Divhumas Polri Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Jakarta | SUARAGEMPUR.COM – Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhumas Polri) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024. Pencapaian ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.

Dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), tercatat sebanyak 22 unit kerja, termasuk Divhumas Polri, berhasil meraih predikat WBK. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Divhumas Polri dalam meraih predikat WBK bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Predikat WBK ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Divhumas Polri. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kami. Keberhasilan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik masyarakat yang terus mendukung kami,” ujar Brigjen Trunoyudo.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa predikat WBK menjadi motivasi bagi Divhumas Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas di lingkungan Polri.

Dengan predikat ini, Divhumas Polri telah membuktikan keseriusannya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri, sekaligus mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Polri berharap predikat ini menjadi inspirasi bagi seluruh unit kerja lain untuk terus memperkuat reformasi birokrasi. (Red)

  • Related Posts

    Purbaya Lengser dari Kursi Menkeu, Keputusan Prabowo Bikin Publik Bertanya-tanya

    JAKARTA | SUARAGEMPUR.COM — Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Purbaya Yudhi Sadewa disebut diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan oleh…

    DPP KAMPUD Kritisi Pelimpahan Penanganan Kasus Eks Jampidsus dari Penyidik Polri ke Penyidik Kejaksaan, Dinilai Tidak Sesuai Prosedur

    JAKARTA SUARAGEMPUR.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Hanan Rozak: Penyuluh Pertanian Ujung Tombak Kedaulatan Pangan dan Penguatan NKRI

    Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Hanan Rozak: Penyuluh Pertanian Ujung Tombak Kedaulatan Pangan dan Penguatan NKRI

    PWI Banten–Kejati Perkuat Sinergi, Transparansi Penegakan Hukum Jadi Sorotan

    PWI Banten–Kejati Perkuat Sinergi, Transparansi Penegakan Hukum Jadi Sorotan

    HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, KSPSI Siap Bersinergi Perkuat Ketenagakerjaan

    HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, KSPSI Siap Bersinergi Perkuat Ketenagakerjaan

    Dr. Darlian Pone Lantik Citra Dianto sebagai Ketua PK Partai Golkar Umpu Semenguk, Dilanjutkan Gerakan Lampung Menanam

    Dr. Darlian Pone Lantik Citra Dianto sebagai Ketua PK Partai Golkar Umpu Semenguk, Dilanjutkan Gerakan Lampung Menanam

    PKK Karang Anyar Raih Penghargaan Bina Wilayah, Camat Kemiri dan Kades Dorong Kader Terus Bersemangat

    PKK Karang Anyar Raih Penghargaan Bina Wilayah, Camat Kemiri dan Kades Dorong Kader Terus Bersemangat

    Suara Buruh Mengetuk Pintu DPR RI, KSPSI Pilih Dialog Kawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    Suara Buruh Mengetuk Pintu DPR RI, KSPSI Pilih Dialog Kawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    NO COPY