TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Tangerang mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera memeriksa Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, terkait dugaan keterlibatannya dalam polemik dugaan pemerasan terhadap warga binaan Yayasan Rehabilitasi Mentari Pagi.
Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).
Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Saepul Bahri, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas masalah internal yayasan, melainkan menyangkut integritas pejabat publik, perlindungan masyarakat, serta dugaan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.
“Rehabilitasi seharusnya menjadi ruang pemulihan, bukan tempat eksploitasi ekonomi. Sangat ironis apabila keluarga yang berjuang menyelamatkan anggota keluarganya justru dihadapkan pada dugaan permintaan uang dengan iming-iming pembebasan warga binaan,” demikian pernyataan GMNI dalam siaran persnya.
GMNI menilai dugaan praktik permintaan uang yang disebut berlangsung selama bertahun-tahun harus diusut secara transparan, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan maupun keterlibatan pihak lain.
Sorotan terhadap Rano Alfath semakin tajam karena posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan di bidang penegakan hukum.
Menurut GMNI, jabatan tersebut menuntut integritas tinggi sehingga setiap dugaan penyalahgunaan pengaruh harus diperiksa secara objektif tanpa perlakuan istimewa.
GMNI mendesak MKD segera melakukan pemeriksaan etik dan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk evaluasi jabatan di alat kelengkapan DPR, apabila ditemukan pelanggaran.
Selain itu, GMNI meminta Kapolri dan Bareskrim Polri mengusut dugaan pemerasan serta menelusuri aliran uang. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga didesak mengaudit tata kelola dan mekanisme pembiayaan Yayasan Mentari Pagi.
GMNI turut menyatakan dukungan terhadap kebijakan Kapolri dalam pemberantasan narkotika dan penguatan rehabilitasi, dengan catatan seluruh fasilitas pemulihan harus diawasi agar tidak menjadi tempat penyimpangan.
“Jangan sampai hukum terlihat begitu tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberaniannya ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan,” tegas GMNI.
Siaran pers tersebut ditandatangani Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang Saepul Bahri dan Sekretaris Deri Gusti.
Hingga berita ini disusun, pernyataan tersebut masih merupakan desakan dan dugaan yang memerlukan pembuktian. Belum terdapat keterangan atau tanggapan Rano Alfath maupun pihak Yayasan Rehabilitasi Mentari Pagi dalam bahan yang diterima redaksi. Keduanya tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Redaksi





