Dugaan KKN Pada Pengurangan Anggaran K3 di Kecamatan Balaraja, Pemerintah Bungkam: Ada Apa?

Kabupaten Tangerang | Suaragempur.com – Aroma busuk dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyelimuti Kecamatan Balaraja. Kali ini, pengelolaan anggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi sorotan tajam. Dana yang seharusnya menjadi tameng keselamatan bagi para pekerja diduga disunat tanpa alasan jelas. Lebih parahnya lagi, pemerintah kecamatan memilih bungkam, mempertegas dugaan permainan di balik pengurangan anggaran tersebut.

Kondisi ini memicu kemarahan publik. Aktivis sosial dan kontrol masyarakat mempertanyakan alasan pemerintah, khususnya Camat Balaraja dan Kasi Pembangunan, yang hingga kini tidak memberikan klarifikasi. Keheningan ini justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?

“Kalau mereka diam, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan keselamatan pekerja,” ujar Nurdin, seorang aktivis yang vokal dalam isu ini.

Ia menegaskan, pengurangan anggaran K3 tanpa dasar jelas adalah bentuk kejahatan administratif dan moral. Jika terbukti, pelanggaran ini tidak hanya mencoreng nama pemerintah setempat, tetapi juga mengancam hak dasar para pekerja yang diatur undang-undang.

Dugaan manipulasi ini bukan hal sepele. Dalam beberapa proyek yang dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), disebutkan bahwa anggaran K3 yang sudah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini mengancam keselamatan para pekerja yang setiap harinya bergelut dengan resiko tinggi.

“Kalau K3 dikorupsi, itu sama saja menjadikan pekerja sebagai tumbal demi keuntungan para pelaku. Anggaran K3 itu wajib digunakan untuk melindungi nyawa. Kalau diselewengkan, apa itu tidak sama dengan pembunuhan perlahan?” tambah Nurdin dengan nada geram.

Sikap diam pemerintah Balaraja hanya memperkeruh suasana. Dalam dunia birokrasi, bungkam sering kali menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Jika memang tidak ada yang salah, mengapa tidak segera memberikan klarifikasi?

Kepercayaan publik terhadap pemerintah terus tergerus. Jika dugaan ini terbukti, tidak hanya Camat Balaraja yang harus bertanggung jawab, tetapi juga seluruh pihak terkait yang ikut menikmati hasil dari dugaan kejahatan ini.

Ketika pemerintah diam, masyarakat tidak akan tinggal diam. Aktivis, media, dan masyarakat luas akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pemerintah perlu ingat bahwa mereka bekerja dengan amanah rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Waktu akan membongkar segalanya. Jika benar ada pelanggaran, maka para pelaku harus siap menghadapi konsekuensinya. Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini,” pungkas Nurdin.

Apakah pemerintah kecamatan akan terus bersembunyi di balik kebisuan? Atau justru membuktikan integritas mereka dengan transparansi? Publik menunggu jawaban. (Red)

 

  • Related Posts

    Diduga Pemadatan Agregat Proyek Jalan Kepuren Tak Maksimal, Rp398,5 Juta Anggaran APBD-P Jadi Sorotan

    SERANG|SUARAGEMPUR.COM – Pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, kondisi lapisan agregat di kawasan Simpang Empat Kepuren diduga belum dipadatkan secara optimal sehingga…

    Kasat Narkoba Polresta Tangerang Belum Merespons, Barang Bukti dan Dasar Pemulangan Warga Kresek Dipertanyakan

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Penanganan warga Kecamatan Kresek berinisial AK oleh Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polresta Tangerang, Kompol Dimas Arki…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Diduga Pemadatan Agregat Proyek Jalan Kepuren Tak Maksimal, Rp398,5 Juta Anggaran APBD-P Jadi Sorotan

    Diduga Pemadatan Agregat Proyek Jalan Kepuren Tak Maksimal, Rp398,5 Juta Anggaran APBD-P Jadi Sorotan

    Kasat Narkoba Polresta Tangerang Belum Merespons, Barang Bukti dan Dasar Pemulangan Warga Kresek Dipertanyakan

    Kasat Narkoba Polresta Tangerang Belum Merespons, Barang Bukti dan Dasar Pemulangan Warga Kresek Dipertanyakan

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    NO COPY