FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Polemik belum jelasnya tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang terkait persoalan tandon air atau kolam retensi kawasan Suvarna Sutera kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, menjadi perhatian setelah awak media yang datang untuk memenuhi janji pertemuan dengannya justru tidak berhasil menemuinya di tempat yang telah dituju.
Berdasarkan keterangan awak media, kunjungan tersebut dilakukan pada Selasa, 10 November 2026, untuk meminta penjelasan langsung mengenai perkembangan pengawasan DPRD terhadap persoalan tandon air, drainase, dan kewajiban lingkungan pengembang kawasan Suvarna Sutera.
Dokumentasi foto bertanda waktu menunjukkan keberadaan awak media di kawasan Jalan H. Somawinata, Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 12.08 WIB.
Namun, saat awak media berada di lokasi, Ketua Komisi IV yang hendak ditemui tidak berada di tempat.
Kunjungan awak media tersebut merupakan bagian dari upaya konfirmasi lanjutan setelah persoalan rekomendasi DPRD yang disebut telah berlangsung sekitar empat tahun belum memperoleh penjelasan penyelesaian yang memadai.
Sebelumnya, dalam pemberitaan Suaragempur.com, muncul persoalan mengenai perlunya pengajuan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru untuk kembali membahas rekomendasi DPRD terdahulu.
Pernyataan mengenai mekanisme RDP baru itu menimbulkan pertanyaan: mengapa rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD sebelumnya belum dapat dijelaskan perkembangan dan hasil pengawasannya?
Ketidakhadiran Ustur Ubadi saat awak media datang memenuhi janji pertemuan menambah tertundanya kesempatan memperoleh klarifikasi langsung. Namun, alasan ketidakhadirannya masih perlu dikonfirmasi sehingga belum dapat disimpulkan sebagai tindakan sengaja menghindari wartawan.
Persoalan utama yang membutuhkan penjelasan bukan semata-mata terlaksananya pertemuan dengan wartawan, melainkan bagaimana DPRD Kabupaten Tangerang menjalankan fungsi pengawasan terhadap rekomendasi yang pernah dikeluarkan.
Sejumlah pertanyaan masih perlu dijawab secara terbuka.
1. Bagaimana status rekomendasi DPRD terkait tandon air dan drainase Suvarna Sutera yang disebut telah berlangsung sekitar empat tahun?
2. Apakah pihak pengembang telah melaksanakan rekomendasi tersebut?
3. Apakah Komisi IV telah meminta laporan perkembangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang?
4. Mengapa muncul usulan RDP baru apabila rekomendasi sebelumnya belum diketahui hasil tindak lanjutnya?
5. Langkah pengawasan apa yang akan dilakukan Komisi IV agar persoalan tersebut memperoleh kepastian penyelesaian?
Pertanyaan tersebut penting karena persoalan tandon air, drainase, dan pengelolaan lingkungan berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta kewajiban yang perlu dipastikan sesuai dokumen perizinan dan persetujuan lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Dalam konteks persoalan Suvarna Sutera, fungsi pengawasan tersebut menjadi dasar untuk meminta penjelasan mengenai langkah DPRD dalam menindaklanjuti persoalan yang pernah dibahas.
Pengajuan RDP baru dapat menjadi salah satu mekanisme pengawasan. Namun, mekanisme tersebut tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai hasil rekomendasi dan tindak lanjut pengawasan sebelumnya.
Awak media masih menunggu penjelasan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, mengenai alasan belum terlaksananya pertemuan sekaligus perkembangan penanganan persoalan Suvarna Sutera.
Hingga penyusunan berita ini, belum diperoleh keterangan langsung dari Ustur Ubadi terkait ketidakhadirannya saat awak media datang ke lokasi.
Redaksi Suaragempur.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ustur Ubadi, DPRD Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak pengembang Suvarna Sutera.
Persoalan yang telah menjadi perhatian selama sekitar empat tahun ini membutuhkan penjelasan berbasis dokumen dan hasil pengawasan, bukan sekadar kepastian jadwal rapat berikutnya.
Redaksi
