Skandal Tenaga Kerja di PT GMS: Intervensi Dinas, TKA Ilegal, dan Pembungkaman Serikat

SUARAGEMPUR.COM| SERANG, BANTEN– Situasi ketenagakerjaan di PT Gunung Mulia Steel (GMS) memanas. Serikat pekerja melaporkan adanya dugaan intervensi dari oknum dinas dalam proses pencatatan serikat, yang kemudian diikuti tindakan intimidasi dan pengucilan terhadap para pengurus, Kamis (20/11/2025).

Serikat yang tengah memperjuangkan pencatatan resmi adalah PUK FSP TSK KSPSI di lingkungan perusahaan tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, proses pencatatan serikat diduga tidak berjalan mulus akibat intervensi oknum dinas terkait. Setelah proses ini bergulir, manajemen perusahaan disebut mulai melakukan tekanan terhadap para pengurus serikat.

Puncaknya, sejumlah pengurus PUK FSP TSK KSPSI di-off dari pekerjaan tanpa alasan jelas selama dua pekan terakhir, antara lain, Sutriadi Ketua PUK, Dion Forkum Hartono Pengurus PUK.

Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pemberangusan serikat (union busting)—upaya ilegal untuk melemahkan atau menghancurkan organisasi buruh melalui intimidasi, pengucilan, hingga pemutusan kerja terselubung.

Selain dugaan intimidasi, serikat pekerja juga menyoroti sejumlah masalah ketenagakerjaan di lingkungan PT GMS, antara lain: Pelanggaran K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Lingkungan kerja dikabarkan jauh dari standar keselamatan, berpotensi membahayakan pekerja.

TKA Non-Prosedural: Ditemukan Tenaga Kerja Asing yang tidak mampu berbahasa Indonesia, mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian regulasi penggunaan TKA di jabatan tertentu.

Situasi semakin memanas setelah beredar laporan bahwa seorang oknum Kepala Bidang di dinas terkait mengeluarkan pernyataan provokatif dengan menyebut serikat TSK KSPSI sebagai serikat yang “berbahaya.”

“Pernyataan dari oknum Kabid tersebut jelas mengarah pada upaya menghalangi hak berserikat dan merusak citra organisasi kami. Ditambah intimidasi dari manajemen, kami melihat ada upaya sistematis untuk membungkam suara pekerja di PT GMS,” tegas Zadul Muslim, Pengurus Pimpinan Daerah FSP TSK KSPSI Provinsi Banten.

FSP TSK KSPSI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten segera turun tangan menyelidiki dugaan, intimidasi dan union busting, pelanggaran K3, penggunaan TKA non-prosedural, serta intervensi oknum dinas dalam proses pencatatan serikat.

“Ini bukan sekadar perselisihan biasa, tapi menyangkut hak fundamental pekerja,” ujar Zadul.

Redaksi : SUARAGEMPUR

  • Related Posts

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    LAMPUNG | SUARAGEMPUR.COM — Pengamanan Internal (Paminal) Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk anggota kepolisian dan masyarakat sipil, dalam penanganan pengaduan keluarga Ibu Sakdiyah yang berkaitan dengan…

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Penanganan dugaan kepemilikan obat-obatan golongan G oleh (Timsus) 3 Satuan Reserse Narkoba Polresta Tangerang menyisakan sejumlah pertanyaan. Seorang warga Kecamatan Kresek berinisial AK dikabarkan dipulangkan setelah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    WOW! Masih Berseragam Dinas, Petugas Dishub Diduga Live TikTok Sambil Merokok Saat Jam Kerja di Pos Pantau Jayanti

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Paminal Polda Lampung Periksa Sejumlah Pihak, Dugaan Tindakan Membabi Buta Anggota Polres Lampung Timur Tanpa Mengindahkan SOP Jadi Sorotan

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    Putusan MA Menangkan Pemprov Banten, Nasib Aset Situ Ranca Gede Dipertanyakan: SuaraGempur Surati Biro Hukum, Desak Kejelasan Tindak Lanjut!

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    NO COPY