Mediasi Sengketa Lahan di Pipitan Deadlock, Ahli Waris Soroti Sikap Lurah dan Kejanggalan Dokumen

SUARAGEMPUR.COM| SERANG — Proses mediasi sengketa tanah dan bangunan antara saudari Jumanah dengan ahli waris almarhum Busro B. H. Ahmad yang digelar di Kantor Kelurahan Pipitan berakhir tanpa titik temu. Pertemuan tersebut dinyatakan deadlock setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan,Selasa (14/4/2026).

Mediasi turut dihadiri sejumlah pihak, termasuk saksi Bapak Dulpatah dan Bapak Arif, serta dua figur otoritas wilayah, yakni mantan Lurah Pipitan Jamari dan Lurah aktif Ninis Hasifah.

Kebuntuan terjadi setelah Jumanah mengajukan tuntutan ganti rugi bangunan sebesar Rp25 juta. Pihak ahli waris secara tegas menolak nominal tersebut karena dinilai tidak berdasar dan tidak disepakati sejak awal.

Perbedaan pandangan terkait nilai kompensasi membuat mediasi tidak menghasilkan keputusan konkret.

Dalam forum mediasi, mantan Lurah Pipitan, Jamari, mengungkap fakta yang memicu tanda tanya. Ia menyebut bahwa saat penandatanganan dokumen jual beli di masa lalu, surat tersebut masih dalam kondisi kosong atau belum berisi keterangan lengkap.

Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya cacat prosedur dalam proses administrasi yang menjadi dasar klaim kepemilikan.

Tak hanya itu, ahli waris juga menemukan adanya perbedaan mencolok pada tanda tangan almarhum Busro jika dibandingkan dengan dokumen resmi lainnya.

Polemik semakin memanas setelah Lurah Pipitan, Ninis Hasifah, menyatakan bahwa perbedaan tanda tangan tersebut “tidak menjadi masalah.”

Pernyataan ini langsung menuai reaksi keras dari pihak ahli waris. Mereka menilai sikap tersebut mencederai prinsip kehati-hatian dalam menilai keabsahan dokumen hukum.

“Tanda tangan adalah identitas hukum yang bersifat unik dan tidak bisa berubah-ubah. Pernyataan seperti itu sangat kami sesalkan. Kami mempertanyakan netralitas pihak kelurahan,” tegas perwakilan ahli waris.

Ahli waris secara terbuka menyampaikan kekecewaan atas jalannya mediasi yang dinilai tidak objektif. Mereka menduga adanya sikap yang tidak netral dari pihak kelurahan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Sebagai institusi pemerintah tingkat bawah, kelurahan seharusnya berperan sebagai mediator yang adil, bukan justru menimbulkan persepsi keberpihakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak ahli waris menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan kepastian dan keadilan atas kepemilikan lahan dan bangunan yang disengketakan.

Kasus ini berpotensi berlanjut ke ranah hukum apabila tidak ditemukan penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

Redaksi

  • Related Posts

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    DELI SERDANG | SUARAGEMPUR.COM – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Labu kembali menunjukkan komitmen dan respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Di bawah komando Kapolsek Pantai Labu, Ipda Irafat Yaroni…

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Aktivitas seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang sedang berjaga di Pos Pantau Perbatasan Serang–Tangerang, wilayah Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan, senin (16/11/2026). Pasalnya, petugas yang…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    Gerak Cepat Polsek Pantai Labu Ringkus Dua Pelaku Curat, Ketum A-PPI dan Warga Beri Apresiasi Tinggi

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    NO COPY