KABUPATEN SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 6 K/TUN/2026 terkait sengketa Situ Ranca Gede Jakung, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan. Kali ini, pertanyaan mengarah kepada Pemerintah Provinsi Banten mengenai status aset daerah dan langkah konkret setelah putusan tersebut diterbitkan.
Redaksi SuaraGempur.com, di bawah naungan PT Lima Lintas Mediya Tama, secara resmi melayangkan surat Nomor 03/SG/KONF/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Surat tersebut memuat 13 pertanyaan penting yang menuntut kejelasan mengenai status aset Situ Ranca Gede Jakung, konsekuensi hukum putusan Mahkamah Agung, hingga tanggung jawab pejabat pemerintah dalam
Berdasarkan informasi dan dokumen yang menjadi dasar permohonan klarifikasi, Situ Ranca Gede Jakung disebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2008.
Namun, setelah muncul sengketa hukum yang melibatkan PT Modern Industrial Estat, publik perlu mendapatkan kepastian mengenai status administrasi, penguasaan, dan pengelolaan objek tersebut.
Redaksi SuaraGempur.com mempertanyakan apakah aset tersebut hingga kini masih tercatat dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD) serta apakah terdapat perubahan status setelah berlangsungnya sengketa.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang menang di pengadilan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset daerah.
Dalam surat tersebut, Redaksi SuaraGempur.com juga meminta penjelasan apakah Biro Hukum telah menerima salinan resmi Putusan MA Nomor 6 K/TUN/2026 dan melakukan kajian atas konsekuensi hukumnya.
Pertanyaan berikutnya menyangkut koordinasi Biro Hukum dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.
Apakah pemerintah telah melakukan langkah administratif yang diperlukan? Apakah terdapat kewajiban hukum yang harus dilaksanakan? Jika belum ada tindak lanjut, apa kendalanya?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena putusan pengadilan harus dipahami sesuai amar dan pertimbangan hukumnya. Putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan kepemilikan, penguasaan fisik, maupun administrasi aset.
Redaksi SuaraGempur.com menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui posisi hukum Situ Ranca Gede Jakung setelah proses peradilan.
Terlebih, apabila objek tersebut benar masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah, maka pengamanan administrasi dan perlindungan aset menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Surat klarifikasi juga mempertanyakan siapa pejabat atau perangkat daerah yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Apakah Pemprov Banten telah mengambil langkah nyata, atau masih sebatas melakukan kajian administratif?
Pertanyaan ini perlu dijawab melalui dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan normatif.
Pimpinan Redaksi SuaraGempur.com, Rustam Effendi, S.H., M.H., melalui surat tersebut meminta jawaban tertulis disertai informasi atau dokumen pendukung yang dapat dibuka kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan ini merupakan bagian dari fungsi jurnalistik dalam memperoleh informasi, menjalankan kontrol sosial, dan menyajikan pemberitaan yang berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hingga berita ini disusun, surat tertanggal 16 November 2026 tersebut menjadi dasar permintaan klarifikasi resmi. Belum terdapat jawaban Biro Hukum Provinsi Banten yang disertakan sebagai bahan pemberitaan.
Kini publik menunggu penjelasan Pemprov Banten: setelah Putusan MA Nomor 6 K/TUN/2026, bagaimana kepastian status Situ Ranca Gede Jakung dan siapa yang bertanggung jawab memastikan tindak lanjutnya?
SuaraGempur.com akan terus menelusuri perkembangan persoalan tersebut serta memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Provinsi Banten dan pihak terkait.
Redaksi SuaraGempur.com





