SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Pengelolaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan publik menyusul beredarnya sejumlah dugaan penyimpangan anggaran, pengaturan paket pekerjaan, hingga pungutan terhadap calon penerima bantuan.
Informasi tersebut mencuat melalui materi yang beredar di masyarakat dan menjadi perhatian pada Sabtu (21/11/2026). Nama Okeu Oktaviana, yang disebut sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, turut menjadi sorotan terkait perlunya transparansi dan pengawasan pelaksanaan program.
Dugaan penyimpangan yang disorot mencakup indikasi pemberian fee dalam pengadaan material, perubahan lokasi kegiatan Pokir yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan SIPD, serta dugaan selisih anggaran material BSPS/Rutilahu sekitar Rp1 juta per unit.
Selain itu, muncul tudingan adanya permintaan uang kepada calon penerima bantuan dengan alasan biaya administrasi atau operasional. Namun, dugaan tersebut belum disertai hasil audit maupun bukti pemeriksaan resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses perencanaan, penetapan lokasi, pengadaan material, hingga pengawasan anggaran bantuan perumahan dilaksanakan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB), realisasi pembelian material, dan pekerjaan di lapangan, maka Inspektorat Kabupaten Serang perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terjadi kerugian keuangan negara atau penyimpangan administratif.
Program BSPS/Rutilahu sejatinya bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki kondisi tempat tinggal. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai ketentuan.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, peran organisasi mahasiswa dalam mengawal transparansi anggaran daerah juga menjadi penting.
Elmy Fuadi, Ketua Bidang PPD BADKO HMI Jabodetabeka–Banten periode 2024–2026, merupakan salah satu unsur organisasi mahasiswa yang dapat dimintai tanggapan mengenai pengawasan kebijakan publik dan penggunaan anggaran bantuan masyarakat.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum diperoleh pernyataan langsung Elmy Fuadi mengenai dugaan penyimpangan tersebut.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah diharapkan memastikan adanya pemeriksaan objektif terhadap informasi yang beredar, termasuk meminta penjelasan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab atas program tersebut.
Pemeriksaan diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang menentukan penerima bantuan, bagaimana proses pengadaan material, apakah terdapat perubahan lokasi kegiatan, serta apakah nilai anggaran sesuai dengan realisasi di lapangan.
Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan sampai program yang seharusnya menjadi harapan masyarakat miskin justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari Okeu Oktaviana maupun Pemerintah Kabupaten Serang mengenai dugaan yang beredar. Seluruh pihak tetap memiliki hak jawab dan asas praduga tak bersalah harus dihormati.
Redaksi | Suaragempur.com





