapat evaluasi terhadap kewajiban pengembang? Atau masih ada poin rekomendasi yang membutuhkan penyelesaian?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka, terlebih apabila rekomendasi DPRD tahun 2022 berkaitan dengan kewajiban pembangunan maupun penyediaan infrastruktur, termasuk penempatan tandon air sebagaimana menjadi salah satu persoalan yang disorot awak media.
Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya persoalan yang perlu dievaluasi, Pak Yus menyampaikan bahwa informasi dan masukan dari awak media akan diteruskan kepada pimpinan.
Ia menjelaskan, pimpinan dapat memberikan disposisi kepada bagian terkait untuk melakukan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.
Pernyataan tersebut menjadi pintu bagi awak media untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Kepala DTRB Kabupaten Tangerang mengenai legalitas perizinan, mekanisme pengawasan pembangunan, serta perkembangan pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun 2022.
Perlu ditegaskan, keterangan Pak Yus tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran perizinan ataupun ketidaksesuaian pembangunan di kawasan Suvarna Sutera. Hal itu masih membutuhkan pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, serta keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
Persoalan pembangunan kawasan Suvarna Sutera tidak cukup hanya dijelaskan melalui keberadaan dokumen perizinan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan kepastian mengenai kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan persetujuan teknis, site plan, ketentuan tata ruang, serta kewajiban pengembang yang berlaku.
Terlebih, apabila terdapat rekomendasi DPRD sejak 2022, masyarakat berhak mengetahui perkembangan dan hasil tindak lanjutnya.
Jangan sampai rekomendasi lembaga legislatif hanya menjadi dokumen administratif tanpa kejelasan pelaksanaan dan evaluasi di lapangan.
Suaragempur.com akan terus menelusuri dokumen rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022, meminta klarifikasi kepada UPT 3, Kepala DTRB, DPRD Kabupaten Tangerang, serta pihak pengembang Suvarna Sutera.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan informasi dan kepentingan publik.
(Redaksi)
