Redaktur
BANDARLAMPUNG| SUARAGEMPUR.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino berintensitas tinggi atau yang kerap disebut El Nino Godzilla. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengalokasikan kegiatan penyediaan bantuan sarana dan prasarana guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan, Selasa (14/7/2026).
Hal tersebut disampaikan Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, melalui sambungan telepon. Menurutnya, BPBD telah menyiapkan fasilitas distribusi air bersih yang akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air selama musim kemarau.
Pelaksanaan distribusi bantuan akan dibagi ke beberapa wilayah yang dinilai memiliki potensi kesulitan akses air bersih di Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya, BPBD melibatkan pihak penyedia agar proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini,” ujar Wahyu, Senin (13/7/2026).
Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD Provinsi Lampung juga memperkuat upaya mitigasi melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destagana).
Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi ancaman bencana, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun kemandirian desa dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk ancaman kekeringan ekstrem akibat El Nino.
“Melalui kolaborasi tersebut, BPBD berharap edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat pedesaan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan air bersih saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan sumber daya air secara mandiri,” terang Wahyu.
BPBD Provinsi Lampung menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh kegiatan penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, berjalan sesuai ketentuan serta dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Lampung.
Sementara itu, menanggapi pemberitaan yang menuding salah satu rekanan penyedia menggunakan NPWP ganda, pihak penyedia membantah tudingan tersebut. Menurut mereka, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak sesuai dengan mekanisme administrasi perpajakan maupun sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pihak penyedia menjelaskan bahwa penggunaan NPWP ganda dalam proses pengadaan pemerintah hampir tidak mungkin terjadi karena seluruh data perpajakan telah terintegrasi dengan sistem elektronik. Apabila ditemukan NPWP yang bermasalah, terduplikasi, atau tidak sesuai dengan identitas wajib pajak, sistem secara otomatis akan melakukan validasi, menolak proses administrasi, bahkan memblokir data yang tidak memenuhi persyaratan.
Dengan mekanisme verifikasi tersebut, pihak penyedia menilai tudingan penggunaan NPWP ganda seharusnya didukung bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi. Mereka juga menyatakan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang.
Menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan adanya kejanggalan dalam penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan, BPBD Provinsi Lampung turut memberikan klarifikasi.
BPBD menegaskan seluruh proses penunjukan penyedia maupun kerja sama dengan berbagai mitra telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan administrasi, serta mekanisme yang berlaku.
Seluruh tahapan verifikasi dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas masing-masing pihak dalam bidang kebencanaan. Langkah tersebut bertujuan mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh program penanggulangan bencana, termasuk penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat yang terdampak, (Red)
Kaperwil Kaperwil
