Kabupaten Tangerang | SUARAGEMPUR.COM – Polemik pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang masih berlanjut dalam tanda tanya besar. Dugaan ketidakseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam menangani permasalahan ini mendapat kritik tajam dari anggota Komisi 2 DPRD, Deden Umardani. Namun, upaya wartawan suaragempur.com untuk meminta klarifikasi dari sejumlah pejabat Pemkab justru berujung pada kebisuan. Jumat (17/01/2025)
Pejabat seperti Pj Bupati Andi Ony, Sekda Soma Atnaja, Asda Syaifulloh, Sekretaris Inspektorat Nurjannah, Humas Inspektorat Rizal, hingga Kabid Dlhk Kabupaten Tangerang tidak bisa dihubungi, memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait langkah strategis Pemkab ke depan. Pertanyaan yang dilayangkan terkait kritik Deden Umardani soal lambannya penanganan sampah hanya berbuah diam seribu bahasa.
Dalam pernyataannya, Deden Umardani menilai Pemkab Tangerang kurang serius menangani sampah, meskipun isu ini menjadi persoalan yang sangat mendesak. “Pemkab masih belum menganggap serius persoalan sampah, dari struktur terbawah sampai teratas belum terlihat keseriusan dalam penanggulangan sampah di Kabupaten Tangerang. Ini masalah serius,” tegasnya. Namun, pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawab publik dengan mengabaikan permintaan konfirmasi.
Kabupaten Tangerang yang mengusung motto “Satya Karya Kerta Raharja“, yang berarti kesetiaan kepada NKRI serta kerja keras untuk kesejahteraan masyarakat, tampaknya jauh dari harapan. Bagaimana bisa motto tersebut relevan, jika persoalan mendasar seperti pengelolaan sampah saja tidak mendapatkan perhatian serius?
Visi Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan masyarakat religius, cerdas, sehat, dan sejahtera juga menjadi bahan pertanyaan. Jika sampah yang menumpuk terus menjadi pemandangan sehari-hari, apakah kata “Gemilang” layak disematkan pada Kabupaten ini? Harapan masyarakat seolah terkubur di antara tumpukan sampah yang semakin hari semakin menggunung.
Publik tentu bertanya-tanya, apakah Pemkab Tangerang mampu menjawab kritik ini dengan langkah konkret? Atau akankah masalah ini kembali terkubur tanpa penyelesaian? Dugaan bahwa Pemkab hanya memberi janji tanpa aksi nyata semakin mencuat. Masyarakat butuh solusi, bukan sekadar retorika.
Sikap diam yang ditunjukkan pejabat Pemkab menimbulkan dugaan bahwa tanggung jawab mereka terhadap permasalahan publik mulai diabaikan. Ketidakmampuan memberikan jawaban kepada media bisa menjadi sinyal bahwa pengelolaan sampah bukan prioritas. Padahal, keberanian menghadapi kritik adalah bagian dari tugas pejabat publik.
Warga Kabupaten Tangerang tentu berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar narasi yang indah di atas kertas. Pertanyaan yang mengemuka, kapan Pemkab Tangerang akan bangkit dan benar-benar serius menangani persoalan sampah ini?
Kini, bola panas ada di tangan Pemkab Tangerang. Apakah akan tetap bungkam atau mulai menunjukkan langkah nyata? Satu hal yang pasti, masyarakat tidak akan diam melihat gunungan sampah semakin tinggi sementara pejabat hanya membisu. Publik butuh jawaban, bukan kebungkaman.
(Oim)
