Oligarki Mulai Mainkan Perannya, Kebijakan Menaker Picu Polemik Politik dan Ekonomi
Kabupaten Tangerang | Suaragempur.com – Keputusan kontroversial Menteri Ketenagakerjaan RI untuk menunda pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 menuai kritik tajam. Surat resmi yang diterbitkan pada 20 November 2024 ini diduga sarat muatan politik, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Langkah tersebut dinilai lebih mengutamakan stabilitas politik jangka pendek dibandingkan…
