FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Persoalan hubungan industrial di PT Damai Abadi memasuki babak baru. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA KSBSI) Tangerang Raya secara resmi mengadukan perusahaan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, jum’at (13/11/2026).
Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 001/PNG/DPC-FSB NIKEUBA/KSBSI/XI/2026 tertanggal 6 November 2026, yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Banten melalui Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Surat yang ditandatangani Ketua DPC FSB NIKEUBA KSBSI, Eko Sutarno, bersama Sekretaris Noval Antoni itu memuat sejumlah dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan.
Sedikitnya terdapat empat persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan, yakni dugaan kekurangan pembayaran upah pekerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, intimidasi dan penurunan jabatan atau demosi, serta dugaan pemberangusan kebebasan berserikat atau union busting.
Serikat buruh menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh karena berpotensi menyangkut pemenuhan hak normatif pekerja sekaligus perlindungan terhadap kebebasan berserikat.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan bukti pendukung lainnya.
Dalam surat pengaduannya, DPC FSB NIKEUBA KSBSI menyebut telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme perundingan bipartit sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 2 September 2026.
Serikat buruh juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah terdapat kesepakatan dan/atau komitmen penyelesaian antara pekerja dan perusahaan.
Namun, berdasarkan keterangan dalam pengaduan tersebut, pihak perusahaan diduga belum melaksanakan komitmen sebagaimana mestinya.
Bahkan, pekerja disebut telah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Langkah tersebut termasuk penundaan rencana aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses dialog hubungan industrial.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan komitmen yang sebelumnya dibangun melalui perundingan bipartit.
Meski demikian, perlu dipastikan apakah kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak atau masih sebatas komitmen dalam proses perundingan.
Hal tersebut penting karena status dokumen dapat menentukan mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan.
Salah satu poin serius dalam pengaduan tersebut adalah dugaan intimidasi dan penurunan jabatan terhadap pekerja yang disebut berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam organisasi serikat pekerja.
Persoalan ini berkaitan dengan perlindungan kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Pasal 28 undang-undang tersebut melarang tindakan menghalang-halangi atau memaksa pekerja dalam menjalankan hak berserikat melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk PHK, skorsing, penurunan jabatan, mutasi, dan tindakan lainnya.
Sementara itu, Pasal 43 mengatur ancaman sanksi pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Namun, penerapan ketentuan pidana tidak dapat hanya didasarkan pada tuduhan. Harus ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur pelanggaran, termasuk keterkaitan tindakan perusahaan dengan aktivitas pekerja dalam menjalankan hak berserikat.
Karena itu, pemeriksaan terhadap PT Damai Abadi perlu menggali kronologi setiap peristiwa, alasan perusahaan melakukan PHK maupun demosi, serta keterangan pekerja dan manajemen.
Dalam pengaduannya, DPC FSB NIKEUBA KSBSI meminta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten melakukan pemeriksaan faktual, bukan sekadar pemanggilan atau klarifikasi administratif.
Serikat buruh meminta pemeriksaan terhadap dokumen pengupahan, hubungan kerja, pelaksanaan PHK, serta pemenuhan hak normatif para pekerja.
Pengawas juga diminta menelusuri dugaan intimidasi, demosi, dan pemberangusan kebebasan berserikat, termasuk memeriksa pelaksanaan komitmen penyelesaian melalui perundingan bipartit.
Apabila ditemukan pelanggaran, serikat meminta agar pengawas menerbitkan Nota Pemeriksaan atau produk pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan, serikat juga meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, DPC FSB NIKEUBA KSBSI meminta informasi tertulis mengenai hasil pemeriksaan dan langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten.
Di sisi lain, berdasarkan telaah terhadap dokumen pengaduan, terdapat sejumlah aspek yang masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
Surat tersebut belum menguraikan jumlah pekerja yang diduga mengalami kekurangan pembayaran upah, besaran hak yang belum dibayarkan, identitas pekerja yang mengalami PHK atau demosi, maupun kronologi masing-masing peristiwa.
Dokumen itu juga belum menjelaskan secara terperinci isi dan status hukum kesepakatan bipartit yang disebut belum dilaksanakan perusahaan.
Kelengkapan informasi tersebut penting agar pengawas dapat menentukan objek pemeriksaan secara tepat dan menilai ada atau tidaknya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Selain itu, perselisihan hak dan PHK memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sementara dugaan tindak pidana ketenagakerjaan memerlukan penanganan sesuai kewenangan aparat yang berwenang.
Dengan demikian, pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan merupakan langkah penting, tetapi tidak serta-merta menggantikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pengaduan DPC FSB NIKEUBA KSBSI kini menjadi perhatian terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten.
Publik tentu menunggu bagaimana Disnakertrans Provinsi Banten menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk apakah pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap dugaan kekurangan pembayaran upah, PHK, intimidasi, demosi, hingga dugaan pemberangusan kebebasan berserikat.
Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk mengetahui apakah dugaan yang disampaikan serikat buruh memiliki bukti dan memenuhi unsur pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.
Hingga berita ini disusun berdasarkan dokumen pengaduan tertanggal 6 November 2026, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Damai Abadi maupun hasil pemeriksaan dari Disnakertrans Provinsi Banten.
Redaksi Suaragempur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT Damai Abadi maupun Disnakertrans Provinsi Banten guna menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik.
Redaksi
