Kabupaten Tangerang | suaragempur.com – Puluhan truk bermuatan tanah kembali memicu keresahan masyarakat. Kendaraan-kendaraan besar ini terlihat parkir sembarangan di sepanjang Jalan Baru Pasar Sentiong, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja. Keberadaan mereka tidak hanya menyita ruang jalan, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Sabtu (11/01/2025)

Situasi ini semakin memperburuk kondisi jalan, yang kerap dipadati kendaraan pada jam-jam sibuk. Warga setempat menyuarakan kekecewaan atas minimnya tindakan tegas dari pemerintah daerah. “Ini bukan pertama kalinya. Sudah sering terjadi, tapi tetap saja dibiarkan,” ujar seorang warga dengan nada kesal.

Tak hanya parkir sembarangan, truk-truk ini juga diduga beroperasi di luar jam yang diperbolehkan. Warga mempertanyakan apakah proyek-proyek yang melibatkan truk tersebut telah mematuhi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang menjadi prasyarat setiap proyek konstruksi besar. “Kalau aturan seperti ini diabaikan, lalu untuk apa pemerintah membuat regulasi?” tanya seorang pengendara sepeda motor yang terpaksa berhenti karena jalan tertutup truk.

Salah satu sopir truk, ketika dimintai keterangan, mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari pengelola armada. “Saya disuruh parkir di sini sama pengurusnya, bang.” jelasnya. Saat ditanya lebih lanjut, ia menyebut seorang pengurus berinisial YF (pengurus armada) dan TB (pengurus jalan) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasional mereka.

Kejadian seperti ini mengingatkan pada tragedi di Bundaran Bugel, Tigaraksa, yang melibatkan truk bermuatan tanah beberapa bulan lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan sempat menjadi sorotan publik. Namun, lemahnya pengawasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. “Apakah harus ada korban lagi baru mereka bergerak?” kritik salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya.

Warga mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya sekadar memberi imbauan, tetapi segera melakukan penertiban terhadap truk-truk tersebut. Selain itu, transparansi terkait izin Andalalin juga menjadi tuntutan masyarakat. “Kalau memang proyek itu legal, mana buktinya? Jangan sampai hanya karena keuntungan segelintir pihak, keselamatan masyarakat jadi terabaikan,” tambah warga lainnya.

Jalan raya adalah fasilitas publik yang semestinya dikelola secara aman dan tertib. Warga berharap pemerintah daerah mengambil langkah tegas, baik melalui penertiban langsung maupun pemberian sanksi kepada pelanggar. “Tugas pemerintah bukan sekadar reaktif, tetapi juga preventif,” ujar seorang pengendara mobil yang terpaksa berhenti karena jalan tersendat.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, risiko kecelakaan dan keresahan masyarakat akan terus meningkat. Ketegasan pemerintah bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utamanya. Warga kini menunggu aksi nyata, bukan lagi janji semata. (Red)