TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Transparansi perizinan dan pengawasan pembangunan kawasan Suvarna Sutera di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan lapangan, kesesuaian pembangunan dengan dokumen perizinan, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh, kamis (12/11/2026).

Dalam wawancara dengan awak media, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang yang disapa Pak Yus menjelaskan bahwa proses penerbitan perizinan pembangunan mengacu pada dokumen administrasi dan teknis yang diajukan, termasuk site plan serta dokumen pendukung lainnya.

Ketika awak media mempertanyakan apakah penerbitan izin tersebut didasarkan pada laporan dan dokumen di atas kertas, Pak Yus memberikan jawaban singkat, “Betul.”

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme verifikasi dan pengawasan dilakukan untuk memastikan realisasi pembangunan di lapangan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui.

Sebab, kesesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi faktual di lapangan merupakan aspek penting dalam pengendalian pembangunan.

Awak media juga mencontohkan kemungkinan adanya perbedaan antara luas pembangunan yang diizinkan dengan realisasinya. Apabila suatu bangunan memperoleh persetujuan dengan luas 600 meter persegi, tetapi pelaksanaannya mencapai 700 meter persegi, siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Pak Yus mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi persoalan pengawasan lapangan kepada UPT 3 yang menangani wilayah Sindang Jaya. Ia juga menyebut nama Pak Edi Dizon sebagai pihak yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut.

Namun, jawaban tersebut belum menjelaskan secara terperinci bagaimana pembagian kewenangan dan koordinasi antara bidang penerbitan perizinan dengan unit pengawasan lapangan, khususnya apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian pembangunan.

Sorotan berikutnya tertuju pada rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 terkait persoalan pembangunan kawasan Suvarna Sutera.

Dalam wawancara tersebut, awak media mempertanyakan sejauh mana rekomendasi hasil pembahasan atau rapat dengar pendapat (RDP) DPRD tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pak Yus mengaku tidak mengetahui secara langsung pembahasan RDP sebelumnya. Menurutnya, persoalan tersebut kemungkinan lebih diketahui oleh pimpinan atau pejabat yang hadir dalam rapat saat itu.

Jawaban ini menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang telah berjalan sekitar empat tahun.

Apakah seluruh rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan? Apakah terdapat evaluasi terhadap kewajiban pengembang? Atau masih ada poin rekomendasi yang membutuhkan penyelesaian?

Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka, terlebih apabila rekomendasi DPRD tahun 2022 berkaitan dengan kewajiban pembangunan maupun penyediaan infrastruktur, termasuk penempatan tandon air sebagaimana menjadi salah satu persoalan yang disorot awak media.

Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya persoalan yang perlu dievaluasi, Pak Yus menyampaikan bahwa informasi dan masukan dari awak media akan diteruskan kepada pimpinan.

Ia menjelaskan, pimpinan dapat memberikan disposisi kepada bagian terkait untuk melakukan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.

Pernyataan tersebut menjadi pintu bagi awak media untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Kepala DTRB Kabupaten Tangerang mengenai legalitas perizinan, mekanisme pengawasan pembangunan, serta perkembangan pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun 2022.

Perlu ditegaskan, keterangan Pak Yus tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran perizinan ataupun ketidaksesuaian pembangunan di kawasan Suvarna Sutera. Hal itu masih membutuhkan pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, serta keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Persoalan pembangunan kawasan Suvarna Sutera tidak cukup hanya dijelaskan melalui keberadaan dokumen perizinan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan kepastian mengenai kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan persetujuan teknis, site plan, ketentuan tata ruang, serta kewajiban pengembang yang berlaku.

Terlebih, apabila terdapat rekomendasi DPRD sejak 2022, masyarakat berhak mengetahui perkembangan dan hasil tindak lanjutnya.

Jangan sampai rekomendasi lembaga legislatif hanya menjadi dokumen administratif tanpa kejelasan pelaksanaan dan evaluasi di lapangan.

Suaragempur.com akan terus menelusuri dokumen rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022, meminta klarifikasi kepada UPT 3, Kepala DTRB, DPRD Kabupaten Tangerang, serta pihak pengembang Suvarna Sutera.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan informasi dan kepentingan publik.

(Redaksi)

The post DTRB Kabupaten Tangerang Akui Perizinan Berbasis Dokumen, Pengawasan Suvarna Sutera Dipertanyakan: Bagaimana Nasib Rekomendasi DPRD 2022? appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM  | TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M. Indra Waspada Amirullah turun langsung memantau pengaturan lalu lintas (gatur lalin) pagi di kawasan Gerbang Tol Balaraja Barat, Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta tidak hanya ikut mengatur arus kendaraan, tetapi juga mengecek langsung persebaran dan kesiapan personel Satlantas yang bertugas di sejumlah titik rawan kemacetan.

Kapolresta tiba di lokasi, kemudian mengambil posisi di titik pertemuan arus kendaraan dari arah gerbang tol dan jalan arteri Balaraja yang mengalami peningkatan volume kendaraan pada jam berangkat kerja dan sekolah.

Bersama personel Satlantas, Kapolresta melakukan pengaturan secara manual untuk mengurai kepadatan kendaraan, khususnya arus yang keluar dan masuk gerbang tol. Penarikan arus kendaraan juga dilakukan untuk menjaga kelancaran kendaraan dari arah Balaraja menuju Tangerang dan Jakarta.

Di sela kegiatan, Kapolresta melakukan pengecekan terhadap personel yang melaksanakan tugas pengaturan pagi. Pengecekan meliputi kehadiran anggota, kelengkapan pakaian dinas, hingga kesesuaian penempatan personel dengan titik-titik yang membutuhkan pengaturan lalu lintas.

“Pada jam-jam sibuk pagi hari, kehadiran personel di lapangan sangat penting untuk membantu kelancaran aktivitas masyarakat. Karena itu, saya ingin memastikan anggota sudah berada di titik penugasan dan melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Andi.

Ia menegaskan, pengaturan lalu lintas bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Saya tekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, responsif terhadap situasi di lapangan, serta mengedepankan sikap humanis. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain memantau personel, Kapolresta juga berinteraksi dengan masyarakat pengguna jalan. Ia menyampaikan imbauan agar pengendara selalu mematuhi rambu dan marka jalan, menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 07.30 WIB tersebut turut didampingi Kasubnit Turjawali Satlantas Iptu Asep Dedi Budiman, S.H., bersama personel Satlantas Polresta Tangerang.

Berdasarkan hasil pemantauan, situasi arus lalu lintas di sekitar Gerbang Tol Balaraja Barat terpantau lancar dan terkendali. Personel tetap disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan berikutnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polresta Tangerang memastikan kehadiran personel di lapangan tidak sekadar memenuhi ploting penugasan, tetapi benar-benar memberikan pelayanan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat pengguna jalan.

Editor : Eko.w

The post Kapolresta Tangerang Turun Langsung Pantau Persebaran Personel Gatur Pagi di Balaraja appeared first on .

SERANG, BANTEN | SUARAGEMPUR.COM – Dugaan praktik percaloan tenaga kerja di lingkungan PT Nikomas Gemilang kembali menjadi sorotan. Kali ini, tiga orang diduga menjadi korban setelah dijanjikan dapat bekerja di perusahaan tersebut dengan imbalan sejumlah uang, kamis (12/11/2026).

Berdasarkan keterangan orang tua salah satu korban kepada awak media, pihak keluarga memiliki keinginan untuk memasukkan anaknya bekerja di PT Nikomas Gemilang dengan biaya yang disebut mencapai Rp60 juta. Dalam proses tersebut, keluarga diarahkan melalui seorang karyawan Divisi Asics bernama Mahruf, yang kemudian menghubungkan mereka dengan seorang karyawan bagian Asics, khususnya area B0LH Cutting, bernama Septi.

Menurut pengakuan keluarga korban, melalui perantara tersebut diminta uang muka atau DP sebesar Rp5 juta untuk setiap orang. Hingga saat ini, ketiga calon pekerja tersebut disebut belum juga mendapatkan pekerjaan, meskipun sudah lebih dari satu tahun menunggu dan berulang kali menerima janji bahwa mereka akan segera dipanggil bekerja.

Awak media sempat melakukan konfirmasi langsung kepada Septi terkait dugaan penerimaan uang tersebut. Dalam keterangannya, Septi mengakui telah menerima uang DP sebesar Rp5 juta per orang dari Mahruf.

Saat ditanya mengenai proses penerimaan tenaga kerja dan ke mana uang tersebut diserahkan, Septi menyampaikan bahwa hal seperti itu sudah biasa terjadi. Ia juga menyebutkan bahwa uang tersebut diserahkan kepada seseorang yang disebut sebagai “BOSS”.

Pengakuan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan serius. Siapa sebenarnya pihak yang dimaksud dengan sebutan BOSS? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Apakah praktik ini dilakukan secara perorangan atau terdapat jaringan yang lebih luas?

Atas dugaan peristiwa ini, masyarakat meminta Dinas Tenaga Kerja, pihak Kepolisian, serta Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau instansi terkait sesuai kewenangannya untuk segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara menyeluruh.

Gubernur Banten dan Bupati Serang juga diharapkan segera turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap dugaan praktik percaloan tenaga kerja di lingkungan kawasan industri PT Nikomas Gemilang.

Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai proses rekrutmen tenaga kerja yang seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

Perusahaan juga diharapkan memberikan klarifikasi resmi serta melakukan pemeriksaan internal apabila terdapat dugaan keterlibatan karyawannya dalam praktik penerimaan uang untuk menjanjikan pekerjaan.

Kasus ini menjadi peringatan bahwa mencari pekerjaan seharusnya tidak harus membayar puluhan juta rupiah melalui perantara yang tidak memiliki kewenangan resmi.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada tiga orang yang diduga menjadi korban. Jika memang terdapat jaringan percaloan, aparat penegak hukum diharapkan mengusutnya hingga ke pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Usut tuntas dugaan percaloan tenaga kerja! Jangan biarkan masyarakat kecil menjadi korban janji pekerjaan dan praktik yang merugikan pencari kerja.

Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dan keterangan dalam pemberitaan ini perlu diverifikasi lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan. Belum ada kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum adanya hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Redaksi

The post Diduga Jadi Korban Percaloan Tenaga Kerja PT Nikomas Gemilang, Tiga Orang Telah Menyetor DP Rp5 Juta per Orang appeared first on .

TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Aktivitas penggalian tanah di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya telah diberitakan media, kegiatan penggalian di kawasan tersebut disebut masih berlangsung secara rutin.

Hasil pantauan awak media pada Rabu (11/11/2026) memperlihatkan hamparan lahan yang telah mengalami pengerukan dan perataan tanah. Bekas lintasan kendaraan serta tumpukan material tanah tampak di sejumlah bagian lokasi.

Dokumentasi menggunakan GPS Map Camera mencatat pengambilan gambar pada pukul 17.33 WIB, dengan titik koordinat sekitar 6,174382° Lintang Selatan dan 106,484072° Bujur Timur.

Dalam percakapan di lapangan, awak media mempertanyakan mengapa aktivitas penggalian terlihat berhenti, padahal sebelumnya kegiatan tersebut berlangsung.

“Kenapa berhenti saat ini? Kan kemarin ada aktivitas,” tanya awak media.

Menanggapi pertanyaan tersebut, seseorang dalam percakapan menjelaskan bahwa kegiatan penggalian biasanya tetap berjalan dan hanya berhenti apabila turun hujan.

“Aktivitas tiap hari berjalan, kalau hujan doang yang berhenti,” demikian keterangan yang disampaikan.

Ketika ditanyakan mengenai jam operasional, disebutkan bahwa aktivitas berhenti sekitar pukul 17.00 WIB.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan aktivitas penggalian yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik.

Persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata keberadaan alat berat atau aktivitas pemindahan tanah, melainkan kejelasan dasar hukum kegiatan tersebut.

Apakah penggalian dilakukan berdasarkan persetujuan dan perizinan yang sesuai? Apakah material tanah diperjualbelikan atau hanya dipindahkan untuk kepentingan pembangunan? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?

Pertanyaan itu penting karena kegiatan cut and fill untuk pematangan lahan tidak selalu memiliki klasifikasi hukum yang sama dengan kegiatan pertambangan atau penjualan material tanah.

Apabila material hasil penggalian dimanfaatkan secara komersial, status kegiatan dan kewajiban perizinannya perlu diperiksa berdasarkan karakteristik aktivitas serta peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Suaragempur.com juga telah menyoroti aktivitas penggalian tanah di kawasan Sindang Jaya, termasuk penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut material dan informasi mengenai pengiriman tanah ke kawasan pembangunan Nexen.

Informasi mengenai tujuan pengangkutan tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen pengiriman, identitas pengelola, serta keterangan pihak penerima material.

Keberlanjutan aktivitas yang dilaporkan masyarakat seharusnya menjadi perhatian instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui perangkat daerah terkait perlu memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, dokumen lingkungan, serta legalitas kegiatan pematangan lahan.

Sementara itu, instansi pemerintah provinsi dan otoritas pertambangan yang berwenang perlu menilai apakah kegiatan tersebut termasuk aktivitas yang wajib memiliki perizinan pertambangan.

Polda Banten dan aparat kepolisian setempat juga dapat melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Namun, hingga penyusunan berita ini, belum tersedia hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya pelanggaran perizinan ataupun tindak pidana di lokasi tersebut.

Berdasarkan pemberitaan TangerangNews pada 22 Oktober 2026, Kasi Trantib Kecamatan Sindang Jaya, Cecep Suhendra, menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah memberikan surat imbauan kepada PT Suvarna Sutera terkait aktivitas penggalian dan pengangkutan tanah.

Bahkan, pihak kecamatan disebut telah menyurati Satpol PP Kabupaten Tangerang pada 16 Oktober 2026 agar dilakukan peninjauan dan penanganan sesuai kewenangannya. Tangerang News +1

Fakta pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan baru: sudah sejauh mana tindak lanjut surat kecamatan itu?

Apakah Satpol PP telah melakukan pemeriksaan lapangan? Apakah hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pemerintah daerah? Jika ditemukan pelanggaran, apakah telah diterbitkan teguran atau tindakan administratif?

Terlebih, dokumentasi lapangan terbaru pada 11 November 2026 dan keterangan mengenai aktivitas harian menunjukkan perlunya pemeriksaan ulang terhadap kondisi terkini.

Meski demikian, perlu dipastikan apakah lokasi penggalian yang didokumentasikan merupakan bagian dari kegiatan yang sama dengan lokasi yang sebelumnya dilaporkan pihak kecamatan.

Selain persoalan legalitas, aktivitas pengangkutan tanah berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

Sebelumnya, warga Kampung Malangnengah mengeluhkan kendaraan pengangkut tanah yang menyebabkan jalan berdebu, kotor, dan licin ketika hujan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardhani, bahkan telah mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas penggalian dan kendaraan pengangkut material. Satelit News +1

Kondisi tersebut memperkuat alasan perlunya pemeriksaan terpadu, terutama terhadap keselamatan lalu lintas, batas muatan kendaraan, dan dampak lingkungan.

Persoalan ini kini menjadi ujian keterbukaan pengawasan pemerintah dan penegakan hukum.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid diharapkan memastikan perangkat daerah terkait memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan aktivitas penggalian di Sindang Jaya.

Sementara itu, Polda Banten diharapkan melakukan pendalaman apabila terdapat laporan atau bukti awal yang mengindikasikan pelanggaran hukum.

Setidaknya terdapat lima persoalan yang harus dijawab secara terbuka:

• Siapa pemilik dan penanggung jawab kegiatan penggalian di Kampung Rimpak Kulon?

• Apakah kegiatan tersebut memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan?

• Apakah material tanah diperjualbelikan atau digunakan untuk kepentingan pematangan lahan?

• Apa hasil tindak lanjut surat Kecamatan Sindang Jaya kepada Satpol PP Kabupaten Tangerang?

• Apakah Polda Banten telah menerima laporan atau melakukan pemeriksaan terkait aktivitas tersebut?

Jangan sampai persoalan yang telah berulang kali diberitakan justru terus bergulir tanpa kepastian hasil pengawasan.

Apabila kegiatan terbukti memenuhi seluruh ketentuan, pemerintah perlu menjelaskan dasar legalitasnya. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tanpa pandang bulu.

Pantauan lapangan 11 November 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan galian tanah di Sindang Jaya belum selesai hanya dengan pemberitaan atau surat imbauan.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memastikan apakah aktivitas tersebut benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan akhirnya sederhana: jika aktivitas penggalian terus berjalan dan persoalannya sudah diketahui pemerintah, kapan hasil pemeriksaan serta status legalitasnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi terbaru dari pengelola kegiatan, Satpol PP Kabupaten Tangerang, instansi perizinan, maupun Polda Banten mengenai hasil pemeriksaan lokasi yang didokumentasikan pada 11 November 2026.

Redaksi Suaragempur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi Suaragempur.com

The post Galian Tanah di Sindang Sono Diduga Terus Beroperasi, Aktivitas Disebut Berjalan Setiap Hari: Ke Mana Pengawasan Pemkab Tangerang dan Polda Banten? appeared first on .

SUARAGEMPUR | KABUPATEN TANGERANG – Praktik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang diduga dilakukan secara berulang di SPBU 34-157-06, Jalan Raya Serang, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan. Rabu ( 11 / 11 / 2026  )

Berdasarkan hasil pantauan di lokasi , aktivitas pengisian BBM tersebut diduga menggunakan sepeda motor dengan kondisi tangki yang telah dimodifikasi dan tidak lagi sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan.

Dengan menggunakan tangki hasil modifikasi tersebut, pengisian BBM jenis Pertalite dapat mencapai sekitar 35 liter atau setara dengan Rp350.000 dalam satu kali pengisian.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya terhadap dugaan praktik pembelian secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi kapasitas tangkinya.

Padahal, BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, segala bentuk dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.

Aparat Penegak Hukum (APH), Pertamina, serta instansi pengawas terkait diharapkan segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian BBM di SPBU tersebut.

Pengawasan juga perlu diarahkan kepada pihak pengelola dan operator SPBU guna memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan BBM bersubsidi demi kepentingan pribadi, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dirugikan.

Redaksi SUARAGEMPUR.COM membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU 34-157-06, Pertamina, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau koreksi atas pemberitaan ini.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen redaksi dalam menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab dan Pasal 5 ayat (3) mengenai Hak Koreksi.

Penulis : Eko.w

The post DIDUGA MODIFIKASI TANGKI MOTOR, PENGISIAN BBM PERTALITE DI SPBU CIBADAK TEMBUS 35 LITER appeared first on .

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG, SUARAGEMPUR.COM — Kepemimpinan baru Kapolda Banten, Irjen Pol. Hendra Kurniawan, mulai mendapat sorotan. Lebih dari satu bulan menjabat, publik masih menunggu langkah konkret kepolisian dalam merespons dugaan persoalan lingkungan dan legalitas aktivitas cut and fill di kawasan Suvarna Sutera, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

Hingga Rabu (11/11/2026), belum diperoleh tanggapan resmi Polda Banten terkait aktivitas penggalian dan pengangkutan tanah yang sebelumnya disorot awak media.

Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas alat berat di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, menjadi perhatian. Material tanah dari lokasi tersebut disebut diangkut menuju kawasan pembangunan Nexen.

Pertanyaannya, siapa yang memastikan legalitas penggalian tanah tersebut? Apakah seluruh perizinan dan dokumen lingkungannya telah diperiksa?

Pergantian pimpinan Polda Banten diharapkan membawa perubahan nyata dalam penegakan hukum, bukan sekadar pergantian jabatan.

Komitmen Kapolda Banten untuk mendengarkan keluhan masyarakat kini diuji melalui penanganan persoalan yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan infrastruktur publik.

Publik patut mempertanyakan langkah prioritas 100 hari kepemimpinan Kapolda Banten, termasuk apakah Ditreskrimsus telah melakukan pendalaman terhadap aktivitas cut and fill di Sindang Jaya.

Diamnya institusi dalam memberikan penjelasan tidak otomatis membuktikan adanya pembiaran, tetapi berpotensi menimbulkan persepsi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Aktivitas cut and fill harus ditelusuri berdasarkan sifat kegiatannya. Apabila terdapat pengambilan dan pemanfaatan komersial material tanah, perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan pertambangan, lingkungan hidup, dan perizinan terkait.

Pemeriksaan dapat merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

Polda Banten diharapkan tidak menunggu persoalan semakin meluas sebelum berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan legalitas kegiatan tersebut.

Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap masyarakat maupun pelaku usaha besar. Apabila aktivitas penggalian tanah telah memenuhi ketentuan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjelaskannya secara terbuka.

Sebaliknya, apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana, penanganannya harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Kini publik menunggu jawaban Kapolda Banten: apakah aktivitas cut and fill Suvarna Sutera akan diperiksa secara transparan, atau persoalan ini terus bergulir tanpa kejelasan?

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi Polda Banten maupun pihak pengembang mengenai legalitas kegiatan dan status penanganannya.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

(Redaksi)

The post APH Diuji, Aktivitas Cut and Fill Suvarna Sutera Belum Tersentuh Penjelasan Hukum: Mana Gebrakannya? appeared first on .

TANGERANG | TANGERANG — Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, mengenai aktivitas *cut and fill* di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, kini memunculkan pertanyaan baru mengenai tanggung jawab pengawasan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud.

Saat ditemui awak media di Kantor DPC PKB Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi menyatakan, “Saya kurang tahu karena wilayah itu bukan dapil saya. Yang pasti tahu yang punya dapil.”

Pernyataan tersebut menarik perhatian karena Kecamatan Sindang Jaya merupakan bagian dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, tempat Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud terpilih pada periode 2024–2029.

Selain Muhammad Amud, terdapat delapan anggota DPRD lainnya dari Dapil IV yang meliputi Pasar Kemis, Sindang Jaya, dan Rajeg.

Pernyataan Ustur Ubadi secara tidak langsung mengarahkan pertanyaan publik kepada Muhammad Amud dan delapan wakil rakyat dari Dapil IV. Apakah mereka telah mengetahui dan menindaklanjuti persoalan tersebut?

Padahal, fungsi pengawasan DPRD secara kelembagaan tidak dibatasi daerah pemilihan.

Persoalan semakin serius karena mobilisasi truk pengangkut tanah dari lokasi yang disebut sebagai lahan Suvarna Sutera menuju kawasan pembangunan Nexen diduga berpotensi merusak jalan yang dibangun menggunakan APBD.

Jalan dibangun dari uang rakyat, bukan untuk dirusak demi kepentingan pengusaha!

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup didesak memeriksa legalitas aktivitas pengerukan, batas muatan kendaraan, serta kondisi jalan yang dilalui truk tanah.

Kini pertanyaan publik tertuju kepada dua pimpinan DPRD tersebut. Apakah Muhammad Amud akan mengambil langkah pengawasan terhadap aktivitas di daerah pemilihannya? Dan apakah Ustur Ubadi akan menjalankan fungsi pengawasan Komisi IV tanpa membatasi persoalan berdasarkan dapil?

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya pelanggaran perizinan maupun kerusakan jalan akibat mobilisasi truk tersebut.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Muhammad Amud, Ustur Ubadi, pihak Suvarna Sutera, serta instansi terkait.

(Redaksi)

The post Sindang Jaya Masuk Dapil IV, Pengawasan Jalan Rusak Dipertanyakan: Siapa Bertanggung Jawab atas Proyek APBD dan Aktivitas Angkutan Tanah? appeared first on .

ISTANBUL, TURKI | SUARAGEMPUR.COM — Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) memperluas kiprah organisasinya ke tingkat internasional melalui pelantikan jajaran pengurus Perwakilan Mathla’ul Anwar Turki di Istanbul, Senin (9/11/2026).

Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar, Dr. KH Jazuli Juwaeni, M.A., M.M., hadir bersama jajaran pengurus dalam kegiatan tersebut.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penguatan jaringan kelembagaan Mathla’ul Anwar di luar negeri. Kehadiran perwakilan di Turki diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dalam bidang pendidikan, dakwah, pengembangan sumber daya manusia, serta hubungan antarkomunitas Muslim.

Turki dinilai memiliki peluang strategis untuk menjadi salah satu titik pengembangan kerja sama internasional, khususnya dalam mempertemukan potensi pendidikan dan gerakan sosial keagamaan antara Indonesia dan masyarakat setempat.

Meski demikian, pembentukan kepengurusan di luar negeri tidak hanya sebatas memperluas struktur organisasi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana jajaran pengurus mampu menerjemahkan visi dan misi Mathla’ul Anwar ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Penguatan jaringan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Turki dapat menjadi sejumlah agenda yang dikembangkan ke depan.

Publik pun menantikan program prioritas dan langkah nyata Perwakilan Mathla’ul Anwar Turki dalam menjalankan amanah organisasi.

Pelantikan di Istanbul ini menjadi awal babak baru perjalanan Mathla’ul Anwar di tingkat internasional. Keberhasilan langkah tersebut nantinya akan terlihat dari kontribusi nyata yang mampu diberikan, baik bagi organisasi maupun masyarakat luas.

(Redaksi)

The post Pelantikan di Istanbul Perluas Kiprah Mathla’ul Anwar ke Tingkat Global, Pendidikan dan Dakwah Jadi Sorotan appeared first on .

TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang bersiap mengambil langkah hukum terhadap puluhan perusahaan yang diduga melanggar hak normatif pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah UMK, jam kerja 12 jam sehari, hingga dugaan pelanggaran ketentuan lembur dan BPJS Ketenagakerjaan, selasa (10/11/2026).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut surat pengaduan Nomor 048/DPC-KSPSI/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 yang telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Banten, Kapolda Banten, dan Bupati Tangerang.

Dalam laporan tersebut, KSPSI mencantumkan 46 entri perusahaan yang perlu diperiksa. Bahkan, terdapat laporan pekerja yang diduga hanya menerima upah Rp.50.000 hingga Rp 60.000 per hari.

Ketua DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, Rustam Effendi, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti mengabaikan hak pekerja.

Berdasarkan kajian terhadap UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan pembayaran upah di bawah minimum, sedangkan Pasal 288 ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda sesuai ketentuan.

Penerapan sanksi tersebut tetap harus memperhatikan unsur pelanggaran, pengecualian yang berlaku, serta waktu terjadinya perbuatan.

DPC KSPSI Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan yang dilaporkan.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana, KSPSI akan mendorong penanganan melalui PPNS ketenagakerjaan dan kepolisian. Sementara itu, kekurangan pembayaran upah dan lembur akan diperjuangkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

KSPSI juga mempertimbangkan pengaduan kepada Ombudsman RI apabila ditemukan dugaan maladministrasi atau pengabaian laporan oleh instansi berwenang.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh kepastian mengenai hasil pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan yang dilaporkan.

Publik kini menunggu langkah konkret Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten, dan aparat penegak hukum.

Jangan sampai puluhan laporan dugaan pelanggaran hak buruh hanya berakhir di meja birokrasi tanpa pemeriksaan dan kepastian hukum.

DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya memperjuangkan hak pekerja melalui langkah hukum yang terukur.

Redaksi

The post DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang Siapkan Langkah Hukum, Puluhan Perusahaan Diduga Bayar Upah di Bawah UMK appeared first on .

TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Setelah ramai pemberitaan mengenai dugaan belum ditindaklanjutinya rekomendasi Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 terkait pembangunan tandon air dan perubahan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Suvarna Sutera, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, akhirnya menyatakan kesiapannya membuka kembali persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ustur Ubadi saat diwawancarai awak media di Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tangerang, Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam wawancara tersebut, Ustur Ubadi sempat mempertanyakan apakah tandon air Suvarna Sutera benar-benar tidak dibangun pada titik lokasi yang sebelumnya telah ditentukan.

Menanggapi pertanyaan itu, awak media menyampaikan hasil penelusuran lapangan bahwa tandon air yang dipersoalkan tidak ditemukan pada titik yang disebut telah ditentukan. Awak media juga menyampaikan belum menemukan bukti adanya pembangunan maupun pemindahan lokasi tandon tersebut.

Ustur Ubadi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja DPRD Kabupaten Tangerang periode sebelumnya.

“Ini kan kesepakatan dewan masa lalu,” ujar Ustur Ubadi dalam wawancara tersebut.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa hingga saat wawancara berlangsung belum terdapat bukti yang memastikan adanya pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut.

Ustur Ubadi menyatakan kesiapannya memperjuangkan kembali rekomendasi Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang terdahulu.

Ia juga mengaku telah meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyiapkan dokumen rekomendasi tahun 2022 sebagai dasar menelusuri sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah rekomendasi pembangunan tandon air dan persoalan perubahan dokumen AMDAL Suvarna Sutera telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam wawancara itu, Ustur Ubadi juga menyinggung persoalan tanggung jawab hukum apabila nantinya ditemukan pelanggaran terkait rekomendasi Komisi IV periode sebelumnya.

Menurut pandangannya, apabila terdapat pelanggaran hukum, pihak yang berpotensi menghadapi konsekuensi hukum adalah anggota Komisi IV periode terdahulu, bukan dirinya.

Namun, secara hukum, pertanggungjawaban tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan periode jabatan. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada kewenangan, tindakan, kewajiban, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Ustur Ubadi juga menyatakan akan memanggil Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tandon air Suvarna Sutera.

Pemanggilan tersebut direncanakan untuk mengklarifikasi rekomendasi DPRD sebelumnya, termasuk memastikan kewajiban pembangunan tandon air, lokasi yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan dokumen lingkungan.

Pernyataan Ustur Ubadi membuka kembali harapan adanya kejelasan terhadap rekomendasi DPRD yang telah menjadi sorotan selama sekitar empat tahun.

Namun, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban. Apakah dokumen rekomendasi tahun 2022 benar-benar telah diterima Komisi IV saat ini? Apakah pihak pengembang sudah menjalankan kewajibannya? Dan kapan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait akan dilaksanakan?

Hingga berita ini disusun, pernyataan Ustur Ubadi mengenai rencana pemanggilan dinas terkait masih berupa komitmen yang pelaksanaannya perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Persoalan Suvarna Sutera kini memasuki babak baru. Setelah ramai diberitakan, publik menunggu apakah komitmen Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang tersebut akan diwujudkan melalui langkah pengawasan yang konkret atau kembali berhenti pada pernyataan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengembang Suvarna Sutera, Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta instansi terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

Redaksi

The post Setelah Ramai Pemberitaan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Ustur Ubadi Siap Buka Kembali Rekomendasi Tandon Air Suvarna Sutera Tahun 2022 appeared first on .