LSM FBB Laporkan Pengembang Suvarna Sutera Ke Sejumlah Lembaga Tinggi Negara

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – Polemik pelanggaran kewajiban pembangunan tandon air (waduk atau kolam buatan) bagi pengembang perumahan sangat umum. Namun, kawasan elit Suvarna Sutera diduga tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan justru lebih banyak membangun perumahan. Lembaga Swadaya Masyarakat Front Banten Bersatu (FBB) resmi melaporkan pengembang kawasan tersebut, PT Delta Mega Persada, ke sejumlah lembaga tinggi negara akibat dugaan pengabaian kewajiban pembangunan tandon air sebagaimana diamanatkan dalam dokumen lingkungan.

Ketua FBB Kabupaten Tangerang, Asep Supriyatna, menyampaikan bahwa laporan resmi telah dikirim pada Senin, 6 Oktober 2025, kepada:

· Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI c.q. Ditjen Gakkum KLHK,
· Ketua Komisi XII DPR RI,
· Gubernur Banten,
· Polda Banten, dan
· Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten.

Laporan tersebut juga menembus kepada Bupati Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang.

Menurut Asep, langkah tegas ini diambil karena Pemkab Tangerang diduga melakukan pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan serius yang sudah lama terjadi.

“Kami sudah berkali-kali menyoroti kejanggalan proyek Suvarna Sutera yang hingga kini tidak membangun tandon air sesuai kewajiban AMDAL. Tapi, pemerintah daerah seolah menutup mata. Karena itu, kami bawa masalah ini ke pusat agar tidak terus dikubur,” tegas Asep.

Asep menjelaskan, kewajiban pembangunan tandon air merupakan syarat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) guna menjaga keseimbangan tata air dan mencegah banjir di wilayah sekitarnya. Namun, hingga kini fasilitas vital tersebut tidak terealisasi, sementara proyek pembangunan kawasan terus meluas.

“Ini bukan persoalan administratif semata, tapi menyangkut keselamatan lingkungan dan warga di sekitar kawasan. Kalau tandon air diabaikan, siapa yang bertanggung jawab ketika banjir melanda?” ujarnya geram.

FBB juga mendesak KLHK RI untuk menurunkan tim investigasi lapangan guna memeriksa seluruh dokumen AMDAL dan pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pengembang. Selain itu, Polda Banten diminta membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum lingkungan serta kemungkinan keterlibatan oknum pejabat daerah.

“Kami menduga ada unsur pembiaran dan potensi kongkalikong antara oknum pejabat dan pengembang. Bila benar, ini bukan lagi pelanggaran administratif, tapi sudah masuk ranah pidana lingkungan,” tegas Asep.

FBB juga meminta Komisi XII DPR RI untuk segera memanggil Pemkab Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak pengembang dalam hearing terbuka guna mengungkap transparansi penerbitan izin lingkungan Suvarna Sutera.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pengembang besar. Kalau rakyat bikin kolam tanpa izin langsung disanksi, tapi pengembang elit bisa bebas tidak bangun tandon air, itu bentuk ketidakadilan lingkungan,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLH Kabupaten Tangerang maupun PT Delta Mega Persada (pengembang Suvarna Sutera) belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, langkah FBB menjadi sinyal keras bahwa publik tidak akan tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang dibiarkan oleh pemerintah daerah.

Red : Suaragempur.com

  • EKO

    Related Posts

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    LAMPUNG | SUARAGEMPUR.COM — Pengamanan Internal (Paminal) Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk anggota kepolisian dan masyarakat sipil, dalam penanganan pengaduan keluarga Ibu Sakdiyah yang berkaitan dengan…

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    KABUPATEN SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 6 K/TUN/2026 terkait sengketa Situ Ranca Gede Jakung, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan. Kali ini, pertanyaan mengarah kepada…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

    Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

    NO COPY