Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

SERANG|SUARAGEMPUR.COM – Polemik yang membayangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang kian menjadi perhatian publik. Dua persoalan berbeda, yakni pengakuan kepemilikan yayasan yang tercatat dalam sistem e-katalog pengadaan pemerintah dan laporan dugaan penyimpangan anggaran penanganan stunting senilai Rp6,9 miliar, kini menjadi sorotan serius LSM Gerakan Reformasi Masyarakat (GERAM) Banten Indonesia. Serang 15/11/2026

Ketua DPC LSM GERAM Banten Indonesia Kota Serang, Rahmat, menilai kedua persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Serang. Terlebih, keduanya mencuat dalam rentang waktu yang berdekatan dan sama-sama berkaitan dengan aspek integritas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sorotan pertama berkaitan dengan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan anggaran penanganan stunting dan realisasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Dinkes Kota Serang tahun anggaran 2025.

Dalam laporan tersebut, anggaran penanganan stunting yang menjadi perhatian mencapai Rp6,9 miliar, sementara total Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkes Kota Serang tahun 2025 tercatat sebesar Rp193,27 miliar.

Laporan pengaduan itu telah mendapatkan tindak lanjut administratif dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang melalui surat Nomor B-7547/M.6.10/Dek.1/09/2026 tertanggal 3 September 2026. Berdasarkan informasi tersebut, laporan telah diteruskan kepada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Belum reda persoalan tersebut, perhatian publik kembali tertuju kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, dr. H. Ahmad Hasanuddin, MM.Kes, setelah muncul polemik mengenai Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa.

Dalam klarifikasi pada Senin, 14 September 2026, sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang menjadi dasar rilisan ini, Ahmad Hasanuddin mengakui memiliki yayasan tersebut. Namanya disebut tercatat dalam sistem e-katalog program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menyampaikan dugaan bahwa akun yayasan tersebut telah diretas oleh pihak lain.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana sebuah yayasan yang dikaitkan dengan pejabat aktif dapat tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan administrasinya.

Menyikapi perkembangan tersebut, Rahmat mendesak Wali Kota Serang agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Kepala Dinkes Kota Serang. Ia bahkan meminta agar Wali Kota mempertimbangkan penonaktifan sementara atau pencopotan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rahmat, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga independensi pemeriksaan, memastikan keterbukaan informasi, serta mencegah munculnya persepsi konflik kepentingan selama proses klarifikasi dan penelusuran berlangsung.

“Dua persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Di satu sisi terdapat laporan dugaan penyimpangan anggaran stunting Rp6,9 miliar yang telah mendapatkan tindak lanjut dari Kejari Serang. Di sisi lain, muncul persoalan kepemilikan yayasan yang namanya tercatat dalam sistem e-katalog MBG. Semua ini harus dijelaskan secara terbuka dan objektif,” tegas Rahmat dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas polemik pemberitaan maupun klarifikasi sepihak. Menurutnya, seluruh informasi, dokumen administrasi, aliran anggaran, serta mekanisme pelaksanaan program harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak berwenang.

“Kami meminta Wali Kota Serang tidak mengabaikan persoalan ini. Evaluasi terhadap Kadinkes perlu dilakukan secara serius, termasuk mempertimbangkan penonaktifan sementara apabila memenuhi ketentuan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan struktural dapat memengaruhi independensi pemeriksaan,” ujarnya.

Rahmat juga meminta agar pemeriksaan internal oleh instansi kepegawaian serta penanganan laporan oleh aparat penegak hukum berjalan secara profesional, tanpa tekanan terhadap pihak mana pun.

Lebih lanjut, Rahmat menyebut terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menurutnya perlu menjadi bahan kajian dalam menelusuri persoalan tersebut.

Di antaranya:

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai kepatuhan aparatur terhadap kewajiban, larangan, serta tanggung jawab jabatan.

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Khususnya ketentuan mengenai konflik kepentingan, termasuk Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, yang mengatur kewajiban pejabat pemerintahan dalam menghindari pengambilan keputusan atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Regulasi ini menekankan pentingnya asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat menjadi bagian dari kajian aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara.

Rahmat menegaskan, penyebutan regulasi tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan instansi pemeriksa dan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti.

LSM GERAM Banten Indonesia DPC Kota Serang menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan dugaan penyimpangan anggaran stunting Rp6,9 miliar maupun polemik Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa yang tercatat dalam sistem e-katalog MBG.

GERAM juga meminta agar pihak Dinkes Kota Serang diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka, sehingga seluruh persoalan dapat dinilai berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Wali Kota Serang dalam merespons desakan evaluasi terhadap pimpinan Dinkes, serta tindak lanjut Kejari Serang dan instansi terkait terhadap laporan yang telah disampaikan.

Apakah seluruh persoalan ini akan dijawab melalui keterbukaan dan pemeriksaan menyeluruh, atau justru terus menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat?

GERAM menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Media Suara Gempur – Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.