TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Pengelolaan Dana Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian publik. Dengan pagu anggaran mencapai Rp1.410.351.000, masyarakat menanti penjelasan Pemerintah Desa Sentul mengenai realisasi program, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, Dana Desa Sentul tercatat telah tersalurkan sebesar Rp995.747.100. Sementara itu, dari penjumlahan 23 item kegiatan yang tercantum dalam data, total nilai anggarannya mencapai Rp1.050.568.700.
Artinya, terdapat perbedaan sebesar Rp54.821.600 antara total nilai 23 item kegiatan dengan jumlah dana yang tercatat telah tersalurkan. Perbedaan ini perlu dijelaskan oleh Pemerintah Desa Sentul, termasuk apakah angka-angka tersebut merujuk pada tahapan pencatatan, alokasi, atau realisasi yang berbeda.
Dari keseluruhan nilai kegiatan sebesar Rp1.050.568.700, anggaran tercatat mencakup beberapa bidang utama.
Pada sektor infrastruktur, terdapat empat kegiatan pembangunan atau rehabilitasi saluran drainase menggunakan U-Ditch dengan total anggaran Rp179.485.000. Selain itu, tercatat sembilan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dengan konstruksi hotmix senilai Rp408.695.300.
Di bidang kesehatan, terdapat enam item kegiatan dengan total nilai Rp211.420.610. Kegiatan tersebut meliputi pemberian makanan tambahan bagi lansia, ibu hamil, dan balita, program pencegahan stunting, serta insentif kader Posyandu.
Selanjutnya, terdapat alokasi insentif tenaga pengajar PAUD sebesar Rp34.200.000, operasional pemerintahan desa sebesar Rp41.860.000, BLT untuk 40 kepala keluarga (KK) sebesar Rp144.000.000, serta penyertaan modal BUMDes sebesar Rp30.907.790.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Besarnya nilai anggaran tersebut perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai pelaksanaan setiap kegiatan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah seluruh pekerjaan infrastruktur benar-benar telah dilaksanakan sesuai lokasi, volume, dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam data.
Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai kualitas hasil pembangunan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta bukti pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Khusus untuk pekerjaan jalan hotmix dan pembangunan drainase, pemeriksaan kondisi fisik di lapangan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan hasil pekerjaan. Demikian pula program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial perlu dipastikan telah disalurkan sesuai sasaran.
Dengan demikian, pertanggungjawaban Dana Desa tidak cukup hanya ditunjukkan melalui daftar kegiatan dan angka anggaran. Pemerintah desa perlu dapat menjelaskan serta menunjukkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat.
Untuk mendapatkan penjelasan secara langsung, redaksi SUARAGEMPUR.COM telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Sentul, H. Akhmad Nawawi , serta Sekretaris Desa (Sekdes).
Konfirmasi tersebut meminta penjelasan mengenai realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, termasuk perbedaan antara pagu anggaran, jumlah dana tersalurkan, dan total nilai 23 item kegiatan. Redaksi juga meminta keterangan mengenai pelaksanaan pembangunan fisik, kesesuaian volume pekerjaan, serta pertanggungjawaban setiap program.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Desa H. Akhmad Nawawi maupun Sekretaris Desa belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang disampaikan redaksi.
Penjelasan dari Pemerintah Desa Sentul sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang terang mengenai penggunaan anggaran desa.
SUARAGEMPUR.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Sentul, H. Akhmad Nawawi, Sekretaris Desa, maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan data anggaran dan realisasi kegiatan tersebut.
Publik kini menanti keterbukaan Pemerintah Desa Sentul. Sebab, Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penulis : Eko.w







