Masalah Sampah yang Tak Kunjung Teratasi: Bukti Ketidakbecusan UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat

Kabupaten Tangerang || suaragempur.com – Persoalan sampah di Jalan Sentiong, Desa Tobat, kembali menjadi sorotan. Lima titik : di depan pagar bambu samping pasar sentiong, jalan baru arah menuju Pt. Pemi, di depan makam salak, di depan Pt. Casa Verde Indonesia (pabrik sabun cair), di samping TPS (tempat pembuangan sampah) sementara jalan baru, belokan ke arah adi di sebrang pemancingan koh iing. Senin, 05/08/2024

Penumpukan sampah masih belum terselesaikan dengan baik, meskipun telah berulang kali dikritik oleh awak media dan Ormas di Kecamatan Balaraja. Mirisnya, alih-alih mencari solusi permanen, UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat justru terkesan “lemparkan tanggung jawab” dan “tutup mata” terhadap permasalahan ini.

Napoleon Juliansyah selaku anggota Lsm KPK menegaskan bahwa “UPT 2 DLHK selalu berlindung di balik alasan klasik, kekurangan unit mobil dan motor pengangkut sampah, serta kebiasaan warga membuang sampah sembarangan. Alasan ini terasa janggal dan tidak masuk akal. Akhirnya banyak timbul pertanyaan di benak masyarakat Balaraja, khususnya para pengguna jalan baru sentiong.

Pertama, bagaimana mungkin dengan retribusi sampah yang mencapai Rp25.000 hingga Rp35.000 per bulan per rumah, di seluruh perumahan di Kecamatan Balaraja, UPT 2 DLHK masih kekurangan armada? Ditambah lagi, pungutan retribusi terhadap industri-industri di Balaraja, seharusnya semakin memperkuat kemampuan UPT 2 DLHK dalam menangani sampah.

Kedua, argumen tentang kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi ketidakmampuan UPT 2 DLHK. UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi dan menertibkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program edukasi, penegakan peraturan, dan penyediaan tempat sampah yang memadai.

Ketidakpedulian UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat semakin terlihat jelas dengan sikap mereka yang “diam tak menggubris” permasalahan ini. Sikap ini menunjukkan minimnya komitmen dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan Kritis masyarakat Balaraja yang Menuntut Jawaban:
1. Kemana perginya uang retribusi sampah yang jumlahnya fantastis?
2. Apakah benar-benar digunakan untuk operasional pengangkutan sampah, atau hanya masuk ke kantong pribadi oknum tertentu?
3. Kapan UPT 2 DLHK akan menyelesaikan penumpukan sampah di 5 titik di Jalan Sentiong Desa Tobat?
4. Apakah UPT 2 DLHK memiliki strategi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di Kecamatan Balaraja secara menyeluruh?
5. Apa tindakan yang akan diambil Pejabat Desa Tobat terhadap warganya yang masih membuang sampah sembarangan?
5. Bagaimana UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah tercederai akibat kelalaian mereka dalam menangani masalah sampah?

Sudah saatnya UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat berhenti “lemparkan tanggung jawab” dan “tutup mata” terhadap persoalan sampah di Jalan Sentiong Desa Tobat. Diperlukan tindakan nyata, solusi permanen, dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Mari kita awasi dan dorong UPT 2 DLHK dan Pejabat Desa Tobat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini!

(Oim)

  • Related Posts

    Dugaan Pelanggaran Hak Buruh di PT Damai Abadi Diadukan ke Disnaker Banten, Mulai dari Upah hingga Union Busting

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Persoalan hubungan industrial di PT Damai Abadi memasuki babak baru. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA…

    DTRB Kabupaten Tangerang Akui Perizinan Berbasis Dokumen, Pengawasan Suvarna Sutera Dipertanyakan: Bagaimana Nasib Rekomendasi DPRD 2022?

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Transparansi perizinan dan pengawasan pembangunan kawasan Suvarna Sutera di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan lapangan, kesesuaian pembangunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Dugaan Pelanggaran Hak Buruh di PT Damai Abadi Diadukan ke Disnaker Banten, Mulai dari Upah hingga Union Busting

    Dugaan Pelanggaran Hak Buruh di PT Damai Abadi Diadukan ke Disnaker Banten, Mulai dari Upah hingga Union Busting

    DTRB Kabupaten Tangerang Akui Perizinan Berbasis Dokumen, Pengawasan Suvarna Sutera Dipertanyakan: Bagaimana Nasib Rekomendasi DPRD 2022?

    DTRB Kabupaten Tangerang Akui Perizinan Berbasis Dokumen, Pengawasan Suvarna Sutera Dipertanyakan: Bagaimana Nasib Rekomendasi DPRD 2022?

    Kapolresta Tangerang Turun Langsung Pantau Persebaran Personel Gatur Pagi di Balaraja

    • By EKO
    • November 12, 2026
    • 7 views
    Kapolresta Tangerang Turun Langsung Pantau Persebaran Personel Gatur Pagi di Balaraja

    Diduga Jadi Korban Percaloan Tenaga Kerja PT Nikomas Gemilang, Tiga Orang Telah Menyetor DP Rp5 Juta per Orang

    Diduga Jadi Korban Percaloan Tenaga Kerja PT Nikomas Gemilang, Tiga Orang Telah Menyetor DP Rp5 Juta per Orang

    Galian Tanah di Sindang Sono Diduga Terus Beroperasi, Aktivitas Disebut Berjalan Setiap Hari: Ke Mana Pengawasan Pemkab Tangerang dan Polda Banten?

    Galian Tanah di Sindang Sono Diduga Terus Beroperasi, Aktivitas Disebut Berjalan Setiap Hari: Ke Mana Pengawasan Pemkab Tangerang dan Polda Banten?

    DIDUGA MODIFIKASI TANGKI MOTOR, PENGISIAN BBM PERTALITE DI SPBU CIBADAK TEMBUS 35 LITER

    • By EKO
    • November 11, 2026
    • 22 views
    DIDUGA MODIFIKASI TANGKI MOTOR, PENGISIAN BBM PERTALITE DI SPBU CIBADAK TEMBUS 35 LITER

    NO COPY