TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mulai menggelar rangkaian kegiatan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027. Namun, di balik agenda tersebut, muncul persoalan mendasar mengenai asas manfaat penetapan upah minimum bagi pekerja, senin (16/11/2026).
Pasalnya, berdasarkan data dan temuan yang disampaikan DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, diperkirakan hanya sekitar 30 persen perusahaan yang menjalankan ketentuan UMK Tahun 2026. Angka tersebut merupakan klaim hasil pemantauan serikat pekerja yang masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan resmi.
Jika temuan tersebut terbukti, penetapan UMK setiap tahun berisiko kehilangan manfaat nyata bagi sebagian besar buruh karena lemahnya kepatuhan perusahaan dan pengawasan pemerintah.
Ketua DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, Rustam Effendi, S.H., M.H., menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perusahaan yang diduga membayar upah pekerja di bawah ketentuan minimum.
Menurutnya, pembahasan kenaikan UMK tidak boleh hanya berorientasi pada besaran angka, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan pemerintah benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha.
Berdasarkan dokumen rangkaian kegiatan pengupahan 2027, Disnaker Kabupaten Tangerang menjadwalkan Rapat Deteksi Dini pada 16 November 2026, Dialog Pengupahan pada 17 November, Rapat Pleno UMK pada 23 November, penyusunan rekomendasi pada 24 November, serta rencana penetapan UMK pada 25 November 2026.
Namun, muncul pertanyaan kritis: **Apa manfaat kenaikan UMK 2027 apabila dugaan pelanggaran pembayaran UMK 2026 belum dituntaskan?
Persoalan tersebut menjadi semakin serius mengingat KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang sebelumnya telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan pengupahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Laporan itu antara lain menyoroti dugaan pembayaran upah di bawah UMK, jam kerja berlebihan, serta persoalan perlindungan jaminan sosial pekerja.
Secara hukum, pengusaha pada prinsipnya dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang diatur peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penetapan UMK harus diikuti pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.
Tim Deteksi Dini Kerawanan Masalah Ketenagakerjaan Tahun 2027 juga diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan upah murah sebelum berkembang menjadi konflik hubungan industrial.
Jangan sampai pemerintah sibuk membahas kenaikan UMK 2027, sementara dugaan pelanggaran UMK 2026 belum memperoleh penyelesaian yang jelas.
Jika perkiraan tingkat kepatuhan sebesar 30 persen tersebut terbukti benar, kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi serius terhadap efektivitas pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang.
Publik berhak mengetahui berapa perusahaan yang telah diperiksa, berapa yang terbukti melanggar, serta tindakan hukum dan administratif apa yang sudah dilakukan oleh instansi berwenang.
Kebijakan upah minimum pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan penghasilan bagi pekerja.
Tanpa kepatuhan perusahaan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum, kenaikan UMK berpotensi hanya menjadi keputusan administratif yang tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pekerja.
Persoalannya bukan semata-mata berapa persen UMK 2027 akan naik, melainkan berapa persen perusahaan yang benar-benar akan membayarnya.
Hingga berita ini disusun, angka kepatuhan perusahaan yang disampaikan KSPSI tersebut belum disandingkan dengan data pemeriksaan resmi dari instansi pengawas ketenagakerjaan.
Disnaker Kabupaten Tangerang dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten perlu dimintai tanggapan mengenai temuan tersebut, termasuk langkah konkret untuk memastikan pelaksanaan UMK 2026 dan kesiapan pengawasan UMK 2027.
Sebab, keberhasilan kebijakan pengupahan bukan hanya diukur dari besarnya kenaikan UMK, tetapi juga dari kepatuhan pengusaha dan manfaat nyata yang diterima buruh.
Redaksi SuaraGempur.com





