SUARAGEMPUR.COM | Tangerang – Dalam rangka memperkuat ketahanan sosial dan mencegah potensi konflik di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kegiatan Penanganan Konflik pada Rabu, 2 Juli 2025. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung KESBANGPOL dari pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.
Kegiatan ini dirancang untuk:
✓Mewujudkan suasana yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Tangerang.
✓Meningkatkan daya tahan sosial masyarakat terhadap ancaman konflik.
✓Mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Rapat ini dihadiri oleh 50 perwakilan desa dari tujuh kecamatan, serta menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, intelijen, dan TNI. Di antaranya:
•Rudi Lesmana, AP, M.Si., Kepala KESBANGPOL Kabupaten Tangerang
•Sapta Laelani, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
•Kapten Arh Syahrial Siregar, SH, Perwira Seksi Intelijen Kodim 0510/Tigaraksa
•M. Syarif, SH, Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Koordinator Wilayah Kabupaten Tangerang
Dalam sambutannya, Kepala KESBANGPOL Rudi Lesmana menegaskan urgensi membangun kesadaran kolektif serta meningkatkan kewaspadaan dini di seluruh lapisan masyarakat.
“Sinergi antara elemen masyarakat adalah fondasi utama ketenteraman wilayah. Komunikasi yang intensif dan sistem deteksi dini harus terus diperkuat guna mencegah potensi konflik yang dapat merugikan stabilitas sosial,” tegasnya.
Rapat menghasilkan beberapa poin penting yang akan menjadi panduan aksi ke depan, yakni:
1. Mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh Peserta agar dapat meningkatkan sinergitas, juga dapat menyampaikan informasi-informasi terkait adanya gejala-gejala yang menimbulkan gangguan kondusifitas di wilayah desanya masing- masing.
2. Agar dapat meningkatkan Koordinasi, Komunikasi secara berkelanjutan demi terciptanya Kabupatenn Tangerang yang aman, tentram dan Kondusif.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah keberadaan warga negara asing (WNA) yang tidak melaporkan aktivitasnya kepada pemerintah desa, termasuk mereka yang mengaku sebagai bagian dari Jamaah Tabligh.
Perwakilan BIN, M. Syarif, SH, menyatakan bahwa pengawasan terhadap WNA menjadi perhatian serius dan akan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami akan mengintegrasikan pengawasan antara aparat kewilayahan, TNI, Polri, dan Dinas Imigrasi. Keberadaan warga asing harus terverifikasi sesuai regulasi untuk menjamin keamanan dan keterbukaan informasi,” jelasnya.
Ia juga mengimbau agar unsur RT, RW, Kepala Dusun, serta Pemerintah Desa segera melaporkan keberadaan WNA kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun intelijen POA untuk proses identifikasi dan pengawasan lebih lanjut.
Sapta Laelani menyoroti pentingnya penguatan kapasitas perangkat desa sebagai garda terdepan dalam mitigasi konflik sosial.
“Kepala desa dan perangkatnya memegang peran vital dalam menjalin komunikasi horizontal dengan masyarakat. Mereka adalah ujung tombak dalam membangun fondasi ketahanan sosial yang tangguh,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kapten Arh Syahrial Siregar, SH menyampaikan bahwa TNI siap menjadi mitra strategis masyarakat, tidak hanya sebagai pengawal wilayah, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan penyelesaian potensi konflik secara persuasif.
“Kami terus melakukan pemetaan kerawanan dan pendekatan humanis agar potensi konflik dapat diredam sejak dini,” katanya.
Dalam sesi diskusi terbuka, sejumlah perwakilan desa mengangkat permasalahan nyata, salah satunya terkait keberadaan WNA asal Pakistan yang tidak melapor dan belum diketahui aktivitasnya secara pasti.
Pertanyaan ini langsung direspons serius oleh pihak BIN dan KESBANGPOL, yang menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui jalur koordinasi terpadu dan prosedur hukum yang berlaku.
Rapat penanganan konflik ini bukan sekadar agenda formal, melainkan tonggak penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas wilayah.
Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa hingga aparat negara, menjadi kunci dalam mencegah konflik dan memperkuat ketahanan nasional dari level akar rumput.
Melalui rapat ini, semangat sinergi dan kepedulian kolektif semakin menguat, menjadi fondasi dalam menciptakan Kabupaten Tangerang yang aman, rukun, dan berdaya tahan tinggi. (Red)
