SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG – Polemik dugaan korupsi Dana Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, kian memanas. Setelah Kepala Desa Kandawati, Sumarni, memilih bungkam terkait serangkaian dugaan kegiatan fiktif dan mark-up anggaran tahun 2023, kini sorotan publik mengarah kepada Camat Gunung Kaler, Udin, yang juga enggan memberikan tanggapan, jumat (19/9/2025).
Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi Suaragempur kepada Camat Gunung Kaler melalui sambungan WhatsApp berakhir sia-sia. Sama seperti sang kepala desa, Camat Udin tidak memberikan jawaban, bahkan cenderung tidak peduli. Sikap ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah kecamatan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Padahal, berdasarkan aturan perundang-undangan, camat memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut meliputi pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa, hingga fasilitasi administratif. Mandat ini merupakan pelimpahan wewenang dari bupati atau wali kota untuk memastikan desa berjalan transparan dan akuntabel.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Alih-alih menjalankan fungsi kontrol, Camat Udin justru memilih bungkam, memperlihatkan sikap yang dinilai tidak etis bagi seorang pejabat publik.
Diamnya camat memperkuat dugaan bahwa pengelolaan Dana Desa Kandawati tidak hanya sarat penyimpangan, tetapi juga minim pengawasan. Publik pun menilai, jika aparat pengawas di tingkat kecamatan turut abai, maka potensi praktik penyalahgunaan anggaran desa akan semakin subur.
LSM Satu Bumi Satu Negeri (LSBSN) DPC Kabupaten Tangerang sebelumnya sudah menegaskan akan melayangkan surat audiensi resmi untuk mendesak transparansi. Kini, tekanan publik semakin besar agar aparat penegak hukum turun tangan langsung, mengingat pengawasan berjenjang yang seharusnya dijalankan justru mandek di tingkat kecamatan.
Kasus Dana Desa Kandawati seolah menjadi potret buram lemahnya pengawasan birokrasi di daerah Kecamatan Gunung kaler. Bungkamnya kades dan camat tak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tapi juga memperlihatkan bagaimana anggaran rakyat berpotensi dijadikan bancakan tanpa kontrol.
Hingga kini, Redaksi Media Suaragempur masih menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Desa Kandawati maupun Camat Gunung Kaler. Publik berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka agar dugaan korupsi tidak semakin menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Redaksi : SUARAGEMPUR
