FACHRI HUZZER
SUARAGEMPUR.COM| SERANG, BANTEN– Isu pengelolaan sampah kembali menghangat di Kota Serang. Pemerintah Kota (Pemkot) Serang diketahui telah menjalin kerja sama penerimaan dan pengelolaan sampah dengan dua daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Minggu (4/1/2026).
Kerja sama tersebut diklaim mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Bahkan, kebijakan ini disebut-sebut dapat membantu menutup kekurangan anggaran daerah akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp169 miliar. (Apabila angka tersebut tidak akurat, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut).
Di satu sisi, langkah Pemkot Serang ini menuai apresiasi. Pemerintah daerah dinilai kreatif dan inovatif dalam mencari sumber PAD alternatif. Mulai dari Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dianggap berhasil menangkap peluang fiskal di tengah keterbatasan anggaran.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menuai kritik tajam. Pasalnya, pengelolaan sampah lintas daerah berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan.
Isu dampak lingkungan dan kesehatan tampaknya diantisipasi dengan skema kompensasi. Pemkot disebut menyiapkan berbagai program, mulai dari pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial, hingga program bedah rumah bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pengelolaan sampah.
Kendati demikian, pendekatan tersebut dinilai belum menyentuh substansi persoalan. Kritik pun muncul, salah satunya dari kalangan aktivis sosial yang mempertanyakan logika kebijakan tersebut.
“Kalau konsepnya memang sesederhana menyediakan lahan luas dan memberi kompensasi, mengapa tidak sekalian membuka kerja sama dengan seluruh daerah di Indonesia?” ujar Sonny Martin, Sekretaris DPD Banten LSM Triga Nusantara Indonesia, dengan nada satir.
Ia bahkan menyindir, Pemkot Serang seolah bisa saja mempromosikan diri sebagai tujuan akhir sampah nasional. “Buat saja brosur resmi: siap menerima sampah dari mana pun, ada diskon, layanan jemput bola, bahkan bayar di tempat,” katanya.
Menurut Sonny, jika kebijakan tersebut terus diperluas tanpa kajian lingkungan yang komprehensif dan partisipasi publik yang memadai, peningkatan PAD yang diharapkan justru berpotensi menjadi masalah jangka panjang.
“Pertanyaannya sederhana,” tegasnya. “Apakah sampah ini benar-benar membawa berkah bagi pemerintah daerah, atau justru menjadi musibah bagi masyarakat Kota Serang di masa depan?”
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Serang belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut maupun kajian dampak lingkungan jangka panjang atas kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah yang telah dijalankan.
Redaksi : Suaragempur
