Redaktur S. Eman
- Kabupaten Tangerang || suaragempur.com – Sudah menjadi rahasia umum bahwa beban pajak di Indonesia seringkali lebih terasa bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ironisnya, sebuah temuan mengejutkan mengungkap adanya dugaan praktik penggelapan pajak dalam skala besar yang melibatkan ratusan pengusaha besar. Selasa, 08/10/2024.
Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia yang kemudian viral di berbagai platform media, terungkap dugaan adanya 300 pengusaha yang mangkir dari kewajiban pajaknya hingga mencapai angka fantastis Rp 300 triliun. Angka ini sebanding dengan anggaran pembangunan infrastruktur dalam skala nasional selama beberapa tahun.
Pernyataan anggota KPK Nusantara Kabupaten Tangerang, Napoleon Juliansyah, yang turut menyoroti permasalahan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik sistemik dalam penggelapan pajak oleh segelintir elite ekonomi. Pertanyaannya, mengapa praktik seperti ini bisa terjadi? Mengapa pengusaha besar seakan memiliki keistimewaan untuk menghindari kewajiban pajak, sementara rakyat kecil terus dibebani dengan berbagai macam pungutan?
“Saya sebagai warga negara yang taat pajak merasa sangat kecewa dengan kondisi ini. Kenapa harus rakyat kecil yang selalu menjadi korban? Pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pengusaha nakal.” Ujar Napoleon.
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik penggelapan pajak. Namun, nyatanya, upaya penegakan hukum yang dilakukan masih jauh dari kata maksimal. Sanksi yang diberikan kepada para penunggak pajak besar seringkali tidak menimbulkan efek jera, sehingga praktik ini terus berulang.
Kondisi ini semakin mempertegas kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Di satu sisi, rakyat kecil harus berjuang keras untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sementara di sisi lain, segelintir oligarki dengan leluasa menghindari kewajiban yang sama. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat.
Pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dijawab oleh pemerintah:
1. Mengapa praktik penggelapan pajak dalam skala besar bisa terjadi dan berlarut-larut?
2. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menagih tunggakan pajak sebesar Rp 300 triliun?
3. Sanksi apa yang akan diberikan kepada para pengusaha yang terbukti melakukan penggelapan pajak?
4. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua wajib pajak, tanpa terkecuali, memenuhi kewajibannya?
5. Kapan pemerintah akan melakukan reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan?
6. Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Jangan biarkan segelintir oligarki terus merampok kekayaan 5negara dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
Suaragempur.com berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami berharap pemerintah dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.
(Oim)
EKO
FACHRI HUZZER
