FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Aktivitas penggalian dan pengangkutan tanah di wilayah Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya telah diberitakan terkait dugaan persoalan perizinan dan penggunaan jalan pemerintah daerah oleh kendaraan pengangkut tanah, hingga Senin (9/11/2026) aktivitas tersebut dilaporkan masih berlangsung.
Berdasarkan informasi terbaru yang diterima redaksi, sejumlah alat berat disebut masih melakukan pengerukan tanah di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.
Tanah hasil pengerukan tersebut diinformasikan diangkut menggunakan kendaraan menuju lahan pembangunan Nexen.
Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan penggalian, asal-usul material tanah untuk kebutuhan pembangunan, serta pengawasan pemerintah terhadap kendaraan berat yang menggunakan infrastruktur jalan daerah.
Sebelumnya, Suaragempur.com telah menyoroti aktivitas galian tanah di kawasan Serongge, Kecamatan Sindang Jaya, termasuk penggunaan jalan pemerintah daerah oleh kendaraan pengangkut tanah.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi hingga 9 November 2026, belum diketahui adanya tindakan penertiban atau penegakan hukum terhadap aktivitas yang dipersoalkan tersebut.
Apakah aktivitas penggalian tanah tersebut telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan? Apakah pemerintah daerah telah melakukan pemeriksaan lapangan? Apakah aparat penegak hukum telah menindaklanjuti informasi yang berkembang?
Jika aktivitas tersebut ternyata tidak memiliki perizinan yang diwajibkan, mengapa kegiatan pengerukan dan pengangkutan tanah masih dapat berlangsung?
Informasi bahwa tanah hasil pengerukan dibawa menuju lahan pembangunan Nexen menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi.
Pihak pengelola pembangunan Nexen perlu dimintai penjelasan mengenai asal material tanah, identitas pemasok atau kontraktor pengangkutan, serta dokumen yang menunjukkan legalitas sumber material tersebut.
Meski demikian, pengangkutan tanah menuju lokasi pembangunan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengelola proyek melakukan pelanggaran hukum.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan hubungan antara pemilik lahan galian, pelaksana pengerukan, perusahaan pengangkutan, dan pihak penerima material.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan jalan milik pemerintah daerah oleh kendaraan pengangkut tanah.
Penggunaan jalan oleh kendaraan berat perlu memperhatikan kelas jalan, batas muatan, keselamatan pengguna jalan, serta potensi kerusakan infrastruktur.
Apabila ditemukan kendaraan dengan muatan atau dimensi yang melanggar ketentuan, instansi berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jika terbukti terjadi kerusakan jalan akibat pelanggaran tersebut, pertanggungjawaban pihak terkait perlu ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perhubungan, instansi yang membidangi perizinan dan lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status aktivitas penggalian tanah di Sindang Jaya.
Pengawasan tidak cukup hanya menyangkut keberadaan izin, tetapi juga pelaksanaan kegiatan di lapangan, dampak lingkungan, keselamatan lalu lintas, dan perlindungan fasilitas umum.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi mengenai status perizinan galian di Kampung Rimpak Kulon, hasil pemeriksaan instansi terkait, maupun tanggapan pengelola pembangunan Nexen.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Redaksi
