Komite MAN 2 Kota Serang Tarik Biaya Studi Kampus Rp2,25 Juta per Siswa, Dalih Sukarela Dipertanyakan!

SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Pungutan biaya kegiatan studi kampus sebesar Rp2.250.000 per siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang, Provinsi Banten, menuai sorotan. Meski kegiatan tersebut dinyatakan tidak wajib, mekanisme penetapan biaya dan pembayaran melalui komite madrasah memunculkan pertanyaan mengenai transparansi serta perlindungan hak wali murid, kamis (19/11/2026).

Berdasarkan surat Pengurus Komite MAN 2 Kota Serang Nomor 068/Kom-MAN/X/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, kegiatan studi kampus bagi siswa kelas XI dijadwalkan berlangsung pada 6–10 Desember 2026 dengan tujuan Yogyakarta dan Bandung.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Komite, Masyroullah Sidiq, S.Ag., M.Si., disebutkan bahwa biaya Rp2.250.000 tersebut sudah termasuk kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027.

Menariknya, surat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa studi kampus bersifat tidak wajib. Namun, pada bagian akhir, wali murid diarahkan melakukan pembayaran paling lambat 30 November 2026 melalui wali kelas atau transfer ke rekening BRI atas nama individu yang dicantumkan dalam surat.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan komite madrasah dalam menghimpun dana dari orang tua siswa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, penggalangan dana harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Komite tidak boleh dijadikan sarana untuk menyamarkan pungutan wajib sebagai sumbangan sukarela.

Terlebih, MAN 2 Kota Serang merupakan lembaga pendidikan negeri yang mendapatkan dukungan pembiayaan pemerintah.

Meski demikian, status sebagai madrasah negeri tidak otomatis melarang seluruh kegiatan berbayar. Yang harus dipastikan adalah apakah kegiatan tersebut benar-benar pilihan sukarela, bagaimana biaya ditetapkan, serta apakah terdapat tekanan terhadap siswa atau wali murid.

Hal lain yang patut dipertanyakan adalah penggabungan biaya studi kampus dengan kegiatan KTI.

Jika studi kampus tidak wajib, apakah siswa yang memilih tidak berangkat tetap harus membayar biaya KTI? Berapa rincian biaya masing-masing kegiatan?

Surat komite juga belum mencantumkan rincian anggaran Rp2.250.000 per siswa, termasuk biaya transportasi, penginapan, konsumsi, kunjungan kampus, dan penyelenggaraan KTI.

Ketiadaan rincian tersebut dalam surat pemberitahuan bukan bukti penyimpangan, tetapi menjadi alasan kuat bagi wali murid untuk meminta penjelasan

Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten patut melakukan pengawasan guna memastikan kegiatan tersebut tidak berubah menjadi beban finansial yang memaksa orang tua siswa.

Pihak madrasah dan komite perlu menjelaskan dasar penetapan biaya, hasil musyawarah wali murid, mekanisme pengelolaan rekening, serta jaminan bahwa siswa yang tidak mengikuti kegiatan tidak mengalami diskriminasi.

Jangan sampai kegiatan pendidikan yang seharusnya memberikan manfaat bagi siswa justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya transparansi pengelolaan dana.

Pertanyaan publik kini sederhana: jika studi kampus benar-benar tidak wajib, apakah wali murid bebas menolak membayar tanpa konsekuensi apa pun terhadap pendidikan anaknya?

Hingga naskah berita ini disusun, belum tersedia keterangan klarifikasi langsung dari Kepala MAN 2 Kota Serang maupun pengurus komite mengenai sejumlah pertanyaan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.

Redaksi SuaraGempur.com

  • Related Posts

    MIRIS! Pelaksanaan MBG Dikeluhkan Orang Tua Siswa SD Negeri Peusar 1, Ruang Kelas Diduga Beralih Fungsi Jadi Tempat Makan

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik mendapat respons positif dari banyak kalangan. Namun, pelaksanaannya di SD Negeri Peusar 1, Kecamatan…

    GMNI Kabupaten Tangerang Sentil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Pertanyakan Sikap Anggota DPR RI Dapil Banten Terkait Isu Badak Banten

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Sikap anggota DPR RI asal Banten dalam merespons polemik Badak Banten mulai menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Saepul…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    MIRIS! Pelaksanaan MBG Dikeluhkan Orang Tua Siswa SD Negeri Peusar 1, Ruang Kelas Diduga Beralih Fungsi Jadi Tempat Makan

    MIRIS! Pelaksanaan MBG Dikeluhkan Orang Tua Siswa SD Negeri Peusar 1, Ruang Kelas Diduga Beralih Fungsi Jadi Tempat Makan

    Komite MAN 2 Kota Serang Tarik Biaya Studi Kampus Rp2,25 Juta per Siswa, Dalih Sukarela Dipertanyakan!

    Komite MAN 2 Kota Serang Tarik Biaya Studi Kampus Rp2,25 Juta per Siswa, Dalih Sukarela Dipertanyakan!

    GMNI Kabupaten Tangerang Sentil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Pertanyakan Sikap Anggota DPR RI Dapil Banten Terkait Isu Badak Jawa

    GMNI Kabupaten Tangerang Sentil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Pertanyakan Sikap Anggota DPR RI Dapil Banten Terkait Isu Badak Jawa

    GMNI Kabupaten Tangerang Sentil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Pertanyakan Sikap Anggota DPR RI Dapil Banten Terkait Isu Badak Banten

    • By EKO
    • November 18, 2026
    • 11 views
    GMNI Kabupaten Tangerang Sentil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Pertanyakan Sikap Anggota DPR RI Dapil Banten Terkait Isu Badak Banten

    Video 32 Detik Diduga Perlihatkan Penggunaan Bong, Satresnarkoba Polresta Tangerang Didesak Lakukan Tes Rambut dan Kuku terhadap SL

    Video 32 Detik Diduga Perlihatkan Penggunaan Bong, Satresnarkoba Polresta Tangerang Didesak Lakukan Tes Rambut dan Kuku terhadap SL

    Konfirmasi Putusan MA Situ Ranca Gede Belum Terjawab, Legal Modernland Disebut Berada di Kantor Pusat dan Belum Bisa Ditemui

    Konfirmasi Putusan MA Situ Ranca Gede Belum Terjawab, Legal Modernland Disebut Berada di Kantor Pusat dan Belum Bisa Ditemui

    NO COPY