SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Polemik sengketa lahan Situ Ranca Gede Jakung, Kabupaten Serang, kembali mendapat sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa.
Elmy Fuadi, Ketua Bidang PPD BADKO HMI Jabodetabeka–Banten Periode 2024–2026, mendesak seluruh aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri kembali dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan Situ Ranca Gede.
Menurut Elmy, terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/TUN/2026 seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Banten dan aparat penegak hukum untuk memperjelas status lahan serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
“Kami mendesak Polda Banten, Kejati Banten, dan KPK untuk membuka kembali penelusuran persoalan Situ Ranca Gede secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan potensi aset daerah ini berhenti hanya pada putusan pengadilan tata usaha negara. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, harus ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.”
Elmy juga menilai riwayat perkara gratifikasi yang pernah disidangkan dan berkaitan dengan pembebasan lahan di kawasan Modern Cikande patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen pembebasan lahan, aliran pembayaran, riwayat penguasaan tanah, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” demikian draf pernyataannya.
Ia turut mendesak Pemerintah Provinsi Banten agar tidak berhenti pada kemenangan dalam proses kasasi, melainkan segera menjelaskan status hukum dan administrasi lahan Situ Ranca Gede kepada publik.
“Jangan sampai negara terlihat menang di pengadilan, tetapi masyarakat tetap tidak memperoleh kepastian mengenai status dan penguasaan lahannya. Pemerintah Provinsi Banten harus terbuka, dan aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan bukti,” lanjut draf komentar tersebut.
Elmy menegaskan bahwa penelusuran kembali tidak boleh didasarkan pada asumsi ataupun sekadar penyebutan nama seseorang dalam persidangan. Setiap dugaan harus diuji berdasarkan alat bukti yang sah, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Sorotan terhadap Situ Ranca Gede kini bukan hanya tertuju pada putusan MA dan sikap pihak perusahaan, tetapi juga pada keseriusan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam memastikan tidak ada penyimpangan yang dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Redaksi SUARAGEMPUR.COM tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Redaksi | Suaragempur.com





