DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang Siapkan Langkah Hukum, Puluhan Perusahaan Diduga Bayar Upah di Bawah UMK

TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang bersiap mengambil langkah hukum terhadap puluhan perusahaan yang diduga melanggar hak normatif pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah UMK, jam kerja 12 jam sehari, hingga dugaan pelanggaran ketentuan lembur dan BPJS Ketenagakerjaan, selasa (10/11/2026).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut surat pengaduan Nomor 048/DPC-KSPSI/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 yang telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Banten, Kapolda Banten, dan Bupati Tangerang.

Dalam laporan tersebut, KSPSI mencantumkan 46 entri perusahaan yang perlu diperiksa. Bahkan, terdapat laporan pekerja yang diduga hanya menerima upah Rp.50.000 hingga Rp 60.000 per hari.

Ketua DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, Rustam Effendi, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti mengabaikan hak pekerja.

Berdasarkan kajian terhadap UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan pembayaran upah di bawah minimum, sedangkan Pasal 288 ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda sesuai ketentuan.

Penerapan sanksi tersebut tetap harus memperhatikan unsur pelanggaran, pengecualian yang berlaku, serta waktu terjadinya perbuatan.

DPC KSPSI Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan yang dilaporkan.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana, KSPSI akan mendorong penanganan melalui PPNS ketenagakerjaan dan kepolisian. Sementara itu, kekurangan pembayaran upah dan lembur akan diperjuangkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

KSPSI juga mempertimbangkan pengaduan kepada Ombudsman RI apabila ditemukan dugaan maladministrasi atau pengabaian laporan oleh instansi berwenang.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh kepastian mengenai hasil pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan yang dilaporkan.

Publik kini menunggu langkah konkret Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten, dan aparat penegak hukum.

Jangan sampai puluhan laporan dugaan pelanggaran hak buruh hanya berakhir di meja birokrasi tanpa pemeriksaan dan kepastian hukum.

DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya memperjuangkan hak pekerja melalui langkah hukum yang terukur.

Redaksi