FACHRI HUZZER
TANGERANG, BANTEN SUARAGEMPUR.COM — Aliansi Peduli Banten mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan rekonstruksi Jalan Cangkudu–Cisoka. Namun, di tengah pembangunan yang mendapat perhatian langsung dari Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Aliansi meminta pemerintah tidak mengabaikan pertanyaan publik terkait transparansi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut, Senin (24/8/2026).
Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, ruas Jalan Cangkudu–Cisoka memiliki panjang sekitar 4 kilometer. Dari total panjang tersebut, sekitar 1,581 kilometer mengalami kerusakan.
Pada 2026, pemerintah melakukan rekonstruksi sepanjang 1,380 kilometer yang terbagi dalam dua segmen. Proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12.117.354.000 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Aliansi Peduli Banten menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
Namun, dukungan terhadap pembangunan, kata Aliansi, tidak boleh dimaknai sebagai penghentian fungsi kontrol sosial masyarakat.
Aliansi Peduli Banten sebelumnya telah menyampaikan sejumlah pertanyaan publik terkait proyek Rekonstruksi Jalan Cangkudu–Cisoka.
Pertanyaan tersebut antara lain menyangkut data tender, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai kontrak, kronologi proses pengadaan, dokumen perencanaan, penyedia pekerjaan, pengawasan hingga pelaksanaan fisik di lapangan.
Namun, hingga munculnya pemberitaan terbaru mengenai kunjungan Bupati Tangerang ke lokasi proyek, Aliansi mengaku belum memperoleh jawaban maupun klarifikasi substantif atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
“Kami mendukung pembangunan Jalan Cangkudu–Cisoka. Tetapi pembangunan yang baik harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Aliansi Peduli Banten dalam keterangannya.
Aliansi mempertanyakan apakah pemerintah hanya akan menyampaikan progres pembangunan kepada masyarakat, sementara pertanyaan mengenai proses pengadaan dan pelaksanaan proyek yang sebelumnya disampaikan belum mendapatkan penjelasan.
Bagi Aliansi, progres pembangunan dan keterbukaan informasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Aliansi Peduli Banten kembali menegaskan bahwa sorotan yang disampaikan sebelumnya bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana maupun penyimpangan anggaran.
Menurut Aliansi, permintaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat diketahui dan dipahami masyarakat.
“Kami tidak menuduh. Kami meminta data dan klarifikasi agar masyarakat dapat melihat secara objektif apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Aliansi meminta penjelasan resmi terkait sejumlah hal, termasuk kronologi proses tender Segmen 2, HPS, nilai kontrak, dokumen pengadaan serta hubungan antara proses tender dengan tanggal dimulainya pekerjaan di lapangan.
Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, Aliansi menilai dokumen resmi dan penjelasan pemerintah justru dapat menjadi alat klarifikasi terbaik kepada publik.
Besarnya anggaran proyek juga menjadi perhatian Aliansi Peduli Banten. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyebut total anggaran penanganan ruas Jalan Cangkudu–Cisoka mencapai Rp12.117.354.000.
Pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua segmen, masing-masing sepanjang 691 meter dan 689 meter. Konstruksi yang digunakan berupa beton dengan ketebalan 30 sentimeter dan mutu beton Fs 45 MPa.
Atas penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut, Aliansi meminta sejumlah informasi dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Di antaranya mengenai penyedia pekerjaan masing-masing segmen, nilai kontrak, HPS, mekanisme pemilihan penyedia, PPK, konsultan pengawas, dasar perhitungan volume dan harga satuan pekerjaan, spesifikasi teknis, mekanisme pembayaran berdasarkan progres, pengawasan mutu beton dan ketebalan konstruksi hingga mekanisme pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.
Menurut Aliansi, pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam proyek pembangunan yang menggunakan APBD. Aliansi juga menyoroti informasi mengenai sekitar 201 meter ruas jalan yang masih belum ditangani pada 2026.
Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya menjelaskan bahwa penanganan bagian jalan tersebut direncanakan dilanjutkan pada 2027 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Aliansi meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar teknis dan perencanaan anggaran terhadap ruas yang belum ditangani tersebut.
“Yang kami minta adalah penjelasan, mengapa 1,380 kilometer ditangani pada 2026, sementara sekitar 201 meter direncanakan pada 2027. Apa dasar teknis dan bagaimana perencanaan anggarannya?” kata Aliansi.
Aliansi menilai penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah secara utuh.
Aliansi Peduli Banten menghormati kunjungan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid ke lokasi proyek sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur.
Namun, Aliansi mengingatkan bahwa kunjungan lapangan dan target penyelesaian pekerjaan tidak serta-merta menjawab pertanyaan publik mengenai proses pengadaan.
Menurut Aliansi, masyarakat membutuhkan dua hal sekaligus, yakni jalan yang berkualitas serta proses pembangunan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Infrastruktur harus dibangun dengan baik, sementara prosesnya juga harus terbuka dan akuntabel,” tegas Aliansi.
Karena itu, Aliansi Peduli Banten meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memberikan klarifikasi resmi terhadap pertanyaan yang sebelumnya telah disampaikan.
Aliansi juga meminta informasi mengenai proyek tersebut dapat dibuka secara transparan, sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.
Dokumen yang diminta antara lain RUP, HPS, BOQ, dokumen pemilihan atau tender, penetapan pemenang, SPPBJ, kontrak, SPMK, progres pekerjaan, informasi konsultan pengawas, dokumen pembayaran atau termin hingga dokumen serah terima pekerjaan.
Aliansi menyatakan siap menguji informasi tersebut berdasarkan dokumen resmi dan kondisi faktual di lapangan. Aliansi Peduli Banten menegaskan pihaknya tidak menginginkan pembangunan infrastruktur terganggu akibat polemik. Sebaliknya, Aliansi berharap proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan, berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendukung Jalan Cangkudu–Cisoka dibangun dan diselesaikan tepat waktu. Tetapi kami juga meminta pertanyaan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan jangan dibiarkan tanpa jawaban. Kalau semua proses sudah sesuai aturan, buka datanya dan jelaskan kepada publik. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan bukti bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Aliansi Peduli Banten.
(Red/SUARAGEMPUR.COM)
Kaperwil Kaperwil
