FACHRI HUZZER
JAKARTA | SUARAGEMPUR.COM — Dugaan pengeluaran uang sebesar Rp22,9 juta dan Rp50 juta yang disebut berkaitan dengan penanganan perkara di Unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menjadi perhatian redaksi Suaragempur.com.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, PT Lima Lintas Mediya Tama selaku perusahaan media Suaragempur.com telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui surat Nomor 001/KLF/LLMT-SG/IX/2026 tertanggal 25 September 2026.
Hingga berita ini disusun pada Rabu (14/10/2026), redaksi menyatakan belum memperoleh jawaban resmi atas sembilan pertanyaan yang diajukan melalui surat tersebut.
Permohonan klarifikasi dilayangkan setelah redaksi menerima informasi mengenai dugaan pengeluaran uang sebesar Rp22.900.000 oleh seseorang bernama Aan. Berdasarkan keterangannya kepada redaksi melalui komunikasi telepon, uang tersebut disebut berkaitan dengan upaya agar dirinya dapat keluar dari tahanan.
Dalam komunikasi tersebut, Aan menyampaikan, “Saya habis uang Rp23.000.000, dua puluh tiga juta kurang Rp100 ribu.”
Pernyataan itu, sebagaimana dicantumkan dalam surat permohonan klarifikasi, mengarah pada nominal Rp22,9 juta. Selain itu, Aan menyampaikan informasi mengenai uang sebesar Rp50 juta yang menurut keterangannya berkaitan dengan peristiwa penangkapan sekitar satu bulan sebelumnya.
Namun, hingga kini belum terdapat bukti terverifikasi yang memastikan siapa yang meminta atau menerima uang tersebut, bagaimana penyerahannya dilakukan, serta apakah terdapat keterlibatan anggota kepolisian.
Redaksi juga belum dapat memastikan apakah pengeluaran uang yang dimaksud memiliki hubungan langsung dengan keputusan hukum dalam perkara yang sedang ditangani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, enam orang disebut diamankan atau menjalani proses penanganan perkara oleh Unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya pada 10–11 September 2026.
Penanganan perkara tersebut dalam surat permohonan klarifikasi dikaitkan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/718/IX/Res.1.8/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Dari enam orang tersebut, empat orang dikabarkan sudah tidak lagi menjalani penahanan. Sementara itu, dua orang lainnya yang disebut berinisial Kiki dan Edo dikabarkan masih berada dalam tahanan Polda Metro Jaya.
Informasi tersebut mendorong redaksi meminta penjelasan mengenai status hukum masing-masing orang, dasar penahanan, serta alasan perbedaan status penahanan di antara mereka.
Meski demikian, perbedaan status penahanan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Kepastian mengenai hal tersebut harus didasarkan pada dokumen perkara, dasar hukum, dan kondisi masing-masing pihak.
Dalam surat tertanggal 25 September 2026, Suaragempur.com mengajukan sembilan pertanyaan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai penanganan perkara tersebut.
Pertanyaan itu mencakup kepastian jumlah orang yang diamankan, status hukum enam orang yang disebut dalam informasi awal, serta dasar hukum apabila empat orang di antaranya sudah tidak lagi menjalani penahanan.
Redaksi juga meminta klarifikasi mengenai dugaan penyerahan uang, termasuk apakah terdapat anggota Unit 3 Subdit Tahbang/Resmob yang pernah meminta, menerima, mengetahui, atau berhubungan dengan penyerahan uang dari Aan, keluarganya, maupun pihak lain.
Selain itu, Ditreskrimum dimintai penjelasan mengenai informasi uang Rp50 juta, kemungkinan adanya pembayaran resmi yang dibenarkan oleh hukum, serta ada atau tidaknya pemeriksaan atau klarifikasi internal terhadap informasi tersebut.
Redaksi turut menanyakan kesediaan pihak kepolisian untuk menerima bahan informasi, rekaman komunikasi, keterangan pihak terkait, dan bukti transaksi guna mendukung proses verifikasi.
Melalui permohonan tersebut, Suaragempur.com berharap memperoleh informasi yang utuh agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.
Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Suaragempur.com, Rustam Effendi, S.H., M.H., melalui surat klarifikasi tersebut menegaskan bahwa langkah redaksi bukan untuk menuduh atau menghakimi anggota kepolisian.
Permohonan klarifikasi merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi pers dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, serta Dewan Pers.
Redaksi menyatakan terbuka terhadap penjelasan, koreksi, maupun hak jawab dari Polda Metro Jaya dan seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Apabila hasil klarifikasi menunjukkan bahwa informasi mengenai dugaan penyerahan uang tidak benar atau tidak melibatkan anggota kepolisian, redaksi berkepentingan menyampaikan hasil tersebut secara proporsional kepada publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang memadai, tindak lanjut diharapkan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal maupun proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan pengeluaran uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara perlu ditelusuri secara objektif agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan masyarakat maupun institusi kepolisian.
Keterbukaan informasi diperlukan untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara pengeluaran uang yang diakui salah satu pihak dengan proses dan keputusan hukum dalam perkara tersebut.
Demikian pula mengenai perbedaan status penahanan, yang harus dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum serta keadaan masing-masing pihak. Penangguhan atau pengalihan penahanan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum tertentu sehingga seseorang yang tidak lagi ditahan tidak serta-merta menjadi bukti adanya penyimpangan.
Namun, apabila terdapat indikasi permintaan atau penerimaan uang secara tidak sah yang berkaitan dengan kewenangan aparat, informasi tersebut patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan dokumen yang tersedia bagi redaksi, Suaragempur.com belum memperoleh jawaban resmi Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas sembilan pertanyaan yang diajukan.
Publik pun menunggu penjelasan mengenai kebenaran dugaan penyerahan uang Rp22,9 juta dan Rp50 juta, termasuk ada atau tidaknya keterkaitan dengan proses penanganan perkara di Unit 3 Subdit Tahbang/Resmob.
Kepastian mengenai persoalan tersebut memerlukan verifikasi dan pemeriksaan yang objektif, bukan kesimpulan sepihak.
Suaragempur.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan, sesuai dengan prinsip pemberitaan yang berimbang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan penyerahan uang dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Penyebutan nama, jabatan, unit kerja, maupun status penahanan didasarkan pada informasi dan dokumen yang diterima redaksi, dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran hukum. Redaksi akan memperbarui pemberitaan apabila memperoleh klarifikasi atau bukti tambahan yang relevan.
Penulis: Fachri
Redaksi: SUARAGEMPUR.COM
