SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 berakhir tanpa kesepakatan antara unsur serikat pekerja/buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan berita acara pleno, unsur serikat pekerja/buruh mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70, sedangkan Apindo mengajukan kenaikan berkisar 5,96 hingga 7,36 persen, atau sekitar Rp3.285.538 sampai Rp3.329.183.
Perbedaan tersebut menjadi sorotan karena nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Banten mencapai Rp4.544.060, sementara UMP 2026 hanya Rp3.100.881,40.
Artinya, terdapat kesenjangan sekitar Rp1,44 juta antara UMP yang berlaku dengan kebutuhan hidup layak pekerja.
Unsur serikat pekerja/buruh menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL.
Sementara itu, unsur akademisi mengusulkan penggunaan alfa 0,85 sebagai jalan kompromi, dengan simulasi UMP sebesar Rp3.346.642.
Kebuntuan pleno ini menjadi ujian bagi Pemerintah Provinsi Banten. Apakah kebijakan pengupahan akan benar-benar berpihak pada kesejahteraan buruh atau kembali menghasilkan angka yang jauh dari kebutuhan hidup layak?
Pasalnya, bahkan usulan tertinggi serikat pekerja masih menyisakan kesenjangan sekitar Rp1,17 juta dari nilai KHL.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keputusan final penetapan UMP Banten 2027 dalam berita acara tersebut.
Redaksi SUARAGEMPUR.COM





