Redaktur S. Eman
Kabupaten Tangerang | Suaragempur.com – Aroma busuk dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyelimuti Kecamatan Balaraja. Kali ini, pengelolaan anggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi sorotan tajam. Dana yang seharusnya menjadi tameng keselamatan bagi para pekerja diduga disunat tanpa alasan jelas. Lebih parahnya lagi, pemerintah kecamatan memilih bungkam, mempertegas dugaan permainan di balik pengurangan anggaran tersebut.
Kondisi ini memicu kemarahan publik. Aktivis sosial dan kontrol masyarakat mempertanyakan alasan pemerintah, khususnya Camat Balaraja dan Kasi Pembangunan, yang hingga kini tidak memberikan klarifikasi. Keheningan ini justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?
“Kalau mereka diam, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan keselamatan pekerja,” ujar Nurdin, seorang aktivis yang vokal dalam isu ini.
Ia menegaskan, pengurangan anggaran K3 tanpa dasar jelas adalah bentuk kejahatan administratif dan moral. Jika terbukti, pelanggaran ini tidak hanya mencoreng nama pemerintah setempat, tetapi juga mengancam hak dasar para pekerja yang diatur undang-undang.
Dugaan manipulasi ini bukan hal sepele. Dalam beberapa proyek yang dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), disebutkan bahwa anggaran K3 yang sudah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini mengancam keselamatan para pekerja yang setiap harinya bergelut dengan resiko tinggi.
“Kalau K3 dikorupsi, itu sama saja menjadikan pekerja sebagai tumbal demi keuntungan para pelaku. Anggaran K3 itu wajib digunakan untuk melindungi nyawa. Kalau diselewengkan, apa itu tidak sama dengan pembunuhan perlahan?” tambah Nurdin dengan nada geram.
Sikap diam pemerintah Balaraja hanya memperkeruh suasana. Dalam dunia birokrasi, bungkam sering kali menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Jika memang tidak ada yang salah, mengapa tidak segera memberikan klarifikasi?
Kepercayaan publik terhadap pemerintah terus tergerus. Jika dugaan ini terbukti, tidak hanya Camat Balaraja yang harus bertanggung jawab, tetapi juga seluruh pihak terkait yang ikut menikmati hasil dari dugaan kejahatan ini.
Ketika pemerintah diam, masyarakat tidak akan tinggal diam. Aktivis, media, dan masyarakat luas akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pemerintah perlu ingat bahwa mereka bekerja dengan amanah rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Waktu akan membongkar segalanya. Jika benar ada pelanggaran, maka para pelaku harus siap menghadapi konsekuensinya. Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini,” pungkas Nurdin.
Apakah pemerintah kecamatan akan terus bersembunyi di balik kebisuan? Atau justru membuktikan integritas mereka dengan transparansi? Publik menunggu jawaban. (Red)
EKO
