FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten melalui UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang bergerak cepat menindaklanjuti laporan DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-MJH) Kabupaten Tangerang terkait dugaan pelanggaran upah minimum dan norma ketenagakerjaan pada 46 entri perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Langkah tersebut ditandai dengan pemanggilan resmi pengurus DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang untuk memberikan keterangan dan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja.
Pemanggilan dilakukan berdasarkan surat Disnakertrans Provinsi Banten Nomor B-500.15.20.1/5168/2026 tertanggal 3 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik atas nama Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut pengaduan DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Nomor 018/DPC-KSPSI/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 mengenai dugaan pelanggaran upah minimum dan norma ketenagakerjaan.
Dalam proses klarifikasi pada Kamis (12/11/2026), pengurus DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang memberikan keterangan kepada dua pejabat pengawas ketenagakerjaan, yakni Sandy Budyawan, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya, dan Rudi Hardiyansah, S.H., Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda.
Proses pengambilan keterangan dilaporkan berlangsung mulai sekitar pukul 11.30 WIB. Pengurus serikat pekerja menyampaikan sejumlah informasi mengenai dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dilaporkan.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses klarifikasi tersebut juga telah ditandatangani oleh pihak DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, Moh. Asnawi, S.H. yang memberikan keterangan.
Dalam komunikasi saat pemeriksaan, pihak pengawas menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan tetap akan dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan pengaduan KSPSI, sekaligus membuka tahapan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran.
Sebelumnya, DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang menyampaikan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran hak pekerja pada sejumlah perusahaan.
Persoalan yang dilaporkan antara lain dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum, jam kerja mencapai 12 jam sehari, persoalan hubungan kerja, serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun serikat pekerja, terdapat dugaan pekerja menerima upah harian jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan resmi terhadap perusahaan, dokumen ketenagakerjaan, serta keterangan pekerja dan pihak manajemen.
DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang memandang respons UPT Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai langkah awal yang penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja.
Organisasi serikat pekerja tersebut berharap pemeriksaan tidak berhenti pada pengambilan keterangan pelapor, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam laporan.
Pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan norma ketenagakerjaan serta mengambil langkah pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.
Karena itu, tindak lanjut terhadap laporan 46 entri perusahaan menjadi perhatian penting, terutama untuk memastikan pekerja memperoleh upah dan perlindungan sesuai ketentuan hukum.
Penanganan laporan KSPSI juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di kawasan industri Kabupaten Tangerang.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pengawas diharapkan menjalankan mekanisme penegakan norma ketenagakerjaan sesuai kewenangannya, termasuk penerbitan nota pemeriksaan dan langkah hukum lanjutan apabila memenuhi persyaratan.
Sebaliknya, perusahaan yang dilaporkan tetap memiliki hak memberikan penjelasan, menunjukkan dokumen, dan menyampaikan bukti kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
Gerak cepat UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dalam merespons pengaduan KSPSI patut menjadi awal pengawasan yang berkelanjutan.
Kini, perhatian tertuju pada pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan serta hasil tindak lanjut yang akan dilakukan Disnakertrans Provinsi Banten.
Sebab, perlindungan pekerja tidak cukup berhenti pada penerimaan laporan dan klarifikasi. Kepastian hukum baru dapat diwujudkan melalui pemeriksaan yang objektif, transparan sesuai ketentuan, dan tindakan nyata berdasarkan hasil temuan.
Redaksi Suaragempur.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk meminta konfirmasi mengenai jadwal pemeriksaan perusahaan dan hasil pengawasan yang dapat dipublikasikan.
Redaksi
