Kabupaten Tangerang || suaragempur.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan penghapusan kredit macet bagi enam juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi sektor pertanian dan UMKM yang menjadi pilar penting perekonomian nasional. Rabu, (06/11/2024).
Kebijakan ini hadir sebagai solusi atas tekanan finansial yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha kecil akibat berbagai tantangan ekonomi dan bencana alam. Dalam pengumumannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya langkah ini untuk meringankan beban keuangan masyarakat kecil yang sering kali terkendala oleh sulitnya akses ke pembiayaan baru.
“Ini bukan sekadar penghapusan hutang. Ini adalah upaya untuk memberdayakan kembali saudara-saudara kita di sektor produksi, pangan, UMKM, nelayan, dan pertanian, agar mereka bisa bangkit dan berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada, Selasa 05 November 2024. Dikutip dari iNews TV dan berbagai media nasional,
Langkah monumental ini tidak hanya diharapkan dapat memulihkan kepercayaan pelaku usaha mikro dan petani terhadap sistem keuangan, tetapi juga sebagai respons tegas pemerintah terhadap praktik penagihan tidak manusiawi yang kerap dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk perusahaan pinjaman online (pinjol).
Kebijakan ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha kecil yang selama ini merasa terbebani oleh hutang yang sulit dilunasi. Banyak yang berharap, dengan dihapuskannya kredit macet ini, mereka dapat lebih mudah mengakses pembiayaan baru dan mengembangkan usaha mereka tanpa tekanan yang berlebihan.
PP Nomor 47 Tahun 2024 juga menggarisbawahi bahwa penghapusan kredit macet bukanlah pemberian gratis. Ini adalah kesempatan bagi para debitur untuk memulai kembali usaha mereka dengan lebih baik dan produktif. Pemerintah berharap langkah ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan UMKM.
Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian, terutama di pedesaan, dengan memberikan akses keuangan yang lebih inklusif dan adil. Suaragempur.com akan terus memantau implementasi kebijakan ini dan memberikan laporan terbaru untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
Penulis: Abdu Rohim
