SERANG | SUARAGEMPUR.COM — Polemik biaya studi kampus sebesar Rp2.250.000 per siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang terus menjadi perhatian. Setelah sebelumnya diberitakan mengenai mekanisme pembayaran yang disebut bersifat sukarela, kini persoalan tersebut membuka ruang pengawasan dari kalangan mahasiswa, termasuk BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka–Banten.
Berdasarkan pemberitaan SUARAGEMPUR.COM pada 19 November 2026, Pengurus Komite MAN 2 Kota Serang menerbitkan surat Nomor 068/Kom-MAN/X/2026 tertanggal 10 Oktober 2026 mengenai kegiatan studi kampus siswa kelas XI ke Yogyakarta dan Bandung pada 6–10 Desember 2026.
Surat yang ditandatangani Ketua Komite Masyroullah Sidiq, S.Ag., M.Si., tersebut mencantumkan biaya Rp2,25 juta per siswa, termasuk kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dijadwalkan berlangsung Januari hingga Maret 2027.
Meskipun kegiatan dinyatakan tidak wajib, surat tersebut mencantumkan batas pembayaran pada 30 November 2026 melalui wali kelas atau transfer ke rekening BRI atas nama individu.
Persoalan yang kini menjadi sorotan bukan semata-mata besarnya biaya, melainkan bagaimana dana dihimpun, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya, serta apakah wali murid benar-benar diberikan kebebasan untuk tidak mengikuti kegiatan.
Penggunaan rekening atas nama individu juga memerlukan penjelasan mengenai mekanisme pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu, penggabungan biaya studi kampus dengan kegiatan KTI menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban pembayaran bagi siswa yang tidak mengikuti perjalanan.
Ketua Bidang PPD BADKO HMI Jabodetabeka–Banten Periode 2024–2026, Elmy Fuadi, menjadi salah satu figur organisasi kemahasiswaan yang relevan untuk dimintai pandangan terkait persoalan tersebut.
Keterlibatan elemen mahasiswa dalam pengawasan kebijakan pendidikan dinilai penting untuk memastikan hak siswa dan wali murid terlindungi.
Sejumlah pertanyaan perlu mendapatkan jawaban terbuka, terutama mengenai dasar penetapan biaya Rp2,25 juta, rincian anggaran, hasil musyawarah orang tua, serta jaminan bahwa siswa yang tidak mengikuti kegiatan tidak mendapatkan perlakuan berbeda.
Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten diharapkan melakukan pemeriksaan administratif terhadap mekanisme penggalangan dana tersebut.
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah penggalangan dana telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan unsur kewajiban pembayaran yang bertentangan dengan ketentuan, instansi berwenang perlu mengambil langkah pembinaan maupun tindakan administratif sesuai hasil pemeriksaan.
Hingga penyusunan draf berita lanjutan ini, belum terdapat keterangan langsung dari Elmy Fuadi mengenai polemik tersebut. Karena itu, redaksi masih perlu meminta tanggapan resmi sebelum mengatribusikan penilaian atau desakan tertentu kepadanya.
Demikian pula, pihak MAN 2 Kota Serang dan pengurus komite tetap perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi serta hak jawab.
Pertanyaan yang belum terjawab adalah: jika kegiatan studi kampus benar-benar sukarela, apakah siswa dan wali murid dapat menolak tanpa kewajiban pembayaran dan tanpa konsekuensi akademik?
Redaksi | SUARAGEMPUR.COM





