FACHRI HUZZER
JAKARTA | SUARAGEMPUR.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) guna memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan nasional melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan kapasitas sumber daya manusia, Kamis (15/10/2026).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, bersama Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, di Kantor Lemhannas RI. Turut mendampingi jajaran pengurus PWI Pusat, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu.
Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Selain itu, kedua lembaga sepakat memperkuat pertukaran informasi dan narasumber, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, serta menjalin kerja sama di bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati bersama.
Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Menurutnya, kerja sama ini merupakan pembaruan dari kolaborasi yang telah terjalin cukup lama antara PWI dan Lemhannas.
“Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama,” kata Akhmad Munir usai penandatanganan.
Ia menjelaskan, selama ini anggota PWI, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengikuti berbagai program yang diselenggarakan Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dengan durasi tiga hingga enam bulan.
Akhmad Munir menegaskan, kolaborasi tersebut perlu terus dilanjutkan mengingat tantangan terhadap ketahanan nasional semakin kompleks, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik global.
“Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan pemahaman, persepsi, dan sikap yang sejalan terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan wartawan dan komunitas pers.
Ia menilai, penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi wartawan sangat penting karena pers memiliki peran strategis dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
“Khususnya oleh wartawan, komunitas pers agar penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaannya harus terus dikuatkan, bahkan harus terus ditularkan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Akhmad Munir menekankan bahwa produk jurnalistik harus tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta merawat keberagaman dan kebinekaan bangsa.
“Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga dipengaruhi berbagai aspek lain, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi.
“Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita,” ujar Ace.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk PWI, diperlukan untuk menghadapi beragam tantangan yang terus berkembang.
Ace juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak hanya berbentuk perang militer, tetapi juga perang kognitif yang dapat memengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara masyarakat memahami suatu informasi.
Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta penggunaan algoritma dalam penyebaran informasi menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi.
“Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai,” tuturnya.
Melalui penandatanganan MoU tersebut, PWI dan Lemhannas diharapkan dapat memperkuat kapasitas wartawan dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam praktik jurnalistik.
Sinergi kedua lembaga ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pers dalam menjaga persatuan, merawat kebinekaan, serta memperkuat ketahanan nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan situasi global.
REDAKSI: SUARAGEMPUR.COM
