Diduga Pemadatan Agregat Proyek Jalan Kepuren Tak Maksimal, Rp398,5 Juta Anggaran APBD-P Jadi Sorotan

SERANG|SUARAGEMPUR.COM – Pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, kondisi lapisan agregat di kawasan Simpang Empat Kepuren diduga belum dipadatkan secara optimal sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan. Serang 17/11/2026

Berdasarkan pantauan di lokasi dan dokumentasi yang diterima redaksi, permukaan jalan masih dipenuhi material batu agregat yang tampak belum rata dan berpotensi mengganggu kenyamanan kendaraan yang melintas. Kondisi tersebut dikeluhkan warga, terutama pengendara sepeda motor dan anak-anak sekolah yang setiap hari melewati jalur tersebut.

Juned, salah seorang warga Kelurahan Kepuren yang melintas di lokasi, mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi pengendara roda dua.

“Kalau tidak hati-hati, ban motor bisa tergelincir saat melintasi jalan ini. Apalagi banyak anak sekolah yang setiap hari melewati Simpang Empat Kepuren. Kami berharap pekerjaan jalan ini segera diperbaiki agar tidak membahayakan pengguna jalan,” ungkap Juned, Selasa (17/11/2026).

Sorotan juga disampaikan Rahmat, S.H., Ketua LSM Geram Banten Indonesia. Ia menilai pekerjaan lapisan agregat sebagai bagian dari struktur konstruksi jalan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, metode kerja, serta standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menurutnya, pemadatan lapisan agregat tidak boleh dilakukan asal-asalan. Kontraktor pelaksana harus memastikan material terhampar merata, kadar air sesuai kebutuhan, dan tingkat kepadatan memenuhi persyaratan teknis.

“Pemadatan lapisan agregat merupakan bagian penting dalam pekerjaan konstruksi jalan. Peralatan pemadatan yang sesuai harus digunakan berdasarkan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan. Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai uang rakyat justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat,” tegas Rahmat.

Ia juga meminta konsultan pengawas dan DPUPR Kota Serang melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan, termasuk mengevaluasi metode pemadatan, ketebalan lapisan agregat, serta hasil pengujian kepadatan sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan nama pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kepuren.

Adapun informasi pada papan proyek mencantumkan:

– Instansi: Pemerintah Kota Serang melalui DPUPR.

– Pekerjaan: Rekonstruksi Jalan Kepuren.

– Nilai kontrak: Rp398.500.000.

– Tanggal kontrak: 16 Oktober 2026.

– Waktu pelaksanaan: 60 hari kalender.

– Sumber dana: APBD-P Tahun Anggaran 2026.

– Pelaksana: PT Atlantis Idebrilian.

– Konsultan pengawas: PT Zhafran Mitra Adilla.

Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp398,5 juta, masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan jalan yang memenuhi persyaratan mutu, memberikan kenyamanan, dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Rahmat meminta DPUPR Kota Serang tidak hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga memastikan pengawasan teknis benar-benar berjalan di lapangan.

“Kami meminta DPUPR Kota Serang segera turun melakukan evaluasi. Konsultan pengawas juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, harus dilakukan perbaikan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai atau dilakukan serah terima,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ketentuan ini menjadi landasan penyelenggaraan jalan, termasuk kewajiban penyelenggaraan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk persyaratan teknis dan pelaksanaan pembangunan jalan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Mengatur tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta kewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Menjadi salah satu dasar pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Ketentuan tersebut harus dibaca bersama spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan standar pekerjaan yang berlaku untuk proyek bersangkutan. Dengan demikian, kesesuaian metode pemadatan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan semata-mata berdasarkan penampakan permukaan jalan.

Atas kondisi tersebut, LSM Geram Banten Indonesia meminta DPUPR Kota Serang segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kepuren, khususnya di kawasan Simpang Empat yang menjadi akses aktivitas masyarakat dan pelajar.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi ketentuan spesifikasi teknis, apakah pengujian kepadatan telah dilakukan, serta apakah hasil pekerjaan sesuai dengan volume dan kualitas yang dibayarkan melalui anggaran daerah.

Redaksi SUARAGEMPUR.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada DPUPR Kota Serang, kontraktor pelaksana PT Atlantis Idebrilian, serta konsultan pengawas PT Zhafran Mitra Adilla guna memperoleh penjelasan mengenai metode pelaksanaan, penggunaan alat pemadat, dan hasil pengujian teknis pekerjaan tersebut.

Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari pajak masyarakat tidak menghasilkan kualitas jalan sebagaimana mestinya. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.

 

Editor : Bani Latif 

  • Related Posts

    Kasat Narkoba Polresta Tangerang Belum Merespons, Barang Bukti dan Dasar Pemulangan Warga Kresek Dipertanyakan

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Penanganan warga Kecamatan Kresek berinisial AK oleh Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polresta Tangerang, Kompol Dimas Arki…

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    DELI SERDANG | SUARAGEMPUR.COM – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Labu kembali menunjukkan komitmen dan respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Di bawah komando Kapolsek Pantai Labu, Ipda Irafat Yaroni…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Diduga Pemadatan Agregat Proyek Jalan Kepuren Tak Maksimal, Rp398,5 Juta Anggaran APBD-P Jadi Sorotan

    Diduga Pemadatan Agregat Proyek Jalan Kepuren Tak Maksimal, Rp398,5 Juta Anggaran APBD-P Jadi Sorotan

    Kasat Narkoba Polresta Tangerang Belum Merespons, Barang Bukti dan Dasar Pemulangan Warga Kresek Dipertanyakan

    Kasat Narkoba Polresta Tangerang Belum Merespons, Barang Bukti dan Dasar Pemulangan Warga Kresek Dipertanyakan

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    NO COPY