FACHRI HUZZER
SUARAGEMPUR.COM| TANGERANG – Perselisihan antara pekerja dan manajemen PT Sinarintan Putranusa akhirnya berujung damai setelah adanya pencabutan laporan pidana serta kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, Jum’at (27/3/2026).
Pada tanggal 9 Maret 2027, Mukhyidin selaku Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja SPMI PT Sinarintan Putranusa secara resmi membuat surat pernyataan pencabutan laporan pidana. Dalam surat tersebut, Mukhyidin menyatakan bahwa dirinya merupakan pekerja sekaligus Ketua PUK SPMI periode 2025–2029.
Ia juga menyatakan telah menerima keputusan perusahaan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap dirinya beserta segala konsekuensi hukumnya.
Lebih lanjut, Mukhyidin, baik secara pribadi maupun mewakili jabatannya serta 31 anggota serikat pekerja, secara resmi mencabut laporan kepolisian dengan Nomor: LP/B/558/XI/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 10 November 2025. Laporan tersebut sebelumnya ditujukan kepada Tommy selaku Direktur PT Sinarintan Putranusa.
Selain pencabutan laporan, sebanyak 31 anggota serikat pekerja SPMI yang terdampak efisiensi juga telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja. Dalam kesepakatan tersebut, para pekerja menerima kompensasi sebesar 0,5 kali ketentuan pesangon sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pesangon akibat efisiensi.
Pada 26 Maret 2026, perwakilan HRD PT Sinarintan Putranusa, Junson Sagala, mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan hasil kesepakatan damai antara perusahaan dan para pekerja. Hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya diajukan oleh PUK SPMI ke Desk Ketenagakerjaan Bareskrim.
Menurut keterangan Junson Sagala, setelah salinan perjanjian bersama diserahkan, pihak penyidik akan meneruskan dokumen tersebut kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait kelanjutan perkara.
Dengan selesainya permasalahan ini, Junson Sagala menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian, di antaranya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, serta DPRD Kabupaten Tangerang Komisi III.
Ia juga berharap ke depan kondisi perusahaan dapat kembali normal, berkembang lebih baik, dan mampu membuka kembali lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Redaksi
EKO
